LSM Sebut Bambang Widjojanto Lakukan Manipulasi Pajak - strategi.id
Nusantara

LSM Sebut Bambang Widjojanto Lakukan Manipulasi Pajak

Strategi.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menamakan diri Satgas Anti Diskriminasi Hukum (Sadis) menyebut mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memanipulasi laporan pajak selama menjalankan profesi sebagai pengacara.

Saat mendatangi Kejaksaan Agung, Senin (29/10/2018), Jakarta, para aktivis LSM itu mendesak Kejagung membentuk tim Joint Investigation dengan menggandeng Ditjen Pajak dan KPK. Menurut Gunawan, koordinator aksi, manipulasi pajak dan TPPU yang diduga dilakukan Bambang Widjojanto mencapai puluhan milir rupiah.

Berdasarkan hasil investigasi LSM Sadis, sebagai pengacara dan pemilik firma hukum “Widjojanto, Sonhadji,  & Associates”, Bambang Widjojanto diperkirakan meraih pendapatan hingga Rp 400 miliar. Dengan asumi tanpa pandang bulu, tarif jasa yang  harus dibayar klien rata-rata minimal sebesar Rp 10 miliar setelah tanda tangan surat kuasa.

Gunawan mencontohkan, meskipun menjadi seorang korban mafia hukum, Jonny Abbas tetap wajib membayar Rp 10 miliar kepada Bambang Widjojanto untuk mendampinginya selama persidangan di PN Jakarta Pusat pada Februari 2011.  Penunjukan kuasanya dilakukan di Singapura oleh Nurdian Cuaca, atasan Jonny Abbas.

Selain itu, menurut catatan LSM Sadis, Bambang Widjajanto pernah menjadi pengacara sejumlah pejabat penting, antara lain Bupati Morotai  Rusli Sibua, tersangka dugaan suap Rp 2,9 miliar terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar, Rusli Zaenal (mantan Gubernur Riau), Sengketa Pilkada Bupati Tapanuli Tengah, Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar, dan  lembaga LPS yang melahirkan bailout Bank Century.

Meskipun memiliki kekayaan ditaksir minimal sekitar Rp 150 miliar, kata Gunawan, LHKPN Bambang Widjojanto saat mengikuti pemilihan Ketua KPK pada 2012 hanya sebesar Rp 4,8 miliar. Oleh sebab itu, LSM Sadis mengkualifikasi LHKPN itu sebagai keterangan palsu sekaligus indikasi adanya dugaan pidana manipulasi pajak dan  TPPU.

“Ia seorang hipokrit, berpura-pura hidup sederhana,  dengan bergelantungan di kereta api Depok-Jakarta saban hari. Naik ojek mengajar di kampus Universitas Trisakti,” kata Gunawan lagi.

Selain soal manipulasi pajak, Jaksa Agung HM Prasetyo juga diminta mencabut dan membatalkan keputusan deponeering perkara Bambang Widjojanto. Sebab, menurut LSM Sadis, keputusan deponeering tidak melalui prosedur yang benar dimana harus mengacu pada keputusan  MK yang menyatakan putusan deponeering wajib melalui proses konsultasi  dan membutuhkan pertimbangan dari Ketua DPR, Ketua MA, dan Kapolri.

Seperti diketahui, Bambang Widjojanto dalam kedudukannya sebagai kuasa hukum Ujang Iskandar, calon Bupati Kotawaringin Barat pada 23 Januari 2015, telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri terkait perkara dugaan menyuruh saksi Ratna Mutiara memberi keterangan palsu pada  sidang MK terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah, 2010 silam.

Pada 25 Mei 2015,  berkas perkara Bambang Widjojanto dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa dan telah dilakukan pelimpahan tahap II pada 18 September 2015. Namun karena desakan dan rekayasa yang dibangun oleh sekelompok orang dan masyarakat, Jaksa Agung menggunakan hak prerogatifnya dengan menerbitkan penetapan deponeering atas perkara tersebut.

Faktor yang mendukung pertimbangan  tuntutan pencabutan deponeering, menurut LSM itu, karena Bambang Widjajanto tidak memiliki kualifikasi secara yuridis dan moral untuk mendapatkan keistimewaan deponeering, setelah adanya temuan dugaan pada dirinya telah melakukan manipulasi pidana pajak dan TPPU selama menjalankan profesi sebagai pengacara.

Dalam kesempatan sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku akan mempelajari dan mempertimbangkan permintaan mengenai pencabutan deponeering Bambang Widjojanto.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari Jampidsus dan Jampidum Kejagung.  Bambang Widjojanto pun hingga saat ini belum memberikan klarifikasi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top