Mahkamah Agung Membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum – strategi.id
Nusantara

Mahkamah Agung Membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Agung Membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Strategi.id – Pada bulan juli yang lalu KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU . peraturan tersebut tertuang dalam PKPU No,20 Tahun 2018.

Namun pengesahan PKPU tersebut di lakukan tanpa “restu” dari Kementerian Hukum dan Ham (kemenkumham) dan Badan Pengawas Pemilu. sehingga di kemudian hari menimbulkan polemik antar dua instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu tersebut.

Melalui PKPU itu, mantan koruptor, mantan bandar narkoba, dan mantan pelaku kejahatan seksual anak, tidak diperbolehkan mendaftarkan diri menjadi anggota legislatif, baik tingkat kota/kabupaten, provinsi atau pusat dalam tahapan Pemilu 2

Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly sendiri ketika dikonfirmasi, Senin sore, bersikeras bahwa PKPU itu tak bisa diundangkan lantaran bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sedangkan Arief  Budiman selaku ketua KPU, mengklaim PKPU tersebut sah dan bisa diberlakukan meskipun belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. KPU menganggap, pengesahan peraturan lembaga negara sedianya dilakukan oleh lembaga negara yang bersangkutan, bukan Kemenkumham.

Akhirnya polemik tersebut masuk dalam ranah hukum setelah caleg mantan koruptor melapor, setidaknya sudah ada 34 gugatan pencalonan mantan napi korupsi yang dikabulkan Bawaslu daerah. Banyaknya gugatan yang dikabulkan ini membuat polemik pencalonan terus bergulir.

Babak akhir sengketa itu di putus oleh Mahkamah Agung (MA) lewat uji materi Pasal 4 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu. “Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017,” ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

Menurut Suhadi dengan dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu.

Berdasarkan UU pemilu, setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai caleg namun wajib mengumumkannya ke publik.

Sementara PKPU Pencalonan melarang parpol mendaftaran mantan narapidana kasus korupsi sebagai caleg. “Itu bertentangan dengan UU Pemilu. UU Pemilu kan membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

“Tapi kalau PKPU kan menutup sama sekali kan. Bertentangan atau enggak itu? Ya kalau menurut MA ya bertentangan,” kata Suhadi.

MA sudah menerima 13 pengajuan uji materil PKPU 20 Tahun 2018. Gugatan diajukan para mantan koruptor yang ingin menjadi wakil rakyat. Di antaranya, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dan mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top