MAKI Puji Pendekatan CIA untuk Selamatkan Uang Negara - strategi.id
Nusantara

MAKI Puji Pendekatan CIA untuk Selamatkan Uang Negara

Strategi.id – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memuji program pendekatan CIA (Corruption Impact Assessment) yang diterapkan Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menyelamatkan keuangan negara dari tindak pidana korupsi.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai program CIA adalah hal baik yang terbukti tepat dan ampuh yang harus terus ditindaklanjuti di era Jaksa Agung Burhanuddin. “ Jaksa Agung Burhanudin agar terus menerapkan CIA ke seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia,” ujar Boyamin Saiman kepada wartawan, kemarin.

Tolok ukur keberhasilan penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi, ujar Boyamin, bukan pada banyaknya jumlah pelaku yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara, tetapi juga mengoptimalkan penyelamatan uang negara.

“Sudah semestinya diprioritaskan pencegahan korupsi karena akan banyak uang terselamatkan. Percuma memenjarakan orang tapi uang sudah hilang dan pengembaliannya sulit,” ujar dia. Apalagi, pendekatan CIA sudah diterapkan di dunia internasional.

Pendekatan dengan metode CIA sudah dilakukan Kejaksaan Agung sejak 2018. Pendekatan ini diinisiasi Staf Ahli Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Sudung Situmorang, dengan mensosialisasikan program “Jaksa Cerdas” yang mengutamakan upaya pencegahan korupsi.

Selama program CIA diterapkan, sejumlah aset negara senilai triliunan rupiah berhasil diselamatkan. Penyelamatan aset negara paling fenomenal adalah aset Pemkot Surabaya di berbagai lokasi di Surabaya dan Sidoarjo di enam lokasi dengan total luasan 140.507 meter persegi. Jika ditotal nilainya sesuai NJOP mencapai Rp 370 miliar.

Di Sumatera Utara, kejaksaan tinggi setempat telah menyurati Pemkot Sibolga terkait tindak pidana korupsi pelaksanaan 13 kontrak proyek peningkatan jalan dari hotmix menjadi perkerasan beton semen. Ada pula surat dari Kejati Sumut untuk Pemkot Binjai soal realisasi anggaran alat-alat kesehatan yang dikelola RS Dr RM Djoelham.

Kemudian, proyek pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. Selain itu, ada empat surat lagi yang dikirimkan Kejati Sumut ke tiga kepala daerah terkait perkara korupsi di Kabupaten Serdang, Provinsi Sumut dan Kabupaten Samosir.

Sementara di Kalbar, Kejati setempat telah mengeluarkan empat surat terkait tindak pidana korupsi, antara lain menyangkut perkara penyaluran BBM bersubsidi dan perkara pengadaan jasa pengamanan kantor dan rumah jabatan DPRD Kota Pontianak.

Sebelumnya, Presiden Presiden Joko Widodo menilai pemberantasan korupsi bukan dengan karena banyaknya para tersangka yang ditangkap, namun membangun sistem yang baik akan lebih efektif dalam memberantas dan mencegah korupsi.

Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, Jaksa Agung Burhanuddin saat menyampaikan arahan kepada para Kajati se-Indonesia juga meminta agar pemberantasan korupsi dilakukan secara berimbang antara pendekatan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).

Kedua pendekatan ini harus sinergis, komplementer, terintegrasi dan proporsional dan berorientasi pada pendekatan hukum yang mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top