Menggenal Istilah Darurat Sipil Dalam Tata Negara - strategi.id
Dialektika

Menggenal Istilah Darurat Sipil Dalam Tata Negara

Strategi.id - Menggenal Istilah Darurat Sipil Dalam Tata Negara

Strategi.id – Merespon penyebaran Wabah Virus COVID 19 yang makin meluas, Pemerintah berencana akan mengeluarkan kebijakan DARURAT SIPIL sebagai “Keputusan Terakhir” seperti di sampaikan Jubir Presiden Bung Fadjroel Rachman untuk menanggulangi wabah tsb. Ada beberapa mahasiswaku bertanya, apa itu bang yang dimaksud dengan DARURAT SIPIL ?

Perlu kita pahami bahwa keadaan BAHAYA dalam konteks Ber-Negara itu, ada 4 (empat) tingkat, yaitu :

  1. Tertib Sipil,
  2. Darurat Sipil,
  3. Darurat Militer
  4. Darurat Perang.

Berdasarkan Pasal 1 UU No.23/Perpu 1959 tentang keadaan Bahaya, maka Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Sipil atau keadaan Darurat Militer atau keadaan Perang, apabila:

  1. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikuatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.
  2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikuatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga.
  3. Hidup negara berada didalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.

Mungkin melihat bahaya yang dapat terjadi disebabkan oleh penyebaran wabah Pandemik Virus COVID 19 sudah mengkhawatirkan, maka Pemerintah akan menetapkan situasi DARURAT SIPIL.

Adapun Penguasaan darurat sipil dilakukan oleh KEPALA DAERAH serendah-rendahnya dari daerah Tingkat II selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah yang daerah hukumnya ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

GUBERNUR yang otomatis menjasi Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari:

  1. Seorang Komandan Militer tertinggi dari daerah yang bersangkutan;
  2. Seorang Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan;
  3. Seorang Pengawas / Kepala Kejaksaan dari daerah bersangkutan.

Adapun Hak Penguasa Darurat Sipil Daerah, yaitu:

  1. Mengeluarkan Peraturan-peraturan Polisi;
  2. Meminta Keterangan-keterangan dari Pegawai Negeri;
  3. Mengadakan peraturan-peraturan tentang pembatasan pertunjukan-pertunjukan apapun juga serta semua percetakan, penerbitan dan pengumuman apapun juga;
  4. Menggeledah tiap-tiap tempat;
  5. Memeriksa dan Mensita barang-barang yang disangka dipakai atau dipakai untuk merusak keamanan;
  6. Mengambil atau Memakai barang-barang dinas umum;
  7. Mengetahui Percakapan melalui radio, membatasi pemakaian kode-kode dan sebagainya;
  8. Membatasi Rapat-rapat umum dan sebagainya dan membatasi atau melarang memasuki dan memakai gedung;
  9. Membatasi orang berada di luar rumah;
  10. Memeriksa badan dan pakaian;
  11. Memerintah dan mengatur badan-badan kepolisian, pemadam kebakaran dan badan-badan keamanan lainnya.

Penulis: Dr. USMAR. SE.,MM (Pengamat Sosial Politik).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top