Mengapa Permen ESDM No 49/2018 Menghambat Perkembangan Listrik Surya Atap Di Indonesia? – strategi.id
Infrastruktur

Mengapa Permen ESDM No 49/2018 Menghambat Perkembangan Listrik Surya Atap Di Indonesia?

Mengapa Permen ESDM No 49/2018 Menghambat Perkembangan Listrik Surya Atap Di Indonesia?
Salah satu kawasan Industri di Indonesia (sumber foto: kbn.co.id)

Strategi.id – Setelah cukup lama ditunda, akhirnya (16/12/18) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Permen ESDM No 49 tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Surya Atap Oleh Konsumen PLN.

Kebijakan ini akan mengatur soal penggunaan sistem panel surya atap untuk konsumen PT PLN (Persero). Namun, alih-alih mendukung penggunaan energi “bersih” dari matahari, kebijakan ini cenderung lebih menghambat perkembangan listrik surya atap di Indonesia. 

Mengapa demikian? Berikut beberapa fakta yang dikutip dari Permen tersebut: 

Energi yang diakui PLN hanya 65% dari kapasitas terpasang

Pasal 5 Permen ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa kapasitas Listrik Tenaga Surya Atap, dihitung dari kapasitas inverter, dibatasi paling tinggi 100% dari daya tersambung ke PLN. 

Namun di pasal 6, energi listrik yang dihasilkan listrik tenaga surya atap akan diekspor ke PLN hanya sebesar 65% dari daya yang dihasilkan.

Secara mudah perhitungannya adalah jika rumah Anda memasang listrik tenaga surya atap sama dengan kapasitas daya tersambung, sebesar 2200 VA atau 2,2 kWp. Maka berdasarkan simulasi perhitungan PLN, didapat:

  1. Tercatat :
    • KWh ekspor (dari PLTS Atap): 2,2 kWh x 4 jam (psh*) x 30 hari = 264 kWh
    • Kwh Ekspor yang dihitung : 65% x 264 kWh = 171,64 kWh
    • Kwh Impor (dari PLN): 700 kWh
  2. Rekening minimum (RM) : 40 JN x 2,2 kVA x Rp. 1.467,28/kWh = Rp. 129.120,64
  3. Maksimum kompensasi (Rp.) : (700 kWh x Rp. 1.467,28 /kWh) – Rp. 129.120,64 = Rp. 897.975,36
  4. Tagihan PLN yang harus dibayar :
    • Biaya pemakaian : 
      • Pemakaian Ekspor : 171,64 kWh x Rp. 1.467,28 /kWh = Rp. 251.843,93
      • Pemakaian Impor : 700 kWh x Rp. 1.467,28 /kWh = Rp. 1.027.096,-
    • Jumlah pemakaian tenaga listrik yang ditagihkan :
      • Tagihan pemakaian awal (1) : Rp. 1.027.096,- 
      • PPJ : 3% x Rp. 1.027.096,- (2) : Rp. 30.812,88
      • Materai (3) : Rp. 6.000,-
      • Total Tagihan Sebelum offset (a=1+2+3) : 1.063.908,88
      • pengurangan tagihan PLTS Atap (b): Rp. 251.843,93
      • Total tagihan Setelah offset (a-b) : Rp. 812.064,95

*psh : peak sun hour atau waktu radiasi matahari yang ada di Indonesia. Nilai 4 adalah rata-rata penyinaran yang diterima per harinya.

Sehingga, jika rata-rata investasi untuk pemasangan listrik surya 2,2 kWp terpasang adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (variasi harga bergantung kualitas dan merek barang yang digunakan), maka dibutuhkan waktu pengembalian selama kurang lebih 15 tahun.

Apakah ada pengguna listrik PLN yang tertarik mengunakan listrik surya atap dengan mengetahui hal ini?

Industri boleh memasang listrik surya atap, tetapi..

Industri merupakan salah satu potensi pengguna listrik surya atap terbesar, karena kegiatan operasional dan produksi sektor industri juga dilakukan pada siang hari. Yang berarti serapan listrik surya oleh sektor industri akan lebih optimal.

Terutama lahan atap pada pabrik-pabrik industri sangat luas untuk dimanfaatkan sebagai ladang surya, dibandingkan hanya berfungsi sebagai ruang pasif saja.

Namun untuk tipe ongrid, pemerintah melalui permen pasal 14 ayat 2, mengenakan biaya kapasitas (capacity charge) dan biaya pembelian energi listrik darurat (emergency energy charge), ditambah ketentuan sebelumnya.

Dengan kebijakan seperti ini, tertarikkah industri untuk menggunakan listrik surya? Dimana tarif dasar listrik PLN untuk industri mulai dari Rp. 996,74.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top