Melawan Lupa, Kejahatan Institusi, Oknum Atau Negara? – strategi.id
Dialektika

Melawan Lupa, Kejahatan Institusi, Oknum Atau Negara?

strategi.id – Gerakan Satu Oktober ( GESTOK ) 1965 dan pelbagai peristiwa kejahatan politik dan HAM lainya di masa silam yang kental mewarnai ORBA.

Termasuk Kerusuhan Mei 1998 yang mengawali babak baru era reformasi. Simpang-siurnya, seolah menjadi barang tabu dan sakral untuk menjadi konsumsi khalayak.

Pun demikian, rakyat juga tidak mudah menghapus memori hitam itu. Malah gelora hasrat mengupas peristiwa yang layak disebut salah satu tragedi peradaban manusia di dunia.

Mampu mengusik juga, sembari berupaya memahami secara terang benderang sejarah ketinggalan jaman itu. .

Dualisme Institusi Negara

Ketika dalam suatu diskusi yang membahas maraknya fenomena kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum institusi negara. Salah satu peserta diskusi mengatakan, ” Sudahlah kawan-kawan, tidak perlu terlalu reaksioner dan berlebihan.

Janganlah fatalistik menyikapi keindonesiaan kita “. begitu imbuhnya. Memang, kecenderungan masyarakat sukanya memungut masalah secara parsial, seringkali kita tidak punya kemauan dan ketahanan stamina menyelesaikan persoalan dengan pola holistik integral, menyeluruh secara radikal dan fundamental. ‘Equivalen’ dengan distorsi dan kehancuran nilai kehidupan kenegaraan dan kebangsaan kita yang mewabah.

Kita lebih nyaman dengan memilih-milih, mana yang lebih mendesak dan pas untuk dipersoalkan, sementara ada pemahaman dan kesadaran, semua keadaannya dalam satu kesatuan masalah dan problematika akut dan krusial, mengelilit dan bagai mengurai benang kusut yang basah pula.

Sebagai contoh, ketika bicara tentang penyimpangan oknum polisi, maka realitas yang sama juga akan mudah dijumpai di institusi dan korps yang lain. Dengan substansi persoalan yang sama namun berbeda rupa dan bentuk.

Sebut saja Hakim, Jaksa, TNI, DPR RI, Gubernur Bank, KPK, Para Ketua Komisi, Dirjen, Walikota Bupati, Gubernur bahkan mungkin hingga Wakil Presiden ( Bank Century ) sampai Presiden sekalipun.

Termasuk Guru, Dokter, Pengacara, Pendeta dan Ulama. Tak luput Politisi dan Aktifis 98 yang punya jabatan dan masuk dalam lingkar kekuasaan. Juga seabrek jabatan mulia lainnya, yang semestinya dihadirkan untuk membangun peradaban manusia, menjaga nilai-nilai dan memanen kemaslahatan umat.

Benarkah tugas dan amanah semua itu, secara jujur dan tulus, perannya sudah benar-benar membahagiakan dan memuaskan rakyat?

Apakah mereka benar-benar dicintai dan diteladani umat? Benarkah mereka sudah menjalankan amanat penderitaan rakyat? Kalau bicara korupsi, mendzolimi dan menindas dengan kewenangan dan otorirasnya, mungkin sudah biasa dan merata.

Lebih tragis lagi, masih ingatkah kita, seorang guru agama yang mencabuli muridnya dan seorang dokter yang membunuh istrinya yang juga seorang dokter? atau dokter lain yang membuat keterangan palsu untuk pasiennya yang terjerat hukum.

Itulah kenyataan yang sebenarnya, suka atau tidak suka demikian adanya realitas yang menyelimuti kesehariaan kita dan kedepan berpotensi terulang kembali. Kekeliruan dan kerusakan seolah menjadi ‘permissif’ dan sudah biasa di masyarakat. Seperti kata sinetron, “dunia terbalik” begitulah tayangan yang bisa dinikmati rakyat saban hari.

Personifikasi dan Sistem

Menjadi sangat menarik, membahas tentang jabatan melekat dalam diri seseorang, dia menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sesungguhnya, hal tersebut adalah satu hal, dan penyimpangannya adalah hal lain.

Sebagian besar berpendapat, harusnya bisa dibedakan dan dipisahkan mana yang menjadi masalah pribadi dan mana yang menjadi persoalan jabatan yang diembannya. Dengan kata lain, ada upaya-upaya yang ingin memberi pemakluman dan justifikasi, bahwa persoalan personal berbeda dengan persoalan sistem.

Dimana orang berada dalam sistem, ruang geraknya sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh perangkat organisasi atau institusi yang menjabarkan segala aturan main, petunjuk pelaksanaan dan tentunya segudang fasilitas sebagai kompensasi jabatannya.

Seorang tokoh pergerakan di jamannya dan pernah menjadi presiden pertama RI, mengatakan bahwa imperialisme dan kolonialisme itu, bukan suatu orang atau suatu badan. Tidak juga pada jabatan-jabatan atau kedudukan dalam pemerintahan atau negara. Imperialisme dan kolonialisme adalah suatu sistem, suatu keinginan dan hawa nafsu. Ianya, ada dalam hasrat di dalam hati dan pikiran. Nafsu ingin mengusai dan memiliki semua. Roh jahat itu yang berusaha menghancurkan satu tatanan nilai yang disusun di atas prinsip-prinsip kemanusiaan, di atas prinsip-prinsip kemakmuran dan keadilan sosial yang universal. Oleh karena itu diperlukan tindakan yang radikal dan fundamental. Menjadi satu keharusan untuk menghimpun gerakan yang “massif”, kekuatan yang “progressif revolusioner” untuk menangkal imperialisme dan kolonilaisme yang kini mewujud dalam liberalisasi dan globalisasi internasional. Kekinian juga, menjadi “life style and passion” di hampir seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan ” Nation and Chacacter Building” agar bisa “To Build The World a New”. Celoteh sang provokator dan agitator yang juga salah satu pendiri bangsa itu. Semoga

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top