Pengamat Kebijakan Publik Sarbini: Rencana Pemindahan Ibukota Negara Harus Dikaji Mendalam – strategi.id
Nusantara

Pengamat Kebijakan Publik Sarbini: Rencana Pemindahan Ibukota Negara Harus Dikaji Mendalam

Strategi.id - Ilustrasi Suasana Kemacetan Ibu kota Jakarta (Foto Jakrev.com)
Strategi.id - Ilustrasi Suasana Kemacetan Ibu kota Jakarta (Foto Jakrev.com)

Stratetgi.id – Wacana pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta yang sudah padat bukanlah isu baru. Hal ini sudah mengemuka bahkan sejak era Presiden Sukarno.

Sukarno pernah mewacanakan pemindahan ibu kota negara ke kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah mewacanakan rencana tersebut.

Sarbini S.sos ,M.si pengamat kebijakan publik dari Forum Komunikasi Sarjana Jakarta (FKSJ) menilai ide tersebut adalah bagus. Selama ini pusat ekonomi kota di Jakarta. Sementara daerah-daerah lain seperti di luar Jawa menjadi kurang berkembang, fasilitas modern sebagian besar ada di Jakarta

Sarbini juga menyebutkan, pemisahan kota dagang dan industri dengan ibukota negara akan membawa dampak yang positif.

“Contohnya, Australia. Canberra sebagai ibukota negara, bukan merupakan kota dagang atau industri. Dari awal Canberra adalah pusat administrasi pemerintahan. Kenapa? supaya warga yang membutuhkan layanan administrasi akan mengalami kemudahan. Tidak perlu bersusah payah karena kemacetan,” katanya.

Selain itu, menurut Sarbini yang juga mantan Aktivis 98 dari FKSMJ, pemindahan ibukota negara bisa memengaruhi arus dagang dan ekonomi nasional.

“Jika jakarta mengalami bencana, bisa jadi akan mengganggu arus perdagangan dan ekonomi nasional,” katanya

Beban Jakarta yang sudah sangat berat sebagai Ibukota Negara dengan hanya memiliki luas daratan 661,52 kilometer persegi (km2).

“Jakarta sudah tidak bisa menampung lagi untuk ibu kota pemerintahan, sangat berat. Jakarta lebih baik jadi kota khusus untuk perekonomian,” ujar Sarbini saat dihubungi strategi.id, Senin (6/5/19).

Baca Juga : Menteri Bappenas : Syarat Yang Dibutuhkan Ibukota Baru

Kendati demikian, rencana pemindahan ibu kota, kata dia, perlu kajian yang mendalam dan penghitungan yang cermat.

“Jangan sampai di kemudian hari pemerintah kekurangan anggaran untuk membangun pusat pemerintah di daerah lain,” katanya.

“Ibu kota nantinya bukan cuma memiliki konsep smart, green, and beautiful city atau kota yang pintar, hijau, dan indah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk Ibukota Negara yang baru ini antara lain lokasi yang strategis secara geografis,tersedia sumber air, perlu dekat dengan laut mengingat Indonesia adalah negara Maritim serta memiliki tingkat konflik sosial yang rendah.

Kota dengan konsep seperti itu bakal meningkatkan daya saing ibu kota secara regional ataupun internasional,” tuturnya.

Selain lokasi, Sarbini yang pernah menjadi Inisiator Deklarasi Ciganjur juga menekankan pentingnya dukungan politik, termasuk dukungan DPR. Dia menyebut pemindahan ibu kota membutuhkan persetujuan undang-undang (UU), dalam hal ini UU Daerah Khusus Ibu Kota.

“UU dibutuhkan untuk memastikan proyek pemindahan ibu kota dapat berjalan meski berganti pemerintahan” ujar Sarbini

Dukungan politik yang kuat dari parlemen untuk melaksanakan agenda besar ini. Hal itu diperlukan untuk meredam potensi kegaduhan yang terjadi saat eksekusi pemindahan ibu kota ini.

Sarbini pun menyambut baik atas atensi Ketua DPR RI yang mendukung program pemerintah ini.

Baca Juga : MRT Solusi Hadapi Kemacetan Ibukota

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memproyeksikan pemindahan ibu kota membutuhkan dana sebesar US$23-33 miliar atau setara Rp323 triliun-Rp466 triliun.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top