Corong

Pasang Surut Politik Kaum Muda

Strategi.id - Pasang Surut Politik Kaum Muda
Strategi.id - Pasang Surut Politik Kaum Muda

Strategi.id – Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 telah melahirkan ikrar Sumpah Pemuda. Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar yang diinisiasi organisasi pemuda seperti Jong Jawa (1915), Jong Sumatramen Bond (1917), Jong Celebes (1918), Jong Minahasa (1918), dan Jong Bataks Bond (1925) ini menjadi momentum peran politik kaum muda sebagai pilar perjuangan bangsa.

Menurut Keith Foulcher (2008), Sumpah Pemuda: Makna dan Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan Indonesia, peristiwa Sumpah Pemuda telah menjelma menjadi suatu simbol sejarah yang relevan, karena penggunaannya yang fleksibel. Menurut Foulcher, Sumpah Pemuda menjadi simbol nasional bukan karena peristiwanya itu sendiri pada tahun 1928, tetapi karena pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan telah membangun konstruksi sendiri atas peristiwa tersebut untuk kebutuhan politik di zamannya.

Konstruksi Ideologi

Sumpah Pemuda yang kita kenal saat ini lebih merupakan sebuah konstruksi dari para pembangun bangsa dan ideologi-ideologi dari generasi yang berbeda zaman. Konstruksi Sumpah Pemuda sebagai simbol kebangsaan secara nasional pertama kali dibangun oleh Presiden Soekarno untuk merespons situasi politik nasional di zamannya. Soekarno pertama kali memperingatinya pada 28 Oktober 1949, bukan secara khusus sebagai hari Sumpah Pemuda, tetapi sebagai hari peringatan lahirnya lagu Indonesia Raya yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia.

Baru pada 28 Oktober 1955, Soekarno memperingati hari Sumpah Pemuda dengan perayaan besar di Solo. Saat peringatan pada 1956, Soekarno mulai menggunakan Sumpah Pemuda sebagai senjata politik untuk menghadapi berbagai pemberontakan yang mulai muncul dan dianggap menggangu keutuhan bangsa Indonesia. Dalam pidatonya, dikatakan oleh Soekarno, tentang relevansi Sumpah Pemuda sebagai semangat persatuan yang sedang mengalami gangguan.

Peringatan Sumpah Pemuda secara besar-besaran dilakukan pada 28 Oktober 1957 oleh Soekarno untuk merespons pemberontakan bersenjata di Sumatera dan Sulawesi. Tujuan perayaan tersebut untuk menyampaikan pesan kepada para pemberontak separatis agar jangan memecah belah bangsa. Dalam pidatonya Soekarno mengatakan bahwa siapa yang menghidupkan paham kedaerahan dan federalisme, sebagai tidak setia kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pada tahun 1961, oleh Soekarno, hari Sumpah Pemuda diterjemahkan dalam perjuangan untuk merebut Irian Barat. Sementara pada tahun 1963, Sumpah Pemuda diperingati oleh Soekarno sebagai perang melawan imperialisme “ganyang Malaysia”.

Transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, mengubah konstruksi peringatan Sumpah Pemuda disesuaikan dengan kebutuhan penguasa baru yang mengutamakan stabilitas untuk mendukung pembangunan. Organisasi-organisasi pemuda kiri dan radikal dibubarkan. Selanjutnya, organisasi-organisasi pemuda disatukan dan dikendalikan negara melalui organisasi korporatis Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), sebagai induk seluruh organisasi pemuda di Indonesia.

Kaum muda juga didepolitisasi sebagai “massa mengambang” untuk mendukung ideologi negara Orde Baru. Namun, tidak semua kaum muda dapat dikerangkeng dan tunduk. Merespons kebangkitan kaum muda di era Orde Baru, Pramoedya A Toer mengatakan, “yang harus dilakukan angkatan muda adalah bergerak! Melawan segala sesuatu yang busuk”.

Sikap oposisi dan kritis kaum muda atas rezim Orde Baru mulai lahir dari rahim gerakan mahasiswa. Kaum muda yang tumbuh dalam kerangkeng politik Orde Baru yang berbasis kampus mulai menolak karena dianggap tidak demokratis. Gerakan mahasiswa mulai bersuara. Pada 1971 muncul gerakan “Golongan Putih” (Golput) menolak pemilu yang dianggap penuh rekayasa.

Kaum muda yang menuntut demokrasi berbasis di kampus-kampus juga mulai mendobrak “perlawanan moral” dengan mencari ideologi perlawanan sebagai senjata politik. Pada tahun 1990-an gerakan kaum muda mulai berinteraksi dengan perlawanan rakyat di berbagai daerah, dan mencari ideologi kerakyatan yang tidak ditemukan dalam ideologi negara Orde Baru.

Agenda Reformasi

Perlawanan kaum muda berbasis kampus melalui aksi massa dan interaksi dengan rakyat menuntut demokratisasi akhirnya memuncak pada bulan Mei 1998, Pendudukan gedung DPR yang disusul dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, menandai Indonesia memasuki era reformasi. Salah satu agenda penting reformasi adalah keterbukaan politik yang memberikan ruang lebih luas untuk berorganisasi dan berekspresi.

Namun, perjuangan kaum muda dalam gerakan reformasi belumlah tuntas. Berbagai agenda reformasi masih terus diperjuangkan sampai sekarang. Perjuangan mengikis habis sisa-sisa sistem politik Orde Baru masih berlangsung. Sistem multipartai dan pemilihan presiden langsung seperti saat ini adalah buah dari reformasi, yaitu penguatan kelembagaan demokrasi yang dulu dikekang.

Aspirasi politik kaum muda sendiri ada yang disalurkan dalam berbagai partai politik. Upaya ini juga tidak mudah, karena kultur dalam partai-partai politik juga menjadi tantangan berat yang harus dihadapi di era electoral democracy dan multipartai. Beberapa orang mampu melaluinya, tapi sebagian juga gugur di tengah jalan. Perjuangan di luar sistem juga dilakukan dengan aktif di LSM, media, dan berbagai gerakan sosial transformatif lainnya.

Pasang surut peran kaum muda dalam politik bangsa menunjukan bahwa kaum muda akan tetap menjadi bagian penting dalam perubahan, bahkan menjadi pendobrak kebekuan politik dan memajukan ide-ide inovatif untuk pembangunan bangsa. Seperti dikatakan Keith Foulcher, relevansi Sumpah Pemuda pascareformasi adalah bagaimana melestarikan semangat reformasi untuk menghadapi ancaman-ancaman kuatnya ortodoksi baru dan kian membekunya tatanan politik pasca-Soeharto.

Dalam tataran demokrasi, kaum muda harus berpartisipasi dalam sistem politik yang ada, memajukan partisipasi publik, dan memajukan program-program alternatif prorakyat. Kaum muda juga menjadi garda depan melindungi pluralisme dari ancaman konservatisme politik berkedok agama, suku, dan ras (SARA).

Dalam makna seperti ini, relevansi Sumpah Pemuda tetap aktual menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Selamat Memperingati Sumpah Pemuda.

Kolumnis Oleh Eko Sulistyo,Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden

Berikan Komentar

Berikan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

16 + 7 =

Atas