Pemerintah Tak Efektif dan Adil dalam Penanganan Pandemi - strategi.id
Corong

Pemerintah Tak Efektif dan Adil dalam Penanganan Pandemi

Strategi.id - Pemerintah Tak Efektif dan Adil dalam Penanganan Pandemi

Strategi.id – Indonesa berada pada urutan teratas di dunia untuk penambahan kasus harian positif Covid-19 pada 16 Juli 2021 lalu. Hal ini mengacu pada data Worldometers, kasus baru di Indonesia terus merangkak naik sebesar 56.757 orang. Di hari yang sama, AMAN bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.

Surat terbuka tersebut mendesak pemerintah agar memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas serta memperhitungkan secara matang dampak dari berbagai kebijakan terkait pandemi Covid-19. AMAN, WALHI, dan KPA menyoroti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan kebijakan lain yang dinilai tidak efektif, tidak adil, dan abai pada aspek pemenuhan kebutuhan pokok rakyat kecil.

Sementara di sisi lain, negara justru membiarkan laju industri ekstraktif terus berlangsung seolah hendak melupakan fakta bahwa virus korona adalah kategori zoonosis – jenis penyakit yang ditularkan ke manusia – yang salah satunya disebabkan oleh faktor kerusakan lingkungan.

Kritik atas penanganan pandemi yang dilakukan sejauh ini, belum terintegrasi dan belum menyeluruh, sehingga membawa kehidupan masyarakat pada situasi yang penuh ketidapastian dan dibayangi ancaman infeksi Covid-19. Kebijakan yang demikian telah menyebabkan wilayah-wilayah Masyarakat Adat yang selama setahun terakhir ini kami jaga dan lindungi, akhirnya tidak mampu lagi menahan penyebaran Covid-19 dan mengakibatkan jatuhnya korban.

Kebijakan pemerintah seringkali ambigu, di mana ketika pembatasan dilakukan, mobilitas manusia antar-daerah dan antar-negara justru masih dibuka. Kekacauan kian bertambah dengan mengaitkannya pada perihal ketidakmerataan akses pada tes, ketidakseriusan dalam pelacakan, serta proses vaksinasi yang belum merata dan belum menjangkau kelompok Masyarakat Adat, petani, nelayan, dan kaum marjinal lainnya.

Menurut kami, semua itu telah mengakibatkan risiko penularan yang tinggi dan semakin meluas serta memberikan tekanan yang besar terhadap fasilitas layanan kesehatan. Selama ini, program vaksinasi lebih banyak dilakukan secara terpusat, sehingga tidak jarang menimbulkan kerumunan dan memperbesar risiko penyebaran Covid-19. Pemerintah perlu mempercepat, memperluas, dan memperbaiki proses testing dan vaksinasi agar menjangkau mereka.

Pemerintah juga perlu memperkuat sosialisasi serta menertibkan informasi yang tidak bertanggung jawab mengenai asal-usul vaksin, efikasi, maupun dampaknya, sehingga kepercayaan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi, meningkat.

Penulis: Rukka Sombolinggi / Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusatara.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top