Iklan

Kategori: Corong

Membongkar Skenario Dibalik RUU HIP, Siapa Sajakah Pemainnya?

Strategi.id – Di tengah kecamuk pandemik COVID-19 yang tak kunjung usai, proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Panca Sila (RUU HIP) saat ini tengah berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan. Pro-kontra yang penuh hiruk-pikuk merebak di kalangan masyarakat mewarnai proses sidang-sidang pembahasan RUU HIP yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024.

Aksi-aksi unjuk rasa bernada penolakan mulai bermunculan. Di Solo, yang menjadi basis Majelis Mujahidin pimpinan Abu Bakar Ba’asyir, sejumlah massa ormas Islam menggelar aksi unjuk rasa di bundaran Gladag, Jalan Slamet Riyadi, Solo, Minggu (14/06/20). Mereka dengan tegas menyatakan ‘Tolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila’ dan ‘Ganyang PKI’.

Baca Juga : Mei 1998, Sejarah Yang Terhutang

Lepas dari pro-kontra yang tengah berlangsung, pembahasan RUU kali ini jadi lebih menarik ketimbang biasanya. Terkait RUU HIP, usulan RUU yang biasanya muncul dari pihak eksekutif, kali ini malah muncul dari DPR sebagai lembaga legislatif yang menggunakan Hak Inisiatifnya. Penggunaan Hak Inisiatif yang dilakukan oleh DPR menjadi luar biasa mengingat 286 orang dari 575 orang (49,74%) anggota DPR yang terpilih di Pemilu 2019 kemarin benar-benar wajah-wajah baru (newbie) di kancah politik parlementariat nasional.

Tapi apapun itu, tetap yang paling menarik dari pembahasan RUU HIP pada akhirnya adalah muatan politik dibalik RUU HIP itu sendiri. Setidaknya ada dua pertanyaan mendasar yang muncul untuk menguak apa sesungguhnya motif politik DPR dibalik RUU HIP. Pertanyaannya, “Apakah Hak Inisiatif DPR untuk mengusulkan RUU HIP ini terlahir dari kesadaran kenegarawanan para wakil rakyat yang muncul atas kehendak panggilan sejarah demi kepentingan bangsa? Ataukah RUU HIP ini hanya sekedar manuver politik yang sengaja dilakukan dengan menggoreng Panca Sila untuk dijadikan isu politik demi memanaskan suhu politik menyongsong pertarungan politik di Pemilu 2024?”

Mengingat materi bahasannya sangat fundamental, tentu pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sadar dan sengaja tidak ditujukan kepada 286 orang anggota DPR newbie yang saat ini masih harus belajar beradaptasi dengan kerja-kerja legislasi nasional.

Baca Juga : Pancasila Lahir 1 Juni; ‘Buat Akte’ 18 Agustus 1945

Meskipun Naskah Akademik yang telah disusun oleh Tim Staf Ahli DPR sebagai lampiran dari RUU HIP sudah dibuat sedemikian ilmiah dan seakademis mungkin, namun toh tetap saja tak mampu memberikan jawaban atas apa sesungguhnya motif politik dibaliknya.

Siapapun yang melek politik mestinya tahu bahwa DPR memang punya Hak Inisiatif untuk mengusulkan kepada pemerintah (eksekutif) perlunya dibentuk suatu Undang-Undang. Tetapi mengundangkan Panca Sila tentu bukanlah perihal biasa yang boleh begitu saja diperlakukan seolah business as usual seperti halnya Undang-Undang yang lain.

Secara konstitusional Panca Sila jelas-jelas tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ditempatkan sebagai penutup yang juga merupakan pengunci sekaligus fondasi dari empat alinea di atasnya. Ini menjelaskan mengapa Ir. Soekarno sebagai paraji yang membidani kelahiran Panca Sila, dalam pidatonya pada Peringatan Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1961 di Jakarta dengan tegas antara lain menyampaikan bahwa,
“Maka dari itulah saya tadi tandaskan, bahwa Proklamasi kita tak dapat dipisahkan dari Declaration of Independence kita yang berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar ’45 itu.”

“Proklamasi” tanpa “Declaration” berarti bahwa kemerdekaan kita tidak mempunyai falsafah. Tidak mempunyai Dasar Penghidupan Nasional, tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai arah, tidak mempunyai “raison d’être,” tidak mempunyai tujuan selain daripada mengusir kekuasaan asing dari bumi Ibu Pertiwi.”

Pembukaan UUD 1945 pada prinsipnya adalah penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sekaligus juga adalah pernyataan kemerdekaan yang secara terperinci mengandung cita-cita luhur Proklamasi 17 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Loro-loroning atunggal, dua yang menyatu. Oleh karena itu, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun, termasuk oleh MPR hasil Pemilu berdasarkan Pasal 37 UUD 1945. Mengubah Pembukaan UUD 1945, berarti pembubaran Negara.

Itu pula sebabnya Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari Batang Tubuh UUD 1945 yang berupa pasal-pasal dan ayat-ayat. Ada beberapa hal yang membuat Pembukaan UUD 1945 menempati kedudukan lebih tinggi: Pertama, mengandung jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam suasana penuh hikmat kebijaksanaan dari terbentuknya Negara RI. Kedua, memuat tujuan negara dan falasafah dasar negara Pancasila. Ketiga, menjadi sumber dari segala sumber hukum atau pedoman dalam perumusan Pasal-pasal UUD 1945.

Dengan demikian Pembukaan UUD 1945 merupakan Staatsfundamentalnorm atau yang disebut pula sebagai Norma Fundamental Negara, Pokok Kaidah Fundamental Negara, juga Norma Pertama yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara. Ia merupakan norma dasar (Grundnorm) yang bersifat presupposed atau ditetapkan terlebih dahulu sebagai amanat bangsa dan karena itu tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi.

Pembukaan UUD 1945 juga merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya, termasuk menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ia juga merupakan amanat bangsa kepada negara untuk diselenggarakan dengan cara saksama sebagai landasan dasar filosofis yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan UUD 1945 merupakan sistem keyakinan (belief system) sekaligus juga sebagai sistem nilai (value system) bagi terselenggaranya perikehidupan bertanah-air, bebangsa dan bernegara.

Sedemikian kuatnya posisi Pembukaan secara konstitusional dimana Panca Sila ditempatkan sebagai falsafah dasar (philosophische grondslag) sekaligus juga sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam memandang dunia (weltanschauung). Ibarat tubuh manusia, Preambule UUD 1945 adalah kepala dengan tulang tengkorak yang keras guna melindungi Panca Sila yang berfungsi sebagai sistem otaknya (brain system). Sementara pasal-pasal dan ayat-ayat berfungsi sebagai tubuh dan kelengkapan anggota-anggota tubuhnya.

Menjadi wajar jika pada konteks itu apa yang dilakukan oleh DPR tentu memicu berkembangnya kecurigaan tentang apa sesungguhnya motif politik dibalik Hak Inisiatif yang diambil oleh DPR dengan mengusulkan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

Dalam logika sederhana, ibarat tubuh manusia, melalui RUU HIP justru DPR sedang ingin membuat otak dikeluarkan dari kepala hingga berada dalam posisi lemah yang tidak terlindungi. Lebih ironis lagi, otak yang sudah dikeluarkan bahkan tidak ditempatkan menjadi bagian dari tubuh atau anggota tubuh sekalipun, meski tentunya tetap tampak aneh seperti mahluk mutan. Otak diberi lingkup kewenangan hanya sebatas Undang-Undang. Panca Sila yang tadinya berada di posisi puncak hirarki konstitusi perundang-undangan di dalam Pembukaan UUD 1945, justru akhirnya ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945.

Kalaupun memang benar niatan DPR mengambil Hak Inisiatif sungguh-sungguh sesuai dengan latar belakang yang dituangkan dalam Naskah Akademik, maka semestinya DPR menggunakan Hak Inisiatif justru untuk menginisiasi terjadinya suatu proses legislasi agar UUD 1945 kembali kepada UUD 1945 yang asli -versi 18 Agustus 1945 sebelum amandemen-, semata demi mengembalikan marwah Panca Sila sebagai falsafah dasar sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia.

Menempatkan Panca Sila sebagai Undang-Undang di bawah UUD 1945 hasil empat kali amandemen yang telah mengubah wajah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi liberal yang penuh dengan tipu daya, jelas-jelas merupakan pengkhianatan konstitusional yang dilakukan oleh negara terhadap bangsa yang telah melahirkannya.

Artinya, siapapun aktor intelektual dibalik munculnya usulan RUU HIP atas inisiatif DPR, serta dibalik aksi unjuk rasa penolakan terhadap RUU HIP dengan alasan akan munculnya lagi bahaya komunisme; tetap saja ingin menggiring situasi politik masuk dalam jebakan framing yang selama ini diciptakan oleh Orde Baru.

Terbukti betapa masif, sistematis dan terstruktur proses desukarnoisasi yang dilakukan oleh Orde Baru, sekaligus secara paralel juga merupakan proses depancasilaisasi terhadap peri kehidupan bertanah-air, berbangsa dan bernegara hingga dampak kerusakannya masih terus berlangsung hingga saat ini.

Benar apa yang dikatakan sejarawan Perancis, Jacques Leclerc; Bung Karno telah dibunuh dua kali oleh Orde Baru. Pertama secara fisik, ketika ia berada dalam status “tahanan rumah” dan tidak mendapatkan perawatan sebagaimana semestinya sehingga kesehatannya terus memburuk dan akhirnya meninggal. Sedang yang kedua, pemikirannya dilarang untuk didiskusikan.

Bava Juga : Bahaya Laten ORBA: Stempel Komunis!

Sementara Asvi Warman Adam menyebut Sukarno dibunuh tiga kali oleh Orde Baru, ditambah satu lagi lewat penghilangan perannya dalam sejarah melalui buku tipis karangan Nugroho Notosusanto berjudul “Naskah Proklamasi jang otentik dan Rumusan Pancasila jang otentik” (Pusat Sejarah ABRI, Departemen Pertahanan-Keamanan, 1971). Beberapa tahun kemudian, Nugroho menulis lagi soal Pancasila dalam buku “Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara” (1985) terbitan Balai Pustaka.

Namun jika akhirnya nanti RUU HIP tetap disahkan oleh DPR sebagai Undang-Undang, maka Bung Karno bukan hanya dibunuh tiga kali, tapi dibunuh untuk keempat kalinya. Dan ini untuk kali yang terakhir, karena setelah itu, sebagai bangsa, Indonesia hanya akan tinggal jadi kenangan sejarah masa lalu.

“Malam itu aku menggali, menggali dalam ingatkanku, menggali dalam ciptaku, menggali dalam khayalku, apa yang terpendam dalam bumi Indonesia ini. Agar supaya dari hasil penggalian itu, dapat di pakainya sebagai ‘Dasar Negara’ Indonesia yang akan datang.” (Ir. Soekarno, -Pidato Hari Lahir Panca Sila 1 Juni 1964-).

Penulis: Mahendra Dandhi Uttunggadewa (Pemerhati Sosial dan Budaya).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Diwartakan Oleh:
Bobby San
  • Berita Terbaru

    Pangdam XII/Tpr Pimpin Sertijab dan Tradisi Pelepasan Danbrigif 19/KH

    Strategi.id - Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad memimpin pelaksanaan serah terima jabatan…

    3 July 2020

    Konsolidasi Merupakan Agenda Rutin DPD PAN Dalam Menyerap Aspirasi Kader

    Strategi.id - Jelang Musyawarah Wilayah ke 5 (Muswil V) DPW PAN Provinsi Banten yang akan…

    3 July 2020

    Pangdam III/Siliwangi: Jangan Percaya Kepada Pihak-Pihak Lain Yang Menjanjikan Kelulusan

    Strategi.id - Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto memberikan pengarahan kepada orang tua atau…

    3 July 2020

    Satgas Raider 300 Laksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)

    Strategi.id - Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw terus dorong program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).…

    3 July 2020

    Alami Pendarahan, Satgas Yonif 132 Donorkan Darah Untuk Grestiana Tefa

    Strategi.id - Personel Satgas Yonif 132/BS mendonorkan darahnya untuk Grestiana Tefa (15), yang mengalami pendarahan…

    3 July 2020

    Dukung Program Ketahanan Pangan, Pangdivif 2 Kostrad Berikan 2000 Tong Budikdamber dan Bibit Sayuran Kepada Prajurit

    Strategi.id – Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Mayjen TNI Tri Yuniarto, S.A.P, M.Si, M.Tr (Han)…

    3 July 2020

    This website uses cookies.