Menteri Bappenas : Syarat Yang Dibutuhkan Ibukota Baru – strategi.id
Infrastruktur

Menteri Bappenas : Syarat Yang Dibutuhkan Ibukota Baru

Strategi.id – Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam diskusi bertajuk ‘Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara’ di Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (6/5/19). mengundang keempat kepala daerah untuk memberikan masukan sebagai daerah yang masuk kriteria lokasi pemindahan ibu kota.

Dia menandaskan, kerja sama dengan pemda sangat penting, termasuk untuk mendapatkan informasi mengenai daerah sebagai sumber kajian dalam rencana pemindahan ibu kota.

Baca juga : Jokowi : Pemindahan Ibukota Tidak Bebankan APBN

“Mencari lokasi ideal yang terbaik bukan persaingan antardaerah,” ujar Bambang saat diskusi media mengenai perencanaan pemindahan ibu kota.

Presiden Joko Widodo kemarin kembali menegaskan keseriusannya memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Menurut dia, Kemenkeu dan Kementerian PUPR sudah siap menganggarkan dan membangun ibu kota baru.

Menteri PPN/ Bappenas memaparkan sejumlah syarat yang dibutuhkan untuk ibu kota baru. Syarat dimaksud antara lain lokasi yang strategis secara geografis, dalam hal ini letaknya berada di tengah Indonesia; minim pembebasan lahan, dan lokasi baru harus bebas dari bencana.

Baca Juga : Tips Berpuasa Sambil Bekerja agar Tetap Semangat

“Tersedia sumber daya air yang cukup. Ini sangat penting, dan kami juga ingin menciptakan efisiensi. Wilayah ibu kota baru ini dekat dengan wilayah yang existing secara ekonomi. Tidak usah membangun bandara baru dan akses jalannya relatif sudah tersedia,” jelas Bambang.

Selanjutnya lokasi ibu kota baru perlu dekat dengan laut karena Indonesia negara maritim; tingkat konflik sosialnya minim, serta dekat dengan kota yang sudah berfungsi sebelumnya untuk meminimalkan pembangunan infrastruktur.

“Ibu kota nanti punya konsep smart, green, and beautiful city atau kota yang pintar, hijau, dan indah. Kota dengan konsep seperti itu bakal meningkatkan daya saing ibu kota secara regional ataupun internasional,” tuturnya.

“Ibukota baru nantinya dari sisi jumlah penduduk ada dua skenario. Pertama ibukota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dan skenario kedua dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa,” ujarnya. Dengan rencana tersebut, pengembangan wilayah baru di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa yang daya dukungnya semakin terbatas.

Sementara itu, empat Kepala Daerah yang wilayahnya menjadi rujukan Bappenas untuk menjadi ibukota baru menyatakan kesiapannya, baik dari sisi lahan, masyarakat, dan pemerintah daerahnya.

Selain lokasi, Bambang juga menekankan pentingnya dukungan politik, termasuk dukungan DPR. Dia menyebut pemindahan ibu kota membutuhkan persetujuan undang-undang (UU), dalam hal ini UU Daerah Khusus Ibu Kota.

“UU dibutuhkan untuk memastikan proyek pemindahan ibu kota dapat berjalan meski berganti pemerintahan. Penyusunan UU dibutuhkan kajian yang mendalam,” papar Bambang.

Baca Juga : https://strategi.id/empat-provinsi-siap-dijadikan-ibukota-baru-indonesia/

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memproyeksikan pemindahan ibu kota membutuhkan dana sebesar US$23-33 miliar atau setara Rp323 triliun-Rp466 triliun.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top