Pendapat Ahli: Sebagai Suatu Scientific Evidence – strategi.id
Corong

Pendapat Ahli: Sebagai Suatu Scientific Evidence

Syrategi.id - Pendapat Ahli: Sebagai Suatu Scientific Evidence

Strategi.id – Seringnya kita melihat peran ahli dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan di Indonesia, baik dalam pidana, perdata, konstitusi dan lainnya. Peran ahli sangat mempengaruhi sudut pandang para penegak hukum, tentu saja secara keilmuan itu dapat dipertanggung jawabkan.

Akan tetapi beberapa waktu belakangan ini, ada hal yang sangat mengganggu pemikiran penulis, adanya beberapa ahli yang memberikan keterangan justru kemudian dijadikan tergugat karena keterangannya yang memberatkan atau bahkan menyebabkan si penggugat menjadi pesakitan (terpidana).

Akan menjadi preseden yang buruk bagi sistem peradilan di Indonesia, seperti yang dialami oleh dosen IPB Basuki Wasis dan dosen FH UI Eva Achjani Zulfa, mereka digugat perdata. Hal ini akan merusak ekosistem hukum di Indonesia, akan menimbulkan keraguan dan ketakutan bagi ahli yang akan memberikan keterangan karena mereka akan digugat secara perdata. Kejadian seperti ini sungguh sangat disayangkan, seharusnya para pengacara memberikan edukasi kepada klien mereka tentang peran dan fungsi keterangan ahli.

Memberikan pendapat bagi seorang ilmuan adalah suatu kewajiban hukum. Hal ini merujuk ke[ada kewaiban yang bahkan diancam dengan pidana bagi mereka yang tidak mau melaksanakan hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 224 KUHP. Namun hal ini justru menjadi buah simalakama dalam beberapa waktu terakhir ini. Hal ini terkait dengan gugatan perdata yang ditujukan kepada beberapa ahli pidana dalam beberapa kasus yang mengemuka.

Pemahaman yang keliru tentang posisi [endapat ahli sebagai bagian yang penting dalam bekerjanya system peradilan pidana akan berujung pada terganggunya kerja dari system peradilan pidana itu sendiri. Sungguh suatu keadaan yang bila tidak diluruskan akan mengancam kerja dari Sistem Peradilan Pidana yang akan berujung pada ancaman atas keberadaan suatu peradilan yang adil (Fair Trial) sebagai suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia.

Posisi ‘ keterangan ahli ‘ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP memiliki makna yang tidak sekedar alat bukti yang dipergunakan penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Keterangan ahli sebagai suatu alat bukti atau evidence pada dasarnya adalah kerja dari seorang ilmuan sebagai suatu bentuk penelitian yang produknya digunakan oleh penegak hukum sebagai salah satu rujukan dalam melakukan pemeriksaan atas suatu perkara pidana.

Sebagai suatu kerja penelitian maka seorang ilmuan akan terikat dengan aturan main dalam penelitian dimana dalam satu kasus atau causa yang dihadirkan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam peradilan pidana merupakan suatu pertanyaan yang harus dijawab dengan didasarkan pada pijakan filosofi, teori dan metode ilmiah.

Pendapat Ahli Sebagai suatu Scientific Evidence
Pendapat ahli sebagai suatu pendapat ilmiah hadir dari pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Maka pendapat ahli menjadi suatu yang sangat subyektif. Lain ahli lain pula pendapatnya.

Hal demikian tidak lepas dari riwayat hidup, pendidikan dan pengalaman kerja serta pengalaman pribadi seorang lain. Akan tetapi pandangan subyektif demikian harus tetap di ‘obyektifkan’ melalaui argumentasi teoretis yang dikemukakannya. Sehingga subyektifitas yang obyektif menjadi suatu keniscayaan dari pandangan ahli.

Secara metodologis, pendekatan studi kasus (case study approach) pastinya menjadi dasar pijakan analisa atas suatu kasus yang dipertanyakan kepadanya. Data dan informasi dalam hal ini bergantung kepada kasus posisi dan informasi yang diberikan kepadanya.

Kelemahannya adalah bukan tidak mungkin adanya “hidden data” atau data yang tersembunyi atau yang disembunyikan terjadi atau yang mungkin belum ditemukan pada saat analisa atas kasus tersebut dilakukan.

Sama halnya dengan penelitian pada umumnya maka “probabilitas” atau kemungkinan menjadi suatu jawaban yang dhasilkannya.

Dalam pandangan Einstain (Cohen: 2013), kerja dari peneliti atau ahli hanya akan menjadikan jawaban dalam dua pandangan yaitu “mungkin” atau “tidak”. Data dalam pendekatan studi kasus bersifat close data. Verifikasi atas validitas dan reabilitas data dalam satu study kasus ter”pagari” oleh kasus itu sendiri. Maka ruang gerak seorang ahli dalam posisi ini menjadi terbatas.

Pendapat Ahli sebagai Alat Bukti
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara (lihat Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 132, Pasal 133 dan Pasal 179 KUHAP).

Keahlian seseorang tentu diukur dari tingkat pendidikannya serta pengalamannya dibidang-bidang tertentu sehingga orang tersebut bisa dikatakan sebagai ahli.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli adalah keterangan yang berdasarkan ilmu atau keahliannya pada bidang-bidang tertentu dan bukan berdasarkan pada apa yang dia lihat, dengar atau alami.

Pada umumnya, jika dalam pemeriksaan suatu perkara terdapat masalah teknis di luar hukum barulah seorang ahli dihadirkan di depan persidangan untuk didengarkan keterangannya. Misalnya jika perkara pidana menyangkut masalah perbankan, asuransi, bangunan, pengeboran minyak, dsb, maka ahli yang diajukan bukan orang yang ahli hukumnya melainkan orang yang ahli dibidang teknisnya.

Hakim, jaksa, dan penasehat hukum dianggap telah mengetahui dengan baik dari segi hukumnya akan tetapi dari segi teknisnya harus dibutuhkan keterangan atau pendapat dari ahli di bidang tersebut untuk membuat hal ini jelas dan terang.

Syaiful Bakhri (2009:62-63) memberikan perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli yakni sebagai berikut;

1. Dari segi subjeknya, untuk keterangan saksi diberikan kepada setiap orang, sedangkan untuk ahli diberikan untuk keterangan ahli diberikan kepada ahli yang berhubungan dengan masalah yang terjadi.

2. Dari segi isi keterangannya. Saksi menyampaikan peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan yang terjadi sementara ahli memberikan “pendapatnya” syang ditanyakan kepadanya.

3. Dari segi dasar Keterangannya. Keterangan saksi berdasarkan penglihatan, pendengaran dan apa yang saksi alami sendiri, sementara keterangan ahli berdasarkan pada pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya.

4. Dari segi sumpah. Saksi bersumpah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, sedangkan saksi ahli bersumpah memberikan keterangan sebaik-baiknya sesuai dengan pengetahuan atau keahliannya.

Pada dasarnya adalah suatu Kewenangan Hakim untuk menilai keterangan seorang ahli. Hakim karena jabatannya (ex officio), sudah sepatutnya dapat memilah, menguji dan menilai kualifikasi seorang ahli, termasuk adanya potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dari ahli tersebut, sehingga objektifitas dari keterangan ahli tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Asas Ius Curia Novit, hakim dianggap mengetahui (segala) hukum.

Dalam praktiknya, keterangan seorang ahli hukum seringkali dapat diterima, dengan pertimbangan terbatasnya penguasaan pengetahuan baik penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim.

Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk menguji dan menilai keobjektivitasan keterangan seorang ahli, termasuk untuk menunjukkan ketegasan manakala salah satu pihak memberikan pertanyaan kepada ahli yang sifatnya menjerat atau menggiring ahli untuk memberikan kesimpulan dalam suatu perkara.

Keterangan Ahli sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang bebas. Baik Hakim, jaksa maupun penasihat hukum tidak terikat dengan keterangan seorang ahli. Merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 188 KUHAP yang menyatakan bahwa hanya bersumber dari saksi, surat dan keterangan terdakwa. Maka keterangan ahli pada dasarnya bukan merupakan petunjuk (kecuali manakala dituangkan dalam bentuk surat).

Sesungguhnya yang memegang peran utama dalam suatu penanganan perkara didalam pengadilan adalah hakim. Peran aktif Hakim dalam suatu perkara pidana adalah sangat penting untuk menggali kebenaran materiil, diantaranya untuk mengelaborasi keterangan saksi fakta dan menganalisa perbuatan, kejadian dan keadaan yang memiliki persesuaian yang menandakan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Penulis : Artha Febriansyah,
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top