Pergub 24 Tahun 2018 Sah, NJOP Jakarta naik 19% – strategi.id
Infrastruktur

Pergub 24 Tahun 2018 Sah, NJOP Jakarta naik 19%

Salam-Indonesia.com

Strategi.id – Tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang menaikkan NJOP bumi dan bangunan di Jakarta rata-rata sebesar 19,54% dari tahun sebelumnya.”Kenaikan NJOP Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NJOP PBB-P2) pada tahun 2018 rata-rata adalah sebesar 19,54%,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, Rabu (3/7). Kenaikan NJOP itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 24/2018 pada 29 Maret 2018 yang diteken Gubernur Anies Baswedan.

Menurutnya, kenaikan NJOP di Jakarta dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya kemajuan ekonomi yang terjadi di setiap wilayah. Sandiaga tak menampik bila ada wilayah yang kenaikan NJOP-nya di atas rata-rata. Hal itu dipengaruhi perubahan fisik lingkungan lahan dari tanah menjadi perumahan.

Perubahan fungsi lahan dari tanah kosong menjadi kawasan perdagangan atau apartemen juga menjadi faktor peningkatan nilai NJOP lebih tinggi. Menurut Sandi, kenaikan NJOP dilakukan untuk menyeimbangkan dengan daerah lain. Dengan begitu akan meminimalisir potensi kehilangan penerimaan pajak dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kenaikan NJOP Jakarta yang berlaku dari Januari 2018 sudah tertera dalam Peraturan Gubernur yang di tetapkan pada 29 Maret 2018 oleh Gubernur DKI Anies Baswedan dan diundangkan oleh Saefullah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta pada 4 April 2018.

Besarnya NJOP Bumi Berupa Perairan Pedalaman ditetapkan 1/20 (satu per dua puluh) dari NJOP Bumi Berupa Tanah yang berlaku di sekitarnya,” isi pasal 3 Pergub.

Untuk Zona Nilai Tanah (ZNT) dan NJOP PBB-P2 pada tahun pajak berjalan dapat ditambahkan dan diubah, dengan ketentuan adanya pendaftaran objek dan subjek pajak, adanya hasil pendataan dan pemutakhiran objek dan subjek PBB-P2.

Penambahan dan perubahan Kode ZNT dan NJOP PBB-P2 untuk Objek PBB-P2 berupa Bumi dengan luas lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi, ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Dan untuk luas sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retda.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top