Nusantara

Perjalanan Penuntasan Kasus Trisakti, Semanggi 1 dan 2

Strategi.id- Kasus Trisakti , Semanggi 1 dan Semanggi 2

Strategi.id- Penyelidikan kasus penuntasan  penembakan mahasiswa Trisakti yang kemudian menyeret enam terdakwa kasus dengan  mendapatkan hukuman 2-10 bulan pada 31 Maret 1999. Tiga tahun kemudian, sembilan terdakwa lain disidangkan di Mahkamah Militer, yang kemudian dihukum 3-6 tahun penjara pada Januari 2002.

Namun Komnas HAM menyebutkan terdakwa dalam kasus ini masih memberikan hukuman pada pelaku lapangan, dan bukan komandannya.
Sebelumnya pada tahun 2000 lalu, DPR membentuk Pansus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) atas desakan mahasiswa dan keluarga korban. Setahun kemudian, Pansus menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Pansus juga merekomendasikan penyelesaian melalui jalur pengadilan umum dan pengadilan militer.

Baca Juga : Gelora Kita atau Orang Tua?

Juli 2001, rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Pansus Trisaksi, Semanggi I dan II, hasilnya tiga fraksi F-PDI P, F PDKB, F PKB menyatakan kasus ini terjadi unsur pelanggaran berat, namun tujuh fraksi lain F- Golkar, F- TNI/Polri, F-PPP, F-PBB, F-Reformasi, F-KKI, F-PDU menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus TSS.

Mahasiswa dan keluarga korban pun tidak puas. Pada 2001, Komnas HAM mulai melakukan penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II dengan membentuk KPP HAM. Para mahasiswa pun membantu Komnas HAM untuk mengumpulkan bukti dan saksi kasus penembakan tersebut.

Dalam laporan hasil penyelidikan KPP HAM menyimpulkan terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dengan 50 orang perwira TNI/Polri diduga terlibat dalam kasus penembakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Sesuai dengan UU No. 26 tahun 2000, Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan pada April 2002.

Di tahun berikutnya, Kejaksaan Agung menolak dengan alasan kasus tersebut sudah disidangkan melalui pengadilan militer, sehingga tidak dapat mengajukan kasus yang sama ke pengadilan. Padahal menurut Komnas HAM, peradilan militer hanya menjerat pelaku lapangan, sementara pelaku utama belum diadili.

Pada Maret, dalam rapat Tripartit antara Komnas HAM, Komisi III dan Kejaksaan Agung, pihak Kejakgung tetap bersikukuh tidak akan melakukan penyidikan sebelum terbentuk pengadilan HAM ad hoc. Selain itu, Komisi III juga memutuskan pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) orang hilang.

Baca Juga : Alumni Aktifis Senat Mahasiswa FKSMJ 98 Gusar dengan Situasi Nasional

Pada 13 Maret 2007, Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI memutuskan tidak akan mengagendakan persoalan penyelesaian tragedi TSS ke Rapat Paripurna pada 20 Maret nanti. Artinya, penyelesaian kasus TSS akan tertutup dengan sendirinya dan kembali ke rekomendasi Pansus sebelumnya.

Optimisme sempat muncul selama masa kampanye pemilihan presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, berjanji untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan, menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan mereka untuk mencapai kedaulatan politik.

Pada April 2015 Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan pemerintah akan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus penembakan 12 Mei 1998.

Namun Kontras menilai dalam pemerintahan Jokowi dan setelah 20 tahun reformasi, penyelesaian kasus pelanggaran HAM bukan hanya jalan di tempat namun mengarah pada kemunduran.

Elemen- elemen mantan aktivis yang waktu itu hadir untuk menyuarakan tuntutan di jalanan seperti FKSMJ , FORKOT atau  FAMRED pun tidak bisa berbuat banyak, walupun sudah 20 tahun berlalu dan sudah ada yang menjadi anggota dewan di legeslatif maupun di eksekutif.

Sarbini Mantan Ketua Senat Universitas 17 Agustus dan Presidium Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) mengatakan bahwa untuk menuntaskan kasus Trisakti,Semanggi 1 dan Semanggi 2 harus ada keberanian dari pemerintah membuka arsip arsip lama demi pemenuhan rasa keadilan di Negeri ini.

“Dalam Perpres Ranham yang terbaru disebutkan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, rencana aksi HAM adalah untuk optimalisasi dan koordinasi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Kok sudah 20 tahun masih koordinasi, ini terkesana ada ketidak serius dari pihak yang berwenang untuk menuntaskan masalah ini’ ujar Sarbini melelui pesan singkatnya ( 13/11/18).

Di sisi lain, Munculnya Partai partai Baru dengan membawa jargon dari kebijakan Jaman Orde baru adalah sikap yang mampu memperlihatkan  kultur impunitas atau ketiadaan penghukuman di Indonesia sangat kuat yang membuat kasus pelanggaran HAM sulit untuk diselesaikan dan justru orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di masa lalu kembali memiliki kekuatan politik.

Baca Juga : Sarbini: Jangan Runtuhkan Bangsa Ini untuk Kepentingan 5 Tahun

Apabila ini tidak diselesaikan maka makin banyak Sejarah yang dilupakan dan menjadi kabur. Seperti peristiwa Gestok ( Gerakan 1 Oktober ), Malari ,Tanjung Priuk , Petrus, dan Banyak lagi luka ynag masih menyisahkan misteri di negeri ini ujar Sarbini yang menjadi Trainer buat massa aksi pas saat peristiwa Penembakan Mahasiswa Trisakti di tahun 1998.

“Ketiadaan peradilan terhadap kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, akhirnya para pihak tersebut dengan mudah kembali lagi dan “justru menunggangi” agenda demokrasi dengan membuat partai politik dan bahkan mencalonkan diri sebagai presiden, masuk kekuasaan dan itu akan semakin mempersulit,” pungkas Sarbini.
“Jadi sulit kita membedakan setelah  20 tahun reformasi,  tidak jelas di mana kita: fase Orde Baru, fase transisi dan reformasi,” tegas Sarbini.

 

Berikan Komentar

Berikan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

sixteen − 15 =

Atas