Membangun Manusia Indonesia Menuju Negara Maju - strategi.id
Corong

Membangun Manusia Indonesia Menuju Negara Maju

Strategi.id - Membangun Manusia Indonesia Menuju Negara Maju
Strategi.id - Membangun Manusia Indonesia Menuju Negara Maju

Strategi.id – MENGAKHIRI tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK telah membangun tiga fondasi pembangunan melalui ketersediaan infrastruktur, percepatan, dan pemerataan pembangunan dengan konsepsi Indonesia Sentris. Penciptaan ketiga fondasi itu menjadi titik pijak memajukan pembangunan manusia Indonesia menghadapi tantangan dan persaingan global.

Menurut UNDP, pembangunan seharusnya tidak hanya dianalisis dari pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga harus dipahami dari sudut manusianya. Untuk itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai keberhasilan pembangunan sebuah negara.

Pemerintahan Jokowi-JK menempatkan pembangunan manusia dalam lima aspek pembangunan, yakni pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan afirmatif, penguatan Indonesia Sentris. Lalu, stabilitas Polhukam dan tata kelola pemerintahan, serta pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa. Setelah sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi secara masif, berikut upaya pemerataan, kini pemerintah menekankan pembangunan manusia sebagai fondasi utama menjadi negara maju.

Pembangunan dan kesejahteraan

Meski dihadapkan tantangan eksternal dan instabilitas perekonomian global, Pemerintahan Jokowi-JK terus mengoptimalkan segala sumber daya dan peluang untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kesejahteraan.  Pertumbuhan ekonomi RI masih stabil sampai semester I 2018 mencapai 5,27%, meningkat dari 2017 yang 5,07%.

Pemerintah juga sukses menjaga tingkat inflasi hingga September 2018 sebesar 2,88% di bawah target APBN 2018 sebesar 3,5%. Utang pemerintah dikelola tepat sasaran untuk mendukung program prioritas di sektor produktif. Stabilitas pertumbuhan ekonomi berdampak positif bagi pengentasan masyarakat dari kemiskinan secara nasional. Pada Maret 2018, angka kemiskinan 9,82%, menurun dari angka 2017 sebesar 10,12%.

Pertumbuhan ekonomi juga membuka lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran hingga Februari 2018 mencapai 5,13%. Investasi sampai semester I 2018 mencapai Rp361 triliun. Mampu menyerap tenaga kerja pada kuartal I sebesar 201.239 orang dan kuartal ke II sebesar 289.843 tenaga kerja.

Pembangunan ekonomi dan manusia maritim menjadi perhatian sebagai konsepsi menjadikan kembali laut sebagai pemersatu bangsa. Konektivitas Nusantara dilakukan melalui tol laut, membangun infrastruktur pelabuhan dan mengatur tata ruang laut. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, selain peningkatan kapasitas dan SDM, didirikan Bank Mikro Nelayan.

Pemerintah juga menyediakan akses bahan bakar nelayan untuk mengurangi biaya melaut. Hasilnya, jumlah produksi ikan tangkap pada 2017 sebesar 6,04 juta ton dan produksi hasil budi daya perikanan sebesar 17,22 juta ton. Pemerintah juga memajukan budaya SDM maritim melalui pendidikan dan kurikulum kelautan di 12 provinsi.

Kebijakan pembangunan Indonesia Sentris dijalankan melalui pemerataan Proyek Strategis Nasional untuk daerah terdepan dan tertinggal. Di Kalimantan dibangun 17 proyek senilai Rp 481 triliun. Di Sumatra 53 proyek senilai Rp545,8 triliun, Sulawesi 27 proyek senilai Rp308,3 triliun. Lalu, Maluku dan Papua 12 proyek senilai Rp 464 triliun, Bali dan Nusa Tenggara 13 proyek senilai Rp9,4 triliun. Dan Jawa 89 proyek senilai Rp995,9 triliun.

Komitmen pembangunan manusia

Komitmen untuk penguatan SDM tampak dari alokasi anggaran untuk meningkatkan pembangunan kualitas manusia yang terus meningkat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pada APBN 2018, anggaran untuk pendidikan sebesar Rp147,56 triliun, kesehatan Rp65,01 triliun, dan perlindungan sosial Rp162,56 triliun.

Indikator dalam IPM Indonesia pada 2017 terus mengalami peningkatan menjadi 70,81, meningkat dari 2016 yang mencapai 70,19. Program-program peningkatan akses kesehatan, pendidikan, dan insentif pada keluarga tidak mampu menjadi kunci utama.
Program yang dilakukan meliputi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang mencapai 13,2 juta siswa dengan anggaran Rp12,5 triliun. Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan capaian 92,2 juta orang dengan anggaran Rp 25,5 triliun. Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 9,877 juta keluarga dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pemerintah juga melaksanakan jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintah menjalankan reforma agraria dan perhutanan sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, serta disabilitas.

Sampai Oktober 2018, total capaian Reforma Agraria 9.491.557 bidang. Sertifikasi tanah meningkat lebih lima kali lipat. Pada 2015 mencapai 967.400, pada 2016 sebanyak 1.168.095, pada 2017 sebanyak 5.402.950, dan pada 2018 telah mencapai 3.959.909 sertifikat.

Perhutanan sosial terealisasi 2.007.557,81 hektare, terbagi dalam Hutan Tanaman Rakyat 298.304,74 hektare, Hutan Kemasyarakatan 490.367,66 hektare, Kemitraan Kehutanan 71.608,20 hektare, dan Hutan Adat 27.950,34 hektare. Pemerintah terus berupaya melalui reforma agraria dan perhutanan sosial memberikan hak dan akses lahan kepada masyarakat kurang mampu.

Khusus untuk ibu dan bayi, pemerintah memberi perhatian khusus karena ibu dan bayi sangat menentukan kualitas generasi masa depan. Untuk itu, pemerintah memberikan subsidi cakupan gizi memadai untuk ibu dan bayi melalui program Pemberian Makanan Tambahan kepada Balita sebanyak 769.865 jiwa di 2018, dan kepada 725.600 ibu hamil.

Kebijakan ini berkorelasi tidak hanya menurunkan angka kematian ibu dan anak, tapi juga menurunkan jumlah balita prevalensi stunting, dari 37,2% pada 2013 menjadi 30,8% pada Oktober 2018. Dalam hal pendidikan, tingkat harapan sekolah meningkat di 2017 menjadi 12,85 tahun dari 12,72 tahun di 2016. Beasiswa juga diberikan untuk mahasiswa keluarga miskin untuk kuliah. Sampai triwulan 2018 sudah 277.115 mahasiswa yang menerima, program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) untuk Papua dan daerah 3 T (terdepan, terluar, dan tertinggal) sebanyak 3.333 sampai triwulan ke II 2018.

Pemerintah juga memberi Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) kepada 2.451 orang pada 2017, dan beasiswa untuk pendidikan magister untuk melanjutkan  program Doktor kepada 704 orang pada 2018. Salah satu ukuran IPM yang penting ialah pemberdayaan perempuan dan partisipasinya dalam pembangunan SDM. Indeks Pembangunan Gender RI pada 2017 ialah 90,96 meningkat dari 2016 sebesar 90,82. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender juga meningkat pada 2017 menjadi 71,74 dari 2016 sebesar 71,39.

Dalam RPJMN 2015-2019, dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan SDM serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertumbuhan berkualitas itu dicapai secara bersamaan dengan meraih keseimbangan antar sektor ekonomi dan antarwilayah serta mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Dengan pondasi yang sudah dibangun selama 4 tahun terakhir, maka keberlanjutan komitmen pembangunan dan kebijakan yang memberikan fondasi bagi peningkatkan kualitas manusia Indonesia yang unggul dan berkualitas akan menjadi pekerjaan serius selanjutnya.

Akhirnya, dengan pembangunan manusia, bangsa Indonesia sedang melangkah menuju Indonesia Maju, sesuai pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR-RI, 16 Agustus 2018. “Membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan dan melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Kita siapkan manusia Indonesia menjadi manusia unggul sejak dalam kandungan sampai tumbuh mandiri, juga meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya”.

Kolumnis Oleh Eko Sulistyo, Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top