Partisipasi Pemilih dalam Pemilu - strategi.id
Dialektika

Partisipasi Pemilih dalam Pemilu

Strategi.id - Partisipasi Pemilih dalam Pemilu
Strategi.id - Partisipasi Pemilih dalam Pemilu

Strategi.id – Menurunnya jumlah pemilih dalam pemilu adalah problem demokrasi yang sedang dihadapi banyak negara saat ini. Menurunnya jumlah pemilih menunjukkan sebagian warga mempertimbangkan pemilu sebagai mekanisme untuk melegitimasi kontrol partai politik atas keputusan politik. Fakta ini juga menunjukkan bahwa warga mempunyai sedikit ketertarikan atas partai politik sebagai instrumen demokrasi representatif.

Jumlah pemilih adalah salah satu indikator penting bagaimana warga berpartisipasi dalam pemerintahan di sebuah negara. Tingginya jumlah suara pemilih adalah tanda vitalitas demokrasi. Sementara jumlah pemilih yang rendah sering dikaitkan dengan pemilih apatis dan ketidakpercayaan pada proses politik.

Namun partisipasi jumlah pemilih dalam politik elektoral bukan menunjukkan lemahnya partisipasi politik warga. Karena telah terjadi pergeseran saluran partisipasi politik, dari pemungutan suara menjadi bentuk-bentuk baru partisipasi politik yang memberikan tekanan pada pemerintah dan fungsi partai politik. Pastisipasi politik warga muncul dalam bentuk lain seperti aksi protes dan peningkatan penggunaan media sosial sebagai platform baru keterlibatan politik.

Baca Juga : Cek Nama di Daftar Pemilih Pemilu 2019

Menurut riset International IDEA (2016), “Voters Turnout Trends around the World”, tren partisipasi pemilih dalam pemilu secara global mengalami penurunan signifikan sejak 1990-an. Jumlah pemilih global cukup stabil antara tahun 1940-an. Era 1980-an, menurun dari 78 persen menjadi 76 persen. Pada 1990-an turun sampai 70 persen, dan terus mengalami penurunan mencapai 66 persen periode 2011-2015. Untuk Asia dan Amerika, tren jumlah pemilih relatif stabil dari waktu ke waktu, namun di kedua wilayah jumlah pemilih telah jauh di bawah rata-rata global.

Secara global ada empat faktor utama yang mempengaruhi partisipasi warga dalam pemilu, yaitu kondisi sosial ekonomi; faktor politik; faktor kelembagaan; dan faktor individual. Namun dalam berbagai penelitian juga ditemukan faktor-faktor lain yang mempengaruhi partisipasi warga dalam pemilu. Persepsi korupsi atas pemerintahan juga mempuyai dampak besar kepada warga untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah kelompok rentan seperti perempuan, kaum muda, dan minoritas. Kaum muda bisa termotivasi untuk tidak memilih karena tuntutan mereka tidak diakomodasi oleh partai politik atau para pimpinan yang sedang bersaing dalam pemilu. Selain itu, kelompok-kelompok minoritas tertentu bisa mengalami kesulitan pemungutan suara karena situasi konflik seperti Rohingya di Myanmar, atau karena tinggal di daerah-daerah terpencil dengan akses terbatas.

Pemilu di Indonesia

Bila angka statistik dan demokrasi prosedural dijadikan ukuran partisipasi, maka di era otoriterianisme Orde Baru, persentase partisipasi warga dalam pemilu selalu tinggi di atas 90 persen. Namun partisipasi yang tinggi ini justru bukan indikator kualitas demokrasi, karena negara telah merekayasa sistem pemilu dan mengekang hak-hak politik warga melalui kebijakan 5 Paket UU Politik dan intervensi aparatus negara.

Pada pemilu pertama pasca kemerdekaan tahun 1955, tingkat partisipasi pemilih mencapai 91,4 persen. Pemilu ini dianggap para pengamat sebagai pemilu paling demokratis. Diikuti berbagai partai dengan beragam ideologi dan perseorangan dalam kondisi keterbatasan sebagai negara yang baru merdeka. Namun pelaksanaan pemilu dapat berlangsung dengan aman dan diterima seluruh peserta pemilu.

Pada pemilu pertama di era Orde Baru tahun 1971, tingkat partisipasi pemilih mencapai 96,6 persen. Sementara dalam pemilu 1977 dan pemilu 1982, partisipasi pemilih 96,5 persen. Pada pemilu 1987, tingkat partisipasi pemilih mencapai 96,4 persen. Pemilu 1992, tingkat partisipasi pemilih 95,1 persen. Pada pemilu 1997, pemilu terakhir Orde Baru, tingkat partisipasi pemilih 93,6 persen.

Pasca reformasi, revisi terhadap UU Politik dan UU Pemilu memberikan ruang bagi demokrasi multi partai dalam batas-batas tertentu. Pada pemilu 1999, tingkat partisipasi pemilih mencapai 92,6 persen. Pada pemilu 2004, angka partisipasi pemilih turun menjadi 84,1 persen. Pada tahun 2004 ini untuk pertama kali diadakan pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung.

Pada Pilpres putaran pertama, partisipasi pemilih mencapai 78,2 persen. Pada putaran kedua, partisipasi pemilih turun menjadi 76,6 persen. Pada pemilu legislatif tahun 2009, partisipasi pemilih menurun hingga 70,9 persen. Sementara pada Pilpres 2009, partisipasi pemilih 71,7 persen. Pada pemilu legislatif 2014, partisipasi pemilih mencapai 72 persen. Sedangkan pada Pilpres 2014, partisipasi pemilih mencapai 69,58 persen.

Fenomena Golput

Dalam sejarah kepemiluan di Indonesia, salah satu faktor yang dianggap dapat menurunkan partisipasi pemilih dalam pemilu karena “golput” atau “golongan putih.” Golput sering diidentikan bagi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan politik. Namun tidak ada data hasil penelitian atau riset yang menunjukkan jumlah angka golput ini. Bahkan di era Orde Baru ada pameo yang menganggap golput seperti “kentut”, ada baunya tapi tidak kelihatan wujudnya.

Golput sebagai suatu sikap politik untuk menuntut perbaikan sistem politik agar lebih demokratis, akuntabel dan partisipatoris, adalah lebih sebagai seruan moral. Karena itu, golput dapat dianggap sebagai pengingat bagi pemerintah dan partai politik bahwa politik representatif haruslah sejalan dan memperkuat kelembagaan demokrasi, bukan sebaliknya memperkuat ancaman bagi demokrasi.

Tidak memilih adalah sebuah hak, sikap politik yang dijamin di negara-negara demokratis. Realitas golput perlu dilihat oleh peserta pemilu, baik partai politik, caleg, calon perseorangan, termasuk capres dan cawapres sebagai keniscayaan yang melekat dalam iklim demokrasi. Realitas ini hendaknya makin memberikan tantangan bagi para kontestan untuk lebih mendengar aspirasi dan kemungkinan merumuskannya sebagai alternatif program dan kebijakan untuk ditawarkan.

Karena itu tidak perlu secara berlebihan golput disikapi sebagai sebuah ancaman. Namun golput yang konstruktif harusnya mampu melihat mana kekuatan yang menjadi ancaman bagi demokrasi ke depan dan harus dihadapi sebagai “musuh bersama” untuk mencegah kembalinya sistem otoriter yang anti demorkasi.

Baca Juga : Pemilu Itu Riang Gembira, Bukan Suka Fitnah dan Hoaks

Pendukung golput yang konstruktif harus melihat ancaman demokrasi yang lebih luas, yang sedang tumbuh dan berkonsolidasi seperti merebaknya politik identitas dan politisasi agama dalam pemilu. Karena itu, tantangan bagi pengusung golput adalah bisa bekerjasama dengan pemilih cerdas untuk menghadapi ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Pemilih cerdas yang konstruktif akan melihat basis programatik yang mamajukan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan sebagai dasar pilihan.

IDEA sudah mengingatkan tren penurunan partisipasi pemilih adalah indikator penting bagaimana warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu akan menentukan kematangan konsolidasi demokrasi. Untuk itu, masalah partisipasi pemilih harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan pemilu.

Oleh: Eko Sulistyo
Penulis adalah Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden

Berikan Komentar

Berikan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Atas