Nusantara

Mantan Napi Koruptor Di Larang Nyaleg, Ini Kata Mahfud MD

Strategi.id -Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD setuju jika mantan napi korupsi tidak boleh jadi calon legislatif.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat Peraturan KPU (PKPU) yang didalamnya memuat larangan mantan napi korupsi ikut pemilihan legislatif.

Mahfud MD sepakat dengan peraturan tersebut dan menurutnya pemilu akan berkualitas dan berintegritas jika mantan napi korupsi tidak diikutsertakan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud MD melalui kicauan Twitternya, Jumat (7/9/2018).

Meski setuju mantan napi korupsi tidak ikut pemilu, namun Mahfud tidak sepakat jika pelarangan tersebut ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Alasannya, pembatasan Hak Azasi Manusia (HAM) yang didalamnya juga terdapat hak politik (memilih dan dipilih) hanya bisa dituangkan di dalam Undang-Undang.

Mahfud menambahkan, saat ini PKPU sudah diundangkan oleh Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sehingga PKPU resmi berlaku dan mengikat secara hukum.

PKPU yang sudah diundangkan tersebut menurut Mahfud MD hanya bisa dicabut oleh KPU sendiri (institutional review) dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) (judicial review).

Pihak lain tidak bisa membatalkan PKU, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau DPR sekalipun.

Situasi barulah menjadi kacau karena Bawaslu melakukan review terhadap PKPU sehingga menimbulkan kerumitan baru, menurut Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud MD mengajak segenap pihak untuk menunggu vonis MA terkait PKPU ini.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI berbeda pendapat mengenai keikutsertaan mantan narapidana korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif (baceleg) di setiap tahapan.

Seperti diketahui, KPU RI sudah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Pemilu 2019. Salah satu poin di PKPU itu mengatur larangan mantan koruptor maju sebagai caleg.

Aturan itu tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,”.

Sebelumnya, Bawaslu sudah meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019.

Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS).

Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.

Sementara KPU, dalam bekerja berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

KPU untuk saat ini menolak menjalankan keputusan Bawaslu.

Namun KPU akan merevisi keputusan jika bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung nantinya

Berikan Komentar

Berikan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

two × five =

Atas