PAPD : KPU Telah Gagal Menerapkan SOP di Lapangan – strategi.id
Corong

PAPD : KPU Telah Gagal Menerapkan SOP di Lapangan

Strategi.id - PAPD : KPU Telah Gagal Menerapkan SOP di Lapangan
Strategi.id - PAPD : KPU Telah Gagal Menerapkan SOP di Lapangan

Strategi.id – Pemilihan umum 2019 yang diselenggarakan oleh KPU menghasilkan sedikitnya 119 orang petugas KPPS meninggal dunia dan sekitar 500an orang petugas lapangan harus mendapatkan perawatan di berbagai rumah sakit.

Sehubungan dengan makin banyaknya korban yang berjatuhan akibat dari penyelenggaraan pemilihan umum, maka untuk kedepannya pemerintah sebaiknya meninjau ulang penyelenggaraan pemilihan umum serentak tersebut.

Baca Juga : Duka Cita Presiden untuk Petugas KPPS: Mereka Pejuang Demokrasi

Pemilu sejatinya adalah pesta demokrasi dan bukanlah acara perkabungan nasional. Dengan begitu banyaknya korban yang berjatuhan, hal ini menandakan bahwa KPU telah gagal menerapkan SOP di lapangan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Belakangan ini hampir tiap menit rakyat Indonesia di sajikan tontonan berbagai macam kecurangan, kecerobohan, kesengajaan, yang justru di lakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Rakyat Indonesia selaku pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini hanya dijadikan sebagai korban dari kebrutalan praktek politik dalam perebutan kekuasaan.

Dengan biaya pemilu sekitar 25 Trilyun Rupiah rakyat Indonesia hanya di sajikan drama pembajakan terhadap demokrasi dan hak konstitusional serta pertunjukan manipulatif yang di lakukan oleh lembaga2 survey.

Dalam kesempatan ini Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) menyampaikan rasa duka yang teramat dalam atas kepergian para petugas KPPS yang telah berpulang menghadap Tuhan YME, semoga amal ibadah mereka di terima dan di ampuni segala salah dan dosanya. Dan kepada ratusan petugas lapangan yang menderita sakit akibat dari keterlibatan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 ini semoga di segera berikan kesembuhan.

Baca Juga : Relawan Kampus Pantau TPS Temui Banyak Masalah dalam Proses Pemungutan Suara

Terkait dengan berbagai penyimpangan dan tidak profesionalnya kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu, dengan ini PAPD akan mengambil langkah hukum demi penyelamatan demokrasi dan penyelamatan terhadap hak konstitusional warga negara dari upaya pembajakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu

“25 Trilyun dana pemilu kali ini hanya menghasilkan ketidakpastian, kebohongan, dan perpecahan diantara sesama anak bangsa”

Oleh : Marthen Y. Siwabessy, S.H (Direktur Eksekutif PAPD)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top