Pancasila VS Pragmatisme Politik Bernegara - strategi.id
Dialektika

Pancasila VS Pragmatisme Politik Bernegara

Strategi.id-Perubahan lambang negara Garuda Pancasila dari masa ke masa (Foto: Ist)
Strategi.id-Perubahan lambang negara Garuda Pancasila dari masa ke masa (Foto: Ist)

Strategi.id-Deideologisasi merupakan salah satu kejahatan intangible yang dilakukan oleh ORBA selama 32 tahun dengan mengganti TRISAKTI dengan Trilogi Pembangunan.

Kedaulatan politik, keberdikarian ekonomi dan kepribadian budaya VS. stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan.

Stabilitas politik dimanifestasikan dalam bentuk korporatisme negara yang dipimpin oleh hikmat kediktatoran rezim militer yang fasis, represif dan opresif. Pertumbuhan ekonomi diwujudkan dengan kapitalisasi kekayaan alam dan industrialisasi ekonomi melalui mekanisme pinjaman hutang luar negeri. Sementara pemerataan hasil pembangunan dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan dalih investasi.

Baca Juga : Anies; Gubernur Rasa Monas

Yang paling parah dari itu semua adalah pemberangusan falsafah dasar Panca Sila dengan menderivasikannya menjadi 36 butir-butir yang sangat tekstual dan dangkal dengan pendekatan yang sangat mekanis dan prosedural.

Pancasila yang pada awalnya adalah falsafah dasar perikehidupan bertanah-air, berbangsa dan bernegara yang bersifat terbuka dan dinamis, berubah menjadi ideologi tertutup yang jumud dan taklid membuta.

Termasuk juga dengan penetapan Panca Sila sebagai asas tunggal agar bisa dijadikan dasar pembenaran yang seolah ideologis atas tindakan fasis, represif dan opresif untuk menyingkirkan mereka-mereka yang distigma sebagai lawan-lawan politik akibat sikapnya yang kritis.

Praktek bernegara dikendalikan oleh korporatisme negara yang terpusat di tangan Presiden. Termasuk semua akses dan kendali sosial baik politik, ekonomi maupun budaya, mati hidupnya ada di tangan Presiden.

Baca Juga : Warga Lubang Buaya Korban Normalisasi Kali Somasi Pemda DKI Jakarta

Pada titik itu, pendulum politik bergeser dari politik ideologis menjadi politik praktis yang pragmatis semata lebih berorientasi kekuasaan dengan motif ekonomi bagi sebesar-besar kemakmuran diri, keluarga, kelompok dan golongannya.

Di tahun 98 mahasiswa pun bergerak untuk melawan tiran rezim diktator otoritarian. Walhasil, rezim ORBA gulung tikar, tali kekang kendali kekuasaan pun putus. Euphoria politik yang liberal menari-nari liar di atas anyir darah reformasi yang belum lagi mengering.

Politik ideologi sudah lama mati, sementara politik praktis pragmatis yang membawa DNA KKN hasil karya peradaban ORBA ikut melebur dalam euphoria politik dengan gerak diaspora di tengah maraknya kemunculan multi partai.

Baca Juga : Rencana Kunjungan Paus ke Indonesia; Momentum Tunjukkan Pancasila Satukan Perbedaan

Dari diktator otoritarian yang sentralistik dan fasis, berubah jadi demokrasi liberal yang melegitimasi lahirnya tirani mayoritas atas minoritas dengan tetap membawa sifat-sifat DNA KKN warisan ORBA.

Yang tadinya korporatisme negara, kini bermetamorfosa jadi oligarkhi politik yang saling menyandera untuk menyiasati anggaran belanja negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran diri, keluarga, kerabat dan golongannya.

Kini, atas nama demokrasi, liberalisasi politik dan ekonomi dikanalisasi melalui proses legislatif parlementariat. DNA Korupsi-Kolusi-Nepotisme yang masih terus berlangsung menjadi target sasaran yang coba diperangi melalui jalur politik anggaran.

Ironisnya, artikulasi, agregasi, representasi dan komunikasi politik yang dimainkan oleh Partai Politik dalam penyelenggaraan fungsi legislatif parlementariat justru menjebak mereka dalam konspirasi politik yang saling menyandera di tengah praktek kekuasaan yang oligarkhis.

Politik anggaran menjadi isu yang sexy dan viral untuk dimainkan oleh partai-partai politik baru demi mendongkrak elektabilitas dan popularitas atas nama perlawanan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Baca Juga : Deklarasi Kerinduan 1000 Pelajar terhadap Pendidikan Moral Pancasila

Dengan penuh heroik dan gegap gempita partai-partai baru menyoroti secara kritis mekanisme perancangan anggaran sekaligus penyerapan anggaran sebagai sesuatu yang secara ilusif dan delusional seolah demi kepentingan rakyat.

Sayangnya partai-partai baru ini masih terlalu hijau untuk mampu memahami bahwa praktek KKN yang berlangsung dalam proses politik anggaran hanya merupakan gejala dari penyakit, dan bukan akar masalah sesungguhnya dari proses bertanah air, berbangsa dan bernegara.

Di tengah situasi yang ilusif dan delusional tersebut, politik anggaran tak lebih hanya sekadar isu-isu taktis bagian dari komoditi politik yang bersifat transaksional senilai dengan elektabilitas dan popularitas yang bisa mereka raup untuk jadi modal politik di Pemilu 2024.

Baca Juga : Preambule UUD 1945, Declaration of Indonesian Independence

Politik anggaran tidak lagi didasarkan pada ukuran-ukuran fundamental untuk memastikan sejauh mana dana yang dianggarkan sungguh-sungguh terserap dalam berbagai program pemerintah yang berorientasi pada kedaulatan politik, berdikari ekonomi dan kepribadian budaya demi terselenggaranya apa yang telah diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945,

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Jika tidak, maka semua manuver perlawanan terhadap KKN melalui politik anggaran di tangan legislatif parlementariat, tak lebih hanya sekadar proses meliberalisasi Indonesia secara politik demi terselenggaranya pragmatisme politik pencitraan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top