Partai Demokrat Sadar, Prabowo Sulit Menang di Papua – strategi.id
Dialektika

Partai Demokrat Sadar, Prabowo Sulit Menang di Papua

Salah satu Pemandangan Pilkada di Papua pada Pemilu yang lalu (sumber : kastara.id/is)

Strategi.id – Partai Demokrat (PD) seolah melunak soal sikap kadernya yang berlawanan dengan Keputusan Rapat Pleno Majelis Tinggi PD. Keputusan Majelis Tinggi menyatakan, PD mengusung Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019, sementara Kader PD di daerah, seperti di Papua, menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf.

Awalnya, sejumlah kader itu siap mundur dari partai, bahkan sempat beredar kabar aka nada sanksi bagi kader PD yang tidak mengikuti keputusan Rapat Pleno Majelis Tinggi PD.

Namun, Minggu (9/9/2018) PD melalui Kadiv Advokasi Hukum Ferdinand Hutahean menyatakan tidak ada sanksi kepada Kader PD yang hendak mendukung Jokowi-Ma’ruf. Bagi Kader PD di Papua diberikan dispensasi khusus, karena memang di Bumi Cendrawasih pada 2014 lalu, Jokowi menang telak 92 persen.

PD mencoba realistis dan menjadi partai yang demokratis dengan memberikan kebebasan kepada kadernya dalam mengarahkan dukungan kepada Capres-cawapres dalam Kontestasi Politik 2019.

Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), kader partai tertentu meninggalkan atau berpindah partai karena kepentingan politik mereka tidak bisa lagi diperjuangkan.

Selanjutnya, partai yang ditinggalkan oleh kadernya adalah partai yang tidak bisa mengelolah perbedaan dari kader-kadernya atau partai yang demokratis. Partai yang bagus dan moderen adalah partai yang bisa mengolah perbedaan. Juga partai yang bisa beradaptasi dengan situasi politik yang ada.

PD berupaya menunjukan sikap bahwa mereka merupakan partai yang moderen dan demokratis. Namun lebih dari itu, PD menunjukan sikap pragmatisnya terhadap keputusan politik yang diambil.

Berkaca dari pengalaman Pilpres 2014, Partai Demokrat  berupaya menarik simpati Rakyat Papua dengan memberikan dispensasi kepada kadernya di Papua yang mendukung Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. PD menunjukan sikap tidak mau kehilangan kader juga tidak mau kehilangan konstituennya di Papua.

Gubernur Petahana Provinsi Papua dan Ketua DPP Partai Demokrat Papua Lukas Enembe dengan jelas mengatakan 3 juta suara Papua untuk Jokowi. Sikap ini menunjukan bahwa Lukas memahami betul psikologis Rakyat Papua yang menginginkan Jokowi untuk menyelesaikan pembangunan yang telah dilakukan di Papua.

Selain itu dari sejumlah presiden yang pernah memimpin Indonesia, baru Jokowi lah yang menerapkan kunjungan setahun dua kali ke Papua. Setidaknya sudah 8 kali Jokowi berkunjung ke Bumi Cendrawasih selama dirinya menjabat.

Terlepas dari polemik dan kabar miring yang diserukan oleh oknum yang tidak suka dengan Jokowi, Jokowi telah berbuat sesuatu untuk Papua. Jika memang masih ada banyak kekurangan, harap dimaklumi, karena Jokowi bukan dewa.

Tapi yang terpenting adalah Jokowi harus menunjukan niatan tulus membangun Papua. Jangan sekadar ada udang di balik batu semata, jangan sampai apa yang dituduhkan oleh oknum-oknum tersebut justru terkonfirmasi oleh Jokowi dan timnya sendiri.

Selain Jokowi ada di hati Rakyat Papua, mereka juga tidak ingin pemimpin yang masuk ke Papua adalah mereka yang “berlumuran darah”. Prabowo dianggap memiliki catatan kelam sejarah masa lalu terkait pelanggaran HAM.

Tapi Jokowi juga harus mengingat debu pelanggaran HAM masa lalu di Papua akan terus menjadi beban bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan.

Sejarah kelam pelanggaran HAM ini pula yang digunakan oleh para Nasionalis Papua Merdeka untuk menuntut agenda Internasionalisasi Papua ke dunia internasional. Oleh karena itu, penting bagi Jokowi untuk membuka forum resmi dialogue antar Jakarta dengan Papua.

Tujuannya untuk mencari dan mendengar keluhan serta hasrat yang sebenarnya ada di hari Rakyat Papua. Selama ini forum atau dialogue memang telah diupayakan untuk dilakukan, tapi akan lebih baik jika dilakukan secara intensif dan mendalam untuk mencari solusi bersama antara Jakarta dengan Papua.

Jokowi bisa dikatakan tidak tertandingi di Papua. Oleh karena itu Partai Demokrat sadar betul tidak bisa memaksakan kemenangan Prabowo-Sandi di Papua. Sikap kompromis PD dengan memberikan dispensasi menunjukan PD berupaya realistis dalam memberikan dukungan keapda Capres-cawapres 2019.

Juga menunjukan sikap bahwa 2019 bukanlah pertarungan Partai Demokrat. Melainkan PD hanya mengikuti aturan yang mewajibkan partai pemilik Presidential Threshold wajib ikut mengusung capres-cawapres pada Pilpres 2019.

Penulis Amos Sury El Tauruy, S.Sos aktif sebagai Pengamat Masalah Papua

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top