PDIP: Indonesia Negara Hukum, Pembakar Bendera PDIP Kami Proses Hukum - strategi.id
Nusantara

PDIP: Indonesia Negara Hukum, Pembakar Bendera PDIP Kami Proses Hukum

Strategi.id - PDIP: Indonesia Negara Hukum, Pembakar Bendera PDIP Kami Proses Hukum

Strategi.id – PDI Perjuangan mengaku akan menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera partai berlogo banteng moncong putih di aksi demo penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Gedung MPR DPR Rabu (24/06/20).

“Mereka yang telah membakar bendera partai, PDI-Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam siaran persnya, Rabu (24/6/20).

Baca Juga : Membongkar Skenario Dibalik RUU HIP, Siapa Sajakah Pemainnya?

“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” imbuh dia, sambil menyinggung penyerangan kantor PDI di masa Orde Baru.

Berikut Press Rillis lengkap yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan :

Baca Juga : Bahaya Laten ORBA: Stempel Komunis!

PDI Perjuangan: “Indonesia Negara Hukum, Pembakar Bendera PDI Perjuangan Kami Proses Hukum”

Ada Pihak Sengaja Memancing di Air Keruh, Rakyat Tidak Bisa Diadu Domba

1). PDI Perjuangan sangat menyesalkan aksi provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera Partai. “PDI Perjuangan ini Partai Militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera Partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi”

2). Seluruh kekuatan Partai saat ini fokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan Pandemi Covid-19. “Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai, menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama”

3). Karena itulah mereka yang telah membakar bendera Partai, PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum. “Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi”

4). Adapun berkaitan dengan proses Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, sikap PDI Perjuangan sejak awal kami tegaskan bahwa Partai mendengarkan aspirasi tsb dan terus kedepankan dialog. “Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi”

5). Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam. “Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk. Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dll. Rakyat di negara-negara tsb akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi”

Hasto Kristiyanto
Sekjen DPP PDI Perjuangan

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top