Mei 1998, Sejarah Yang Terhutang – strategi.id
Dialektika

Mei 1998, Sejarah Yang Terhutang

Strategi.id - Mei 1998, Sejarah Yang Terhutang

Strategi.id – 22 tahun genap berlalu sejak peristiwa Mei 1998. Sebuah peristiwa kolosal yang mempergelarkan ribuan mahasiswa dalam sebuah orkestrasi massa untuk menghentikan denyut nadi sebuah rezim diktator otoritarian yang fasis dan despotis dengan menggagalkan upaya Soeharto untuk menjadikan dirinya terpilih kembali sebagai Presiden.

Mahasiswa ketika itu tahunya hanya bergerak untuk membuat Soeharto tidak lagi jadi Presiden, tak lebih. Tak ada agenda apapun selain itu. Bahkan sebutan gerakan reformasi yang kerap disematkan pada peristiwa 98 pun juga bukan bikinan mahasiswa. Itu bikinannya Amin Rais.

Selugu dan senaif itu mahasiswa bergerak dengan berbekal kajian-kajian diskusi yang diwarnai oleh berbagai paradigma berpikir dari yang paling kiri hingga yang paling kanan semua ditaruh di atas meja cincang untuk membedah dan mendedah berbagai persoalan kehidupan bertanah-air, berbangsa dan bernegara; lengkap dengan seduhan kopi, beberapa batang rokok dan sepanci mi instan yang dinikmati ramai-ramai.

Rasanya tak perlu lagi romantisme kisah 22 tahun yang lalu diceritakan kembali seperti seorang pensiunan yang duduk di kursi goyang sambil berkisah penuh semangat tentang kesuksesannya di masa muda, layaknya penderita Post Power Syndrome. Lagi pula sudah terlalu banyak kisah-kisah yang menceritakan kronologis peristiwa detik per detiknya dengan berbagai versinya. Para pelakunya pun masih hidup, bahkan mungkin banyak dari mereka yang sudah berkhianat jadi makhluk-makhluk politik pemuja kekuasaan dengan ikut masuk di ruang-ruang kekuasaan seolah atas nama perjuangan yang dulu mereka usung.

Gerakan mahasiswa ketika itu adalah gerakan moral yang sama sekali tidak punya motif politik dan motif ekonomi yang bertujuan, bahkan berpikir mengambil alih kekuasaan untuk berkuasa.

Paska tumbangnya Soeharto, agenda gerakan mahasiswa yang awalnya hanya satu dengan menempatkan Soeharto sebagai common enemy, akhirnya terpecah menjadi banyak varian sesuai dengan akar ideologis dari kepentingan para mentornya yang tersegregasi.

Dalam situasi tersebut, dengan segala keterbatasannya, mahasiswa kembali bergerak menawarkan solusi kebangsaan dengan mempertemukan tokoh-tokoh politik antara lain Gus Dur, Megawati, Amin Rais dan HB X; yang kemudian dikenal sebagai Pertemuan Ciganjur dikenal sebagai Deklarasi Ciganjur, 10 November 1998.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan anti Soeharto untuk melakukan proses total dekonstruksi secara kelembagaan terhadap tata kelola pemerintahan dan ketatanegaraan versi Orde Baru melalui pembentukan pemerintahan sementara dalam bentuk Komite Nasional Indonesia Pusat berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945.

Semua kelembagaan negara dibekukan dan peran pemerintah diambil alih oleh Komite Nasional Indonesia Pusat yang kemudian membentuk Komite Nasional Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah.

Sayangnya dalam pertemuan tersebut, lagi-lagi gerakan mahasiswa harus menghadapi fakta politik bahwa logika elit adalah logika kekuasaan. Sementara mahasiswa ketika itu berpegang pada logika kebangsaan.

Logika kebangsaan yang dimaksud adalah dengan mengembalikan semua pranata peri kehidupan bertanah-air, berbangsa dan bernegara kembali kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 seperti apa yang telah diamanatkan dalam Preambule UUD 1945. Atas dasar itulah Komite Nasional Indonesia secara adhoc berperan untuk menyusun ulang dan menata kembali seluruh kelembagaan negara sesuai UUD 1945 yang selama 32 tahun telah disimpangkan oleh Rezim Orde Baru.

Para tokoh yang hadir saat itu ternyata lebih berpegang pada logika kekuasaan dengan memilih untuk diselenggarakannya Pemilu dipercepat tetap dengan menggunakan semua perangkat hukum dan kelembagaan yang masih dikendalikan oleh Rezim Orde Baru. Mereka terjebak pada pemahaman konstitusional yang sempit bahwa legitimasi kekuasaan hanya bisa diperoleh secara elektoral. Diluar itu dianggap tindakan inkonstitusional.

Bagi gerakan mahasiswa, dalam situasi revolusioner, maka langkah-langkah revolusioner merupakan tindakan ekstrakonstitusional demi menyelamatkan konstitusi itu sendiri.

Tetapi apapun itu, suka tidak suka, toh dalam pertemuan tersebut pada akhirnya mahasiswa tetap kalah jam terbang menghadapi para tokoh politik. Pemilu dipercepat pun akhirnya disepakati oleh mereka dan diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999, sementara mahasiswa tetap memilih kembali turun ke jalan dengan meneriakkan “Potong Satu Generasi!!!” sebagai antithesa dari keputusan para tokoh politik tersebut.

Kini, setelah 22 tahun, keputusan Pemilu dipercepat yang diputuskan oleh para tokoh tersebut akhirnya menuai buah pekertinya. Empat kali proses amandemen UUD 1945 yang terjadi di bawah kendali sisa-sisa anasir Orde-Baru yang koruptif, kolusif dan nepotis kemudian telah mengubah arah perjalanan bangsa ini masuk dalam praktek demokrasi liberal yang makin menyimpang dari apa yang diamanatkan dalam Preambule UUD 1945.

Demokrasi yang semestinya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berorientasi kerakyatan, telah bermutasi menjadi demonkrasi (demoncracy). Praktek demokrasi telah berubah sifat dan perilakunya menjadi demonik yang serba penuh dengan tipu daya kemesuman, kenistaan, cemar, kejam, bengis dan keji.

Sebuah proses politik yang berlangsung di bawah kendali oligarki politik dimana rakyat diposisikan tidak lebih cuma sekedar kerumunan massa yang dimobilisasi sebagai ornamen politik (mobokrasi) dengan menggunakan berbagai sentimen isu-isu primordial SARA yang dangkal, emosional dan jumud. Tepat apa yang dikatakan oleh Thomas Jefferson, “A democracy is nothing more than mob rule, where fifty-one percent of the people may take away the rights of the other forty-nine.”

Hal itu masih diperparah dengan keterlibatan para pemburu rente yang ikut menginvestasikan modalnya untuk memastikan kelangsungan bisnisnya bisa terus berkembang dengan penuh privilese di bawah perlindungan penguasa baru yang nanti terpilih. Mereka ini para penggiat plutokrasi yang oleh Theodore Roosevelt dikatakan, “Of all forms of tyranny the least attractive and the most vulgar is the tyranny of mere wealth, the tyranny of plutocracy.”

Proses pemilihan dalam sebuah mekanisme demokrasi liberal memang mensyaratkan agar setiap suara diperhitungkan untuk menentukan siapa yang akan memperoleh suara mayoritas. Pemilu hanya sekedar menghitung berapa banyak jumlah kepala yang menggunakan hak suaranya untuk memilih, dan bukan aspirasi yang ada di dalamnya. Tepat seperti atas apa yang pernah dikatakan Padraid Deignan dalam bukunya “The Protestant Community in Sligo, 1914-49 (2010)”, “Democracy is the counting of heads, not what’s in them!”

Itu pun tidak berarti aspirasi yang yang ada di dalamnya bebas nilai seperti apa yang diungkap di paragraf terakhir dalam esai yang ditulis pada tahun 1807 tentang demokrasi oleh John Adams mantan Presiden kedua Amerika Serikat.

John Adams telah memperingatkan akan bahaya dari apa yang disebut sebagai aspirasi. Menurutnya, demokrasi meniscayakan manusia untuk memuaskan hasrat ketidak adilan dengan mengorbankan massa. Dia tidak yakin pemerintah punya kuasa untuk mengendalikan perilaku manusia yang sudah rusak, “Democracy, will soon degenerate into an anarchy, such an anarchy that every man will do what is right in his own eyes, and no man’s life or property or reputation or liberty will be secure and every one of these will soon mold itself into a system of subordination of all the moral virtues, and intellectual abilities, all the powers of wealth, beauty, wit, and science, to the wanton pleasures, the capricious will, and the execrable cruelty of one or a very few.”

Bahaya dari aspirasi yang dimaksud oleh John Adams dalam praktek demokrasi di Indonesia saat ini yaitu ketika proses Pemilu diselenggarakan dibawah kendali oligarkhi politik. Partai-partai politik saling menyandera untuk saling mengamankan kepentingan masing masing demi memuaskan hasrat ketidakadilan dengan mengorbankan rakyat.

Proses Pemilu menjadi sihir yang membuat semua orang terpukau dengan kumpulan angka-angka yang tak lebih cuma sekedar penyebutan ‘nama-bilangan’ tanpa mampu menjelaskan apa relevansi bilangan bilangan tersebut dengan daulat rakyat. Hakekat demokrasi melenyap dalam bilangan (number) tanpa makna yang semakin sulit dipahami akal sehat.

Pemilu juga membuat semua orang mengalami numerical illiteracy alias innumeracy, kalaupun tidak bisa dikatakan sebagai “buta angka”. Kita dikecoh kumpulan angka tanpa tahu apa pemaknaan atas maksud dari setiap kumpulan angka yang tertera. 

Praktek demonkrasi juga menghadirkan kemunculan para pemburu rente yang dengan kekuatan kapitalnya berusaha mempengaruhi proses demokrasi untuk memastikan kelangsungan bisnisnya terus berkembang dengan penuh privilese di bawah perlindungan penguasa baru yang nantinya terpilih. Mereka inilah para penggiat plutokrasi yang oleh Theodore Roosevelt dikatakan, Of all forms of tyranny the least attractive and the most vulgar is the tyranny of mere wealth, the tyranny of plutocracy.”

Tak heran jika korupsi masih terus saja marak berlangsung meski upaya pemberantasan korupsi tetap dilakukan. Perselingkuhan “threesome” antara oligarki politik, mobokrasi dan plutokrasi pada akhirnya menghidupkan sistem kleptokrasi, suatu pemerintahan yang dikendalikan oleh para pemimpin korup (kleptokrat). Kekuasaan digunakan untuk mengeksploitasi rakyat dan kekayaan alam demi menambah pundi-pundi kekayaan pribadi dan memperhebat kekuatan politik mereka.

Gambaran di atas semakin memperjelas dan mempertegas bagaimana senyatanya pola interelasi dan interaksi yang terbangun antara pemerintah, rakyat dan pengusaha yang diwakili oleh oligarki politik, mobokrasi dan plutokrasi; inilah yang menghidupkan mesin kleptokrasi dalam sistem demonkrasi yang dimulai sejak Pemilu dipercepat 7 Juni 1999.

Suatu keadaan yang sejak awal telah diwaspadai oleh Ir. Soekarno tentang bahayanya praktek demokrasi liberal ala barat seperti yang terungkap dalam pidatonya di Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Soekarno dengan tegas mengatakan, “Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politieke economische demokratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!” Permusyawaratan yang mensyaratkan adanya demokrasi politik yang memberikan kesamaan hak politik. Yang tak kalah penting juga demokrasi ekonomi yang memberikan kesamaan hak ekonomi guna menjamin terselenggaranya dua prinsip politiekerechtvaardigheid dan socialerechtvaardigheid, keadilan politik dan keadilan sosial.

Kesamaan hak politik yang tidak diimbangi oleh kesamaan hak ekonomi, hanya akan memberi ruang bagi lahirnya penindasan dan penjajahan oleh kaum pemilik modal (kapital) sebagai pemilik kekuasaan politik terhadap rakyat yang tak lebih hanya menjadi obyek politik dan obyek ekonomi.

Dalam konteks itulah kita mengenang 22 tahun peristiwa Mei 1998 sebagai sebuah kritik-otokritik dari proses perjalanan sejarah yang masih terhutang untuk membawa arah perjalanan bangsa ini kembali kepada apa yang telah diamanatkan dalam Preambule UUD 1945.

Toh pada akhirnya proses waktu pula yang akan memisah dan memilah, resapan air ke air, resapan minyak ke minyak. Meski banyak yang terpanggil, hanya sedikit yang terpilih.

MERDEKA!!!

Penulis: Mahendra Dandhi Uttungadewa aktif sebagai Pengamat Budaya dan Mantan Aktivis FKSMJ’98 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top