MEMAKNAI PERUSTIWA 27 JULI (KUDATULI) – strategi.id
Dialektika

MEMAKNAI PERUSTIWA 27 JULI (KUDATULI)

strategi.id 27juli 1996

Strategi.id – Usai Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 silam. Pelbagai peristiwa politik datang silih berganti mewarnai pentas kehidupan negeri kepulauan dan maritim yang membentang dari sabang sampai merauke. Bak diguncang gempa bumi dan gunung meletus yang dahsyat. Episode panjang perseteruan dan konflik mengalir seperti mata air yang tak pernah kering, menyelubungi perjalanan republik yang baru seumur jagung.

Musim Pergolakan

Mulai dari pemberontakan dalam negeri hingga agresi militer internasional. Bergemuruh menandai betapa murkanya reaksi dan penolakan terhadap kedaulatan bangsa yang saat itu gandrung menentang neo kolonialisme dan imperialisme. Penjajahan asing bersikukuh menegaskan, tak ingin hengkang dan melepaskan kuku tajamnya yang mencengkeram bumi yang bergelimpahan kekayaan dan sumber daya alam, eksotis dan strategis secara geografis dan geopolitis. Seakan ingin membalikan mesin waktu dan sejarah seperti pada fase pendudukan kolonial dan perjuangan pergerakan kemerdekaan.

Pemerintahan dan kepemimpinan nasional saat itu, disatu sisi sembari melakukan konsolidasi nasional, berupaya mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional, dilain sisi harus menghadapi rongrongan dan tekanan dari berbagai gerakan politik dan bersenjata. Tidak sedikit selang kemerdekaan, pemberontakan seperti PKi, DI/TII, PRRI, APRA, RMS dll., menyebar dibelahan Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku hingga Aceh. Gejolak peristiwa itu, disinyalir sangat tajam aromanya dan sarat disusupi asing ( CIA/Amerika). Sebagai ancaman yang membahayakan eksistensi kemerdekaan, keutuhan negara serta persatuan dan kesatuan bangsa. Pemberontakan yang disertai gonjang ganjing politik dan keamanan, sekang kemerdekaan itu, begitu kental merasuki nadi kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Republik didera jatuh bangunnya kabinet dan gonta-ganti sistem pemerintahan. Presiden RI Soekarno, bersama pemimpin dan tokoh-tokoh politik lainnya, berjibaku dalam pusaran pertarungan idiologi dan kebangsaan. Di dalam negeri menggalang kekuatan revolusioner dengan mengobarkan api naionalisme, di luar menghadapi kapitalisme global sebagai penjajahan gaya baru. Hingga akhirnya, bermula dari makar, mengarahnya moncong meriam ke istana presiden oleh seorang jenderal dan berbagai gerakan percobaan pembunuhan terhadap Soekarno, menghiasi perjalanan kepemimpinan negara yang sempat mengelorakan semangat kebangkitan bangsa-bangsa Asia-Afrika. Hingga, peristiwa Gerakan 1 Oktober 1965 (Gestok), menyudahi sepak terjang sang proklamator dan mimpi besar membangun negerinya sekaligus mengentaskan nekolim. Tragedi itu, seperti transisi kekuatan revolusioner ke kontra revolusioner.

Anti Klimaks Kemerdekaan

Kejatuhan Soekarno yang sekaligus mengawali kiprah ORBA di bawah rezim
bangunan perlawanan neo kolonialisme dan imperialisme. Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan seperti berhenti dalam peristirahatan panjang hingga kini. Kekuatan politik yang tumbuh bersama kesadaran dan gerakan revolusioner sejak pergerakan perlawanan terhadap penjajahan, telah tumbang. Suasana heroik dan patriotis dalam semangat nasionalisme telah berganti dengan jaman kapital. Konsep “developmentalisme” dan “trickle dawn effect” menjadi soko guru ekonomi pemerintahan Soeharto. Stabilitas politik dan keamanan menjadi penjaga utama dari bangunan ekonomi yang diusung ORBA dengan instrumen milter dan Golkar sebagai penopang utama. Sebagai konsekuensi logis Rezim Soeharto menjelma menjadi kekuasaan yang diktator, otoriter dan repressif. Pembangunan nasional menjadi mainstream. Khususnya ekonomi yang berbasis subsidi, yang pada akhirnya menumpuk gunungan hutang dan menjadi beban rakyat. Tapi sesungguhnya, uang rakyat dan kekayaan negara, dikuasai segelintir orang dan golongan yang sejalan dengan maraknya korupsi terselubung dan penguasaan asing di masa kekuasaan Soeharto.

ORBA Disepanjang Catatan Kerusuhan

Seiring menjadikan Indonesia sebagai negara yang ramah terhadap kepentingan barat. Rezim Soeharto juga fasih menempatkan kekuasaannya sebagai tirani yang tidak segan menindas rakyat. Bersama kroni, ORBA terbiasa menggunakan aparatur dan istrumen negara lainnya sebagai mesin politik dan mesin pembunuh bagi rakyat. Demokrasi dan ‘civil society’ seperti barang haram dan tabu untuk dipraktekan. Selain menjadi antek kapitalisme, rezim Soeharto tak ubahnya nenjadi “anjing penggongong” bagi kekuasaan dan investasi asing.

Tanpa bermaksud mereduksi dan mengabaikan peristiwa dan kerusuhan lainnya, seperti yang terjadi di Lampung, Kedung Ombo, Cimacan dll. Setidaknya, ada 4 (empat) peristiwa kerusuhan yang terjadi pasca peristiwa 65, yang menghiasi perjalanan ORBA sampai awal bergulirnya era reformasi. Dari dampak korban dan kerusakannya. keempat kerusuhan yang terjadi di ibukota negara itu. Sangat mengguncang perhatian publik bahkan internasional dan layak disebut sebagai tragedi nasional. Pertama, peristiwa “Malari” tahun 1974 (menolak dominasi industri jepang dalam penanaman modal asing). Kedua, peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 (pembantain umat muslim akibat perlawanan terhadap Soeharto yang berbau issu sara). Ketiga, peristiwa 27 Juli 1996 (konflik PDi dan perlawanan terhadap intervensi Soeharo). Keempat, kerusuhan Mei 1998 yang menjadi triger perlawanan dan menuntut lengsernya Soeharo sebagai presiden serta mengawali gerakan refornasi. Semua peristiwa dan kerusuhan itu, hingga saat ini masih diselimuti tabir gelap yang sulit diungkap ke publik. Apa yang menjadi motif dan tujuan?, bagaimana pengorganisasianya, siapa saja yang terlibat dalam perencanaan dan teknis operasionalnya?. Seperti kotak pandora yang tak akan dibuka selamanya. Catatan tragis dari sejarah kelam bangsa ini, seolah dibiarkan larut dan hilang dengan sendirinya dalam memori publik.

Berbagai peristiwa penghianatan kedaulatan rakyat dan tragedi yang merendahkan martabat kemanusiaan itu. Termasuk di dldalamnya peristiwa 27 Juli, masih banyak menyisakan permasalah subsantif dan bahkan kejanggalan. Utamanya, menemukan dan menghadapkan para pelaku, baik aktor intelektualnya mupun operator lapangannya. Untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Agar dapat memenuhi rasa kadilan dan kepastian hukum bagi rakyat. Otoritas pemerintah harus mempunyai “good will” dan “political will” untuk menuntaskannya. Diperlukan keberanian untuk mewujudkan “law inforcement” dan jika diperlukan menggunakan langkah-langkah dan kewenangan politik dari berbagai intitusi negara terkait. Penting dan mendesak untuk mengambil kebijakan untuk menyibak tirai dari dosa dan beban sejarah. Sehingga negara tidak tersandera oleh warisan dan dendam poltik yang mengusik persatuan dan kesatuan bangsa serta menghambat perjalanan bangsa ke depan.

Memang tidak mudah, meluruskan dan menegakkan sejarah. Setiap persoalan dan konflik yang menyeret keterlibatan kekuasaan dan institusi negara. Tidak serta-merta dapat dibuka secara umum dan menjadi konsumsi publik. Struktur kerangka peristiwa dan irisannya sering terbentuk dari konspirasi dan konfigurasi kepentingan negara, dalam tataran nasional maupun internasional

Penggunaan pola “demolition” dan “eliminasi” yang menyusun operasi intelelejen dan militer, selalu senyap, tak terlihat dan cepat. Menimbulkan kengeriaan, trauma dan sikap skeptis untuk diungkap. Hampir bisa dipastikan selalu ada justifikasi dan kesepakatan nilai yang dipaksakan. Bahwanya tidak baik mengungkit masa lalu, dan biarlah negara fokus menatap masa depan untuk kemajuan bangsa. Ada kepentingan yang lebih besar dari negara yang menjadi prioritas dan harus diselamatkan serta menjadi agenda kepentingan politik praktis bersama.

Sering menjadi pembenaran dan senjata pamungkas kekerdilan dan piciknya pikiran elit politik dan kekuasaan dalam kekinian menghadapi berbagai tragedi sejarah itu. Atau, boleh jadi elit politik dan birokrasi sekarang, memang terlibat dan telah menjadi bagian dari dosa dan bban sejarah itu. Pada akhirnya, peristiwa tidak pernah melahirkan catatan sejarah tunggal. Seperti ungkapan, “the winner takes it all” dan pemenang kekuasaan menulis sejarahnya sendiri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top