MUI Akhirnya Perbolehkan Penggunaan Vaksin MR – strategi.id
Nusantara

MUI Akhirnya Perbolehkan Penggunaan Vaksin MR

MUI Akhirnya Perbolehkan Penggunaan Vaksin MR
Strategi.id - Vaksin MR

Strategi.id – MUI Akhirnya Perbolehkan Penggunaan Vaksin MR atau Vaksin Measless Rubella. Setelah sebelumnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menetapkan vaksin Measles Rubella (MR) mengandung babi dalam proses produksinya.

Fatwa tersebut akhirnya disebarluaskan kepada umum setelah melalui proses pembahasan yang panjang sejak Jumat 17 Agustus 2018 pekan lalu dan Senin malam tanggal 20 Agustus 2018.

Seperti dikutip dari laman resmi milik Majelis UIama Indonesia, fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk SII (Serum Institute of India) Untuk Imunisasi.

Berikut isi lengkap  Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) :

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 33 Tahun 2018

Tentang PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Pertama : Ketentuan Hukum

  1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.
  2. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.
  3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena :
  4. Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah)
  5. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
  6. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
  7. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Kedua : Rekomendasi

  1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
  2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.
  4. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Ketiga : Ketentuan Penutup

  1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
  2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Dzulhijjah 1439 H

20 Agustus 2018 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA Ketua

DR.H. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA Sekretaris

“Pertama, terdapat kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iiyah), kedua belum ditemukannya vaksin MR yang halal dan suci,” ungkap Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH. Asrorun Ni’am Sholeh di Gedung MUI Pusat, Jakarta Senin 20 Agustus 2018 malam.

“Ketiga, ada keterangan ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum vaksin halal, ” tambahnya lagi.

Lebih lanjut Ni’am menyatakan hukum vaksin MR akan kembali haram jika sudah ditemukan vaksin serupa yang memenuhi syarat kehalalan dan kesucian. Atas dasar itu ia menyatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus berusaha menjamin tersedianya vaksin halal guna kepentingan utama masyarakat Indonesia.

Ni’am menambahkan agar pemerintah turut memerhatikan aspek keagamaan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam agar kedepannya masyarakat lebih merasa aman ketika diharuskan melakukan imunisasi.

“Pemerintah harus menjadikan pertimbangan kegamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan, ” tuturnya.

Selain itu, Kiai Ni’am sebagai perwakilan komisi fatwa MUI meminta SII berupaya untuk menyediakan produk vaksin yang kedepannya tersertifikasi halal sesuai dengan UU Jaminan Produk Halal (JPH).

“Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top