Orde Baru, Ronin, Korporatisme Negara dan Politik Dinasti – strategi.id
Dialektika

Orde Baru, Ronin, Korporatisme Negara dan Politik Dinasti

Strategi.id- Orde Baru, Ronin, Korporatisme Negara dan Politik Dinasti

Strategi.id- Para Samurai adalah orang-orang berkemampuan tempur tinggi dan sangat diandalkan oleh para Daimyo (bangsawan) dan Shogun (panglima perang). Mereka memiliki kode etik keprajuritan Bushido Shoshinshu atau semangat Bushido. Semangat pantang menyerah sampai titik darah penghabisan dalam membela tuannya sekalipun harus harakiri. Bahkan ketika gagal membela tuannya, mereka lebih memilih untuk melakukan oibara seppuku, sebuah upacara ritual bunuh diri.

Novel “Musashi” karya Eiji Yoshikawa berkisah tentang bagaimana perjalanan seorang bernama Miyamoto Musashi ( 1584-1645) menjadi seorang Samurai  yang disegani hingga nasibnya berkesudahan tragis, berakhir sebagai seorang Ronin.

Baca Juga : Peringatan Hari Anak Nasional; Anak Siapa?

Istilah Ronin mulai dikenal sejak periode kekuasaan Nara (710-794) dan Herian (794-1185) dalam kronik sejarah Jepang klasik. Awalnya istilah ini digunakan sebagai penyebutan terhadap budak yang ‘desertir’ atau melarikan diri dari tuan tanah. Namun istilah tersebut akhirnya juga digunakan untuk menyebut para Samurai yang telah kehilangan tuannya.

Para Ronin, mereka ini adalah para Samurai yang telah kehilangan tuannya tapi tidak melakukan baik harakiri maupun seppuku. Mereka memilih untuk terus hidup dengan mengambil risiko melanggar semangat Bushido dan rela kehilangan kehormatannya sebagai Samurai.

Di era Orde Baru, Soeharto berhasil menciptakan Korporatisme Negara. Majelis Ulama Indonesia (MUI, 26 Juli 1975) adalah satu unit fungsi karya Soeharto. Tidak hanya itu, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI, 20 Februari 1973), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI, 27 April‎ ‎1973), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI, 23 Juli 1973), Himpunan Nelayan Nasional Indonesia (HNSI, 21 Mei 1973) dan banyak lagi organisasi serupa yang secara hierarkis, seragam, dan tunggal memang diciptakan sebagai suatu sistem organisasi sosial yang menjadi alat kooptasi persis layaknya para samurai yang diperankan untuk melayani kekuasaan para daimyo dan shogun.

Organisasi-organisasi tersebut di atas mengejawantah sebagai instrumen kekuasaan dan menjadi bagian dari Korporatisme Negara. Korporatisme Negara adalah sebuah desain politik yang memperkuat kontrol negara di ranah publik melalui organisasi-organisasi yang diciptakan sebagai unit-unit fungsi untuk melayani Soeharto selama 32 tahun, atas nama kepentingan Negara.

Baca Juga : Bahaya Laten ORBA: Stempel Komunis!

Sepeninggalnya Soeharto, organisasi-organisasi tersebut yang dulu malang melintang sebagai Samurai-samurai dari Soeharto, saat ini masih eksis di jagat persilatan politik nasional dan bertransformasi menjadi Ronin-ronin baru.

Mereka ini menjadi petualang politik yang gemar bertualang dengan memanfaatkan skill politiknya untuk mengejar kekuasaan politik demi gelimang kemewahan duniawi yang dulu mereka nikmati tatkala mereka menghamba kepada para daimyo dan shogun di bawah kekuasaan Soeharto.

Kerinduan mereka begitu kuat terhadap comeback-nya Orde Baru dengan terus menghadirkan ingatan terhadap Soeharto dengan tagline, “piye kabare?, enak jamanku toh?

Dibalik maraknya politik dinasti yang tengah berlangsung saat ini, kemunculan daimyo-daimyo dan shogun-shogun baru memberi peluang kepada para Ronin untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan bergerak demi mengembalikan kejayaan Orde Baru dengan menghalalkan segala cara.

Baca Juga : Baca Juga : Membongkar Skenario Dibalik RUU HIP, Siapa Sajakah Pemainnya?

Maka tak heran jika saat ini situasi perpolitikan nasional di berbagai ruang terutama media sosial begitu kuat dipenuhi dorongan potensi konflik horisontal yang sarat dengan ujaran-ujaran kebencian berbau SARA. Success story di tahun 1965 ingin mereka ulang kembali dengan menciptakan situasi chaotic yang mirip-mirip seperti saat-saat menjelang penggulingan Soekarno.

Lebih dari itu, bagi mereka ini bukan semata demi comeback-nya Orde Baru, tetapi pastinya juga bagian dari political vendetta atas apa yang terjadi di tahun 1998.

An eye for an eye…

Penulis : Mahendra Dhaandi Uttunggadewa,Budayawan dan Pemerhati Sosial Politik

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top