Pendidikan Jungkir Balik di Indonesia – strategi.id
Dialektika

Pendidikan Jungkir Balik di Indonesia

Pendidikan jungkir balik

Strategi.id – “Pendidikan Jungkir Balik“: Salah satu indikator berhasil atau tidaknya kebijakan pemerintah khususnya sektor pendidikan adalah pada penyerapan peserta didik baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Program PPDB ( Pendaftaran Peserta Didik Baru ) sering mengusik ketenangan dunia pendidikan setiap tahun.

Tidak mudah dipungkiri pendidikan selalu menimbulkan kegaduhan, utamanya antara para orang tua murid dengan pihak sekolah.

Memang sudah seharusnya, pemerintah dalam hal ini kementerian atau dinas pendidikan bisa mengantisipasi ‘arus deras’ siswa di tahun ajaran baru dan berjenjang itu.

Regulasi dan program kebijakan pemerintah harusnya dapat membangun sekolah yang ramah dan antusias bagi kebutuhan masyarakat dalam mengenyam pendidikan.

Bukan sekedar program pembangunan semata, sektor pendidikan harus menjadi prioritas yang merupakan aspek fundamental dalam menentukan kualitas sumber daya manusia untuk selanjutnya menentukan kualitas bangsa.

Tidak mudah dipungkiri pendidikan selalu menimbulkan kegaduhan, utamanya antara para orang tua murid dengan pihak sekolah.

Pemerintah juga perlu menjamin, tidak boleh ada lagi penolakan sekolah terhadap peserta didik. Apapun alasan dan latarbekakangnya. Sistem pendidikan seyogyanya mampu melahirkan sekolah tanpa diskiminatif dan tanpa batas yang mengakomodir pendidikan untuk semua.

Negara berkepentingan menciptakan pemenuhan hak konstitusional dan menciptakan masyarakat yang bebas dari kebodohan dan ketertinggalan. Memang, merumuskan dan melaksanakan sistem pendidikan yang ideal, tidak semudah membalikan tangan.

Sulit menyelesaikan masalah pendidikan secara parsial. Konsep pendidikan harus dibangun dalam pendekatan holistik dan melibatkan potensi partisipatif lintas sektoral. Persoalan PPDB adalah satu sisi, dimana masih banyak sisi lain masalah yang menggeluti dunia pendidikan nasional.

Politik Pendidikan

Program Pendidikan, bak senilai mengurus negara, tentulah membutuhkan kemampuan dan daya dukung yang luas untuk mengelolanya secara baik. Konsep dan sistem pendidikan dituntut harus bisa menjawab pemenuhan secara utuh akan nilai-nilai yang diemban dan apa yang menjadi tujuan pendidikan itu sendiri.

“Output” dunia pembelajaran itu diharapkan bisa melahirkan masyarakat dan kebudayaan yang paripurna dan luhur.

Sayangnya proses pengelolaan pendidikan yang berlangsung selama ini, masih menyisakan berbagai problematika yang akut dan tak terpecahkan. Polemik dari paradigma, mainset dan orientasi pendidikan saat ini masih mengemuka dan paling menonjol menggugat sistem pendidikan nasional.

Terkesan seperti masih melakukan bongkar pasang metode pendidikan, peserta didik cenderung dan nyaris menjadi kelinci percobaan dari kegamangan penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Lihat saja bagaimana penentuan kurikulum, selain sering berganti, sejauh ini kurikulum pendidikan belum mampu mengangkat potensi optimal baik aspek kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional dari peserta didik. “Alih-alih mencetak pemimpin, intelektual, dan ulama-Sering terjadi lulusan pendidikan menjadi robot yang bikin robot”.

Sederet fenomena dan kontroversi sering mewarnai ditengah perjalanannya. Mulai dari menentukan mana yang lebih tepat, apakah pendidikan dengan pendekatan kecerdasan IQ ( Intelligence Quotient ) atau kecerdasan majemuk ( Multiple Intelligence )?

Ketika dihadapkan pada pendekatan pembelajaran tekstual ( baca dan hapalan ) dan kontekstual ( penalaran ), mana yang lebih dominan? Selain itu yang tidak kalah pentingnya, “produk dan fitback pendidikan” sering gagap dan gagal mengimplementasikan kompetensi intelektual dan profesionalitas di ruang-ruang pengabdian publik.

Pendidikan jungkir balik ala pemerintah, kapan selesai?

Ironisnya, “Good will and political will” dari pemerintah tidak serta merta menjawab persoalan pendidikan yang kenyataannya membutuhkan penangan terintegrasi dan komprehensif. Tidak tanggung-tanggung dan cukup signifikan negara menggelontorkan uang untuk membebaskan biaya pendidikan dari SD hingga SMA (program wajib sekolah 12 tahun).

Meski demikian, politik anggaran pemerintah sebagai wujud keberpihakan terhadap program pro rakyat itu masih terlalu banyak menyisakan persoalan yang mendera faktor penting penerus masa depan bangsa.

Dalam sudut pandang yang lain namun tidak terpisahkan. Muncul kegelisahan dibenak semua pelaku dan pemerhati pendidikan. Bagaimana sebenarnya negara dan kekuasaan pemerintahan menempatkan dan memperlakukan dunia pendidikan bagi masyarakatnya?

Apakah, pendidikan merupakan istrumen yang hanya sekedar memenuhi kebutuhan pasar lapangan kerja dan industri saja?. Mungkinkah juga pendidikan ditempatkan sebagai beban sekaligus potensi ekonomi saja, bagi negara?

Masih banyak lagi, sesungguhnya persoalan pendidikan yang belum terjawab. Biar bagaimanapun, kehadiran negara sangat menentukan, seperti apa model pendidikan yang ingin diwujudkan dan sebesar apa pendidikan menentukan keberadaan negara dan bangsa.

Adakah keberanian pemerintah dan negara meletakkan pendidikan sebagai dasar pembangunan bangsa. Seberapa besar pemerintah melakukan investasi pendidikan, seperti pada sektor-sektor lainnya?

Hanya pada kekuasaan politik, nasib pendidikan boleh bergantung.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top