Menaker Minta Pengusaha Bayar THR Dua Pekan Sebelum Lebaran – strategi.id
Nusantara

Menaker Minta Pengusaha Bayar THR Dua Pekan Sebelum Lebaran

Menaker Minta Pengusaha Bayar THR Dua Pekan Sebelum Lebaran
Menaker Minta Pengusaha Bayar THR Dua Pekan Sebelum Lebaran

Strategi.id – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) maksimal dua minggu sebelum Lebaran. Permintaan tersebut disampaikan meski regulasi yang ada mengatur pembayaran THR paling lambat sepekan sebelum Lebaran.

“Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik,” kata Hanif di Jakarta, Rabu (8/5/19).

Ia menegaskan pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.

Baca Juga : THR PNS Dipastikan Bakal Cair 24 Mei

Hanif menjelaskan besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih adalah satu bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah satu bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Baca Juga : Berapa Dana yang Digelontorkan Jokowi untuk THR PNS Tahun Ini?

“Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di aturan,” kata dia.

Menurut dia, dirinya akan segera menerbitkan surat edaran THR kepada para Kepala Daerah dan membuka posko pengaduan THR.

“Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta di tingkat yaitu di kantor kementerian ketenagakerjaan,” pungkas dia.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top