Paket Kebijakan Ekonomi XVI Saham Asing Bisa 100% di 95 Bidang Usaha – strategi.id
Infrastruktur

Paket Kebijakan Ekonomi XVI Saham Asing Bisa 100% di 95 Bidang Usaha

Strategi.id- Darmin-Nasution-Menko-Perekonomian

Strategi.id- Pemerintah  meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang mencakup perluasan keringanan pajak bagi investasi baru (tax holiday), relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan kewajiban pengembalian Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke Indonesia.

Terkait relaksasi DNI, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso mengungkapkan alasan pemerintah di balik kebijakan ini.

Baca Juga : Pemerintah Mematangkan Rencana Holding BUMN Perumahan Dan Infrastruktur

Saat mengevaluasi Perpres 44/2016 terkait kebijakan DNI terdahulu, pemerintah menyimpulkan bahwa walaupun ada kenaikan komitmen penanaman modal asing (PMA), namun belum optimal.
“Secara kuantitatif ada 82% atau 83 dari 101 bidang usaha yang memberikan keterbukaan bagi PMA. Hasilnya belum optimal di mana ada 51 bidang usaha yang tidak ada peminatnya sama sekali,” ujar Bambang di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (16/11/18).

Pihaknya pun mencatat ada beberapa kemungkinan yang membuat pelaksanaan DNI di 2016 belum optimal:

1. Kurang tersosialisasi

2. Keterbukaan DNI 2016 masih kurang menarik, baik karena besaran kepemilikan terutama bagi akuisisi dan merger FDI maupun pengertian PMA yang membatasi level of playing field.

3. Belum sepenuhnya memberikan kepastian usaha, terlihat dari urungnya dan tidak sedikitnya kasus pipeline untuk realisasi investasi, seperti grandfather clause, persyaratan investasi yang masih panjang dan manual (sebelum OSS), banyaknya ukuran kualitatif, dan kepastian perolehan fasilitas.

4. DNI 2016 masih butuh waktu pelaksanaan dan penguatan kebijakan, seperti OSS dan Satgas Investasi.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan dalam daftar relaksasi tersebut pemerintah melepas sebanyak 54 bidang usaha ke asing. Artinya, modal asing bisa masuk lewat kepemilikan modalnya sebanyak 100 persen.

“Tentunya dengan pelepasan DNI diharapkan bisa meningkatkan nilai investasi,” kata Edy saat menggelar konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, (16/11/18).

DNI merupakan daftar yang disusun oleh pemerintah untuk melindungi pengusaha domestik supaya tak bersaing dengan pengusaha asing. Bila sebuah bidang masuk dalam DNI, artinya pemerintah bisa membatasi kepemilikan modal asing dalam bidang tersebut.

Sebelum kebijakan paket ekonomi ke-16 dirilis, Edy mengatakan sektor usaha yang mendapat relaksasi 100 persen tak banyak dilirik investor asing. Padahal pemerintah telah melakukan relaksasi DNI lewat Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka  dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Baca Juga : Harga Emas Antam Turun Jadi Rp 1.000 per Gram

Sebagai informasi, porsi PMA dalam relaksasi DNI kali ini dinaikkan menjadi 83% bidang usaha dari 64% di 2016 lalu.

Jumlah bidang usaha yang boleh dimiliki asing 100% pun ditambah. Apabila pada 2016 lalu hanya mencakup 41 bidang usaha, kali ini pemerintah membuka 54 bidang usaha. Dengan demikian, total sudah ada 95 bidang usaha yang dibuka bagi 100% kepemilikan asing.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top