NGO KAMMPUS: Polemik Surat Edaran Tertib Administrasi Pegawai Tenaga Kontrak Kerja – strategi.id
Nusantara

NGO KAMMPUS: Polemik Surat Edaran Tertib Administrasi Pegawai Tenaga Kontrak Kerja

Strategi.id - NGO KAMMPUS: Polemik Surat Edaran Tertib Administrasi Pegawai Tenaga Kontrak Kerja
Strategi.id - NGO KAMMPUS: Polemik Surat Edaran Tertib Administrasi Pegawai Tenaga Kontrak Kerja
Strategi.id – Polemik surat edaran Walikota Bekasi yang terbit pada tanggal 19 Oktober 2018 tentang “Tertib Administrasi Pegawai Tenaga Kontrak Kerja,” mendapat tanggapan serius, dari Rahmatullah Spdi LN MMPd, Direktur NGO KAMMPUS (Komite Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Sosial) yang selama ini memberikan advokasi kepada seluruh anggota dan pengurus Front Pembelaan Honorer Indonesia (FPHI) Kota Bekasi dan di seluruh Indonesia.

Rahmatullah menyatakan kepada Rekan Media , bahwa surat edaran Walikota Bekasi yang terbit tanggal 19 Oktober 2018 itu, mestinya gugur demi hukum. Karena dianggap bertentangan dengan UU yang lebih tinggi dan atau berada lebih tinggi diatasnya. Selain itu, kata Rahmatullah bahwa surat edaran Walikota Bekasi itu terbit pada tanggal 19 Oktober 2018, setelah masa sanggah yang diberikan oleh KPU Kota Bekasi selesai, yaitu dari tanggal 15 sampai 21 Agustus 2018, terhadap para calon legislatif DPRD Kota Bekasi telah selesai, Jum’at (26/10/18).

“Dan KPU Kota Bekasi sudah menetapkan, DCT (daftar caleg tetap) DPRD Kota Bekasi. Artinya kawan-kawan TKK dan honorer yang terdaftar sebagai Caleg DPRD Kota Bekasi dari berbagai partai politik tersebut, telah di sah-kan oleh KPU Kota Bekasi, sebagai Caleg DCT DPRD Kota Bekasi, dan mestinya mereka saat ini dengan tenang menjalankan sosialisasi tentang visi dan misinya, di luar jam kerjanya sebagai TKK atau honorer, kepada masyarakat di dapilnya masing-masing, sama seperti para anggota DPRD Kota Bekasi yang incumbent,”kata Rahmatullah.

Dirinya, menduga keluarnya surat edaran Walikota Bekasi yang terbit tanggal 19 Oktober 2018 itu, diduga semata-mata karena dilatar belakangi oleh sikap kritis kawan-kawan pengurus dan FPHI Kota Bekasi selama ini.

“Terutama setelah masuknya surat pemberitahuan menyampaikan pendapat dimuka umum atau unjuk rasa, sesuai UU Nomor 9 tahun 1998 tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum,”. Ke Polres Bekasi Kota pada tanggal 15 Oktober 2018 lalu, tentang rencana unjuk rasa pada tanggal 21 Oktober 2018 lalu. Dimana pada surat ijin unras tersebut, disana ada poin-point tuntutan Pengurus FPHI Kota Bekasi yang isinya diduga mengkritisi kinerja Pemkot Bekasi. Akibatnya, ada oknum-oknum pejabat Pemkot Bekasi yang merasa gerah, sehingga memberikan masukan hukum yang keliru terhadap Walikota Bekasi, sehingga terbitlah surat edaran ini,”kata Rahmatullah.

Dia juga menjelaskan lebih lanjut, bahwa NGO KAMMPUS yang selama ini memberikan advokasi bagi perjuangan para honorer di seluruh Indonesia yang tergabung dalam wadah FPHI, termasuk yang di Kota Bekasi sangat serius, untuk mengikuti perkembangan berbagai UU, PP, dan turunannya tentang ASN, PPPK, TKK dan honorer dan bahkan NGO KAMMPUS juga ikut membahas didalamnya.

“Bahkan ada UU yang belum diterbitkan Peraturan Pemerintahnya, akhirnya kembali ditarik kembali oleh DPR RI untuk dilakukan revisi, itu juga karena hasil analisa oleh internal NGO KAMMPUS tentang adanya kekeliruan di dalam UU tersebut,”ungkap Rahmatullah.

Dia menjelaskan sedikit rinci,bahwa yang dimaksud dasar hukum surat edaran Walikota Bekasi ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2017 huruf “(k).mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

“Disini para honorer dan tenaga kerja kontrak (TKK) tidak termasuk didalamnya,”kata Rahmatullah.

Selain itu soal PPPK sesuai UU ASN nomor 5 tahun 2014 juga tidak bisa.

“Karena proses penerimaan pegawai PPPK sesuai, amanat UU ASN ini, sampai saat ini juga belum dilaksanakan, oleh Pemerintah,”kata Rahmatullah.

Dia-pun berharap agar soal polemik Surat Edaran Walikota Bekasi tanggal 19 Oktober ini, agar dapat dikaji lebih dalam lagi. Para pihak terutama para pejabat Dinas Pendidikan Kota Bekasi, juga hendak bersikap arif dan bijaksana, serta tidak main kayu, alias merasa paling benar, dalam tafsir soal SE Walikota Bekasi ini.

“Serta, semua pihak, agar dapat menahan diri, tidak memberikan komentar, yang bisa semakin memanaskan suasana. Apalagi jika, tidak paham duduk persoalannya, sehingga nanti ujung-ujung bukan menyelesaikan persoalan, tetapi malah semakin membuat gaduh Kota Bekasi,”pesan Rahmatullah dengan nada serius.

Sebagaimana sudah diberitakan, bahwa polemik surat edaran Walikota Bekasi yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2018 tentang : Tertib Administrasi Pegawai Tenaga Kontrak Kerja. Kabarnya Pada Kamis 25 Oktober 2018 pagi telah dilaksanakan rapat bersama para pejabat Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dengan para para pejabat Disdik Kota Bekasi dan para guru dan tenaga honorer Kota Bekasi. Rapat itu, berlangsung di ruang Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Firmansyah Ketua Koordinator Wilayah Front Pembelaan Honorer Indonesia (FPHI) Kota Bekasi yang juga guru SDN Sumur batu IV dan salah satu Calon Legislatif Partai NASDEM Daerah Pemilihan Kecamatan Bantargebang, Rawalumbu, dan Mustika Jaya,

Pada rapat kemarin pagi adalah membahas surat edaran Walikota Bekasi yang terbit tanggal 19 Oktober 2018, Tentang : Tertib Administrasi Pegawai Tenaga Kontrak Kerja. Dihadiri Uu Saiful Mikdar (Kabid Dikdas), Sri Yuniarti M.Pd (Kasie GTK Bidang Dikdas), Yanti Mariawati (Kasubag Umum dan Kepegawaian), Munajam (Kepala SMP Negeri 41 Bekasi), Tomo,MPd (Kepala SMPN 44 Bekasi), Sau Mulyana (Kasubag TU UPTD Pembinaan SD Kec Bekasi Utara), Firmansyah (Guru SDN Sumurbatu IV), Caleg NASDEM Dapil III Bantargebang Etifah SPd.I (Guru SDN Pengasinan VII), Caleg NASDEM Dapil Rawalumbu, Tuty Alawiyah (Guru Kranji XIII) yang juga Caleg NASDEM Dapil VI Kec Bekasi Barat. Audiyah Umairoh (TU SDN Teluk Pucung VI), Mahfrukhin (Guru SMPN 41) Caleg PKB Dapil Kecamatan Rawalumbu dan Eri Mutawali SPd.I (Guru SMPN 44) Caleg PKB Dapil Kecamatan Bekasi Utara.

Isi surat edaran Walikota Bekasi itu berisi beberapa diktum,

a. Melakukan pemanggilan pegawai TKK yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk diberikan pengarahan terkait UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan atas berita tersebut di buatlah berita acara.

b. Menyerahkan daftar nama, surat pengunduran diri dan berita acara kepada Walikota Bekasi dan tembusannya disampaikan kpd Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi paling lambat tanggal 29 Oktober 2018.

c. Apabila Perangkat daerah tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam dikirim KEDUA sampai batas waktu yang ditentukan maka pegawai TKK dimaksud akan diberhentikan secara sepihak.

Hasil Rapat itu dituangkan pada BERITA ACARA, surat undangan 00595537-Disdik.Sek. tanggal 24 Oktober 2018, bertempat di ruang Kepala Dinas Kota Bekasi Lantai 2, yang dipimpin langsung oleh Kabid Dikdas dan dihadiri sebagaimana tercantum pada absensi.

Kesimpulan rapat, (1). Keberatan mengundurkan diri dengan alasan Instruksi Walikota Bekasi yang diterbitkan setelah masa sanggah berakhir yaitu tanggal 15 Agustus 2018 sampai tanggal 22 Agustus 2018. Dan (2).Hendaknya bermediasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan surat instruksi mengundurkan diri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top