KSP : Upaya Keras Pemerintah Membangun Indonesia dari Pinggiran – strategi.id
Nusantara

KSP : Upaya Keras Pemerintah Membangun Indonesia dari Pinggiran

Strategi.id- Upaya keras pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dan mewujudkan keadilan sosial dilakukan lewat kebijakan satu harga BBM dan semen, pemberian sertifikat tanah, dan program bantuan sosial lainnya.

Bagaimana negara yang dipimpin Pak Jokowi dan Pak JK mewujudkan keadilan sosial seluruh masyarakat Indonesia?

Pertanyaan retorik tersebut diajukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di hadapan 1.300 orang dalam pembukaan Kongres ke-10 Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) di Pontianak, Sabtu, 17 November 2018

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Moeldoko mengajak hadirin melihat video yang menampilkan apa saja yang telah dikerjakan pemerintah selama 4 tahun ini yang bermuara pada pembangunan sumber daya manusia.

Strategi.id- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di hadapan 1.300 orang dalam pembukaan Kongres ke-10 Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) di Pontianak, Sabtu, 17 November 2018

Strategi.id- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di hadapan 1.300 orang dalam pembukaan Kongres ke-10 Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) di Pontianak, Sabtu, 17 November 2018

Baca Juga : Moeldoko: Tak Ada Lagi Mayoritas dan Minoritas di Indonesia

Lewat paparan ‘Keadilan Sosial untuk Keutuhan Bangsa Melalui Kebijakan Indonesia Sentris’, Kepala Staf Kepresidenan mengurai bagaimana sila kelima Pancasila menjadi landasan dalam menuju masyarakat adil dan makmur.

Salah satu yang menonjol adalah program reforma agraria. Salah satu bentuknya adalah sertifikasi tanah. Program ini mengalami kemajuan yang luarbiasa. Jika sebelumnya hanya 500 ribu bidang tanah yang bisa disertifikasi per tahunnya.

Sekarang ini, mulai tahun 2017, ada 5 juta sertifikat tanah diberikan dalam satu tahun. Tahun 2018 ada 7 juta bidang sertifikat, berikutnya tahun 2019 ditargetkan 9 juta bidang tanah.

“Bisa dibayangkan ada 120 juta bidang tanah yang harus disertifikasi di Indonesia. Jika hanya 500 ribu per tahun, beratus-ratus tahun baru selesai, tapi dengan program pemerintah saat ini. Tidak terlalu lama masyarakat Indonesia akan memiliki sertifikat,” papar Moeldoko.

Keadilan juga diwujudkan pemerintah dalam konteks BBM satu harga. Sehingga harga BBM sama antara di kota dan wilayah pedalaman.

Strategi.id- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko foto selfi  dalam pembukaan Kongres ke-10 Hikmahbudhi

Strategi.id- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko foto selfi dalam pembukaan Kongres ke-10 Hikmahbudhi

“Ini sebuah upaya besar, teman-teman melihat sendiri bagaimana distribusi ke daerah pedalaman sungguh tidak mudah. Effortnya luarbiasa,” ungkap Moeldoko.

Baca Juga : Moeldoko Angkat Bicara Tentang Tuduhan Intel Di Kasus Bendera Rizieq Shihab

Pemerataan juga ditunjukkan lewat pembangunan infrastruktur. Ditegaskan, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilihat sebagai pembangunan fisik semata. Namun, sangat lekat dengan konteks konektivitas yang bermuara pada pembangunan peradaban manusia.

“Dengan konektivitas ini terjadi proses akulturasi budaya, akulturasi sosial, ekonomi, dan lain-lain,” tegasnya.

Kini, masyarakat di pedalaman merasakan negara hadir lewat hal-hal yang mereka rasakan sehari-hari. Semen yang dulunya ratusan ribu di beberapa tempat di Indonesia, sekarang disparitas harganya tidak terlalu jauh. Sebuah nilai yang secara tidak langsung bisa membangun keutuhan wilayah Indonesia. “Maka dari itu mereka saat ini dengan bangga mengatakan, saya adalah bagian dari Indonesia,” tegas Moeldoko.
Menurut lulusan terbaik Akabri ’81 ini, pemerintah juga terus menjaga agar harga-harga kebutuhan rakyat tetap stabil. Tujuannya, agar daya beli masyarakat tak berkurang.

Baca Juga : Jokowi-JK, Moeldoko Ajak Kembangkan ‘Politik Cinta Kasih’

Di sisi lain stabilitas politik dan keamanan menjadi prasyarat penting. Kepala Staf lantas memberi contoh, bagaimana beberapa negara di Timur Tengah, yang kondisi keamanannya terganggu, berdampak pada stabilitas politiknya dan membuat menjadi porak poranda. Sehingga tidak punya kesempatan untuk membangun negara.

“Maknanya stabilitas itu sungguh diperlukan, tidak bisa TNI, Polri saja. Seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi dengan baik,” jelasnya.

Oleh karena itu Moeldoko, mengajak para peserta konggres untuk mempersiapkan diri, mengisi ruang demokrasi dengan berorganisasi secara benar. Agar kelak mengisi kepemimpinan pada saat Indonesia memasuki tahun emas 2045 yang penuh dengan tantangan.

“Untuk itu saya mengajak Anda semua untuk berani menghadapi tantangan. Innovate or die,” pungkasnya

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top