MAKI Nilai KPK Tidak Serius Tuntaskan Kasus Korupsi yang Mangkrak – strategi.id
Nusantara

MAKI Nilai KPK Tidak Serius Tuntaskan Kasus Korupsi yang Mangkrak


Strategi.id – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serius menangani tiga kasus besar di lembaga tersebut. Indikasinya, lembaga anti rasuah itu tidak hadir dalam sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan MAKI.

Senin (12/11/2018) kemarin, sidang praperadilan perdana gugatan MAKI terhadap atas perkara korupsi KPK RJ Lino, Emirsyah Satar, dan Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Baca Juga : Ungkap Modus Adu Domba KPK-Polri Pembuat Surat Palsu Panggilan Tito

“Namun dalam sidang perdana ini, KPK-nya tidak hadir sehingga sidang ditunda 26 November mendatang,” tutur Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Selasa (13/11/2018). Boyamin menduga lembaga superbody itu memendam pengusutan tiga kasus korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi di BUMN itu.

Pengusutan Tidak Jelas

Tiga kasus korupsi yang dipraperadilankan oleh MAKI itu adalah perkara mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Emirsyah telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Januari 2017, namun hingga kini pengusutan kasus itu tidak jelas di KPK.

“Tersangka juga tak kunjung ditahan. Sebenarnya kasus ini sederhana. Itu terkait dugaan suap dimana perusahaan luar negeri pemberi suap sudah mengakui perbuatannya dan sudah dikenakan sanksi denda di negaranya,” ungkap Boyamin.

Perkara kedua adalah kasus dugaan korupsi mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 18 Desember 2015. Terhadap RJ Lino, KPK juga belum melakukan penahanan.

“Padahal KPK sudah menang dalam sidang Praperadilan yang diajukan RJ Lino sendiri,” ujar Boyamin.

Di sisi lain, Bareskrim Polri yang lebih belakangan mengusut kasus proyek crane di Pelindo II itu, malah sudah lebih maju ketimbang KPK.

Baca Juga : Kejaksaan Bisa Batalkan Pernikahan Sejenis

Ketiga, kasus dugaan korupsi atas nama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Adik eks Gubernur Banten Ratu Atut ini ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sejak 13 Januari 2012.

“Sudah hampir lima tahun tak jelas kabar pengusutannya. Padahal kasus utama korupsinya sudah divonis 4 tahun yang lalu,” ungkap Boyamin.

Oleh sebab itu, Boyamin meminta semua pihak serius mengawasi kinerja KPK. Tidak dihormatinya panggilan sidang dari PN Jakarta Selatan menunjukkan bahwa bebasnya KPK dari pengawasan dan kontrol publik, justru menimbulkan kesewenang-wenangan. “KPK harus diawasi publik,” ujarnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top