Perkawinan Anak,’Tragedi Kemanusiaan nan Senyap’ yang Harus diakhiri! – strategi.id
Dialektika

Perkawinan Anak,’Tragedi Kemanusiaan nan Senyap’ yang Harus diakhiri!

Perkawinan Anak,Tragedi Kemanusiaan nan Senyap.
Nanang Djamaludin, Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak

Strategi.id – Mencegah dan menangkal praktik perkawinan anak yang terus saja berlangsung di pelbagai daerah sehingga jumlahnya bisa terus ditekan menjadi nol, merupakan salah satu agenda perlindungan anak terpenting yang butuh perhatian dan solusi super serius dari para perancang dan pembuat kebijakan serta rakyat secara luas.

Langkah-langkah cegah-tangkal itu haruslah paralel dengan kerja-kerja perlindungan anak yang harus digenjot jauh lebih massif dan berkualitas lagi yang berujung pada munculnya kesadaran nasional bahwa praktik perkawinan anak itu amat buruk bagi masa depan kualitas SDM Indonesia dan generasi yang dilahirkannya.

Hal itu mengingat praktik perkawinan anak sesungguhnya termasuk salah satu “tragedi kemanusiaan nan senyap”. Dimana betapa banyak kasus perkawinan anak berawal, berlangsung, berproses, dan berakhir dengan segenap pengabaian dan pengingkaran terhadap martabat anak, hak-hak anak, dan prinsip-prinsip perlindungan anak, sekaligus mencederai kesucian tujuan perkawinan menurut agama-agama yang ada.

Pada tahun 2017 lalu saja, menurut data BPS, terdapat 1 dari 5 anak di negeri kita yang kawin di bawah usia 18 tahun. Di tahun sebelumnya, 2016, terdapat 340 ribu anak perempuan nikah di bawah umur 18 tahun, atau sekitar 46 persen total jumlah perkawinan di tanah air kita. Sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat perkawinan anak terbesar ketujuh di dunia, dan nomor dua terbanyak di Asia Tenggara di bawah Kamboja.

Berturut-turut tahun 2014 dan 2015, jumlah anak di pedesaan yang kawin di bawah usia 18 tahun mencapai 28,47 persen dan 27,11 persen. Sementara anak di wilayah perkotaan yang menikah di bawah usia 18 tahun mencapai 18,48 persen pada tahun 2014 dan 17,09 persen pada 2015.

Menurut data yang tersedia pula, setidaknya terdapat lima provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi, yakni Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua. Angka perkawinan anak di atas 25 persen tersebar di 23 dari 34 provinsi yang ada. Sementara angka perkawinan anak di atas 10 persen tersebar merata di seluruh provinsi.

Perkawinan anak itu secara nyata di banyak tempat menjadi salah satu pangkal terjadinya pengabaian dan pelanggaran atas hak-hak anak secara menyeluruh. Seperti anak menjadi putus sekolahnya, rendahnya derajat kesehatan karena kecil-kecil hamil dan mengurus anak, kontributor tingginya angka kematian ibu (AKI) dan anak (AKA), penyumbang stunting pada anak, menjadikan ‘unskilled worker’, SDM berpenghasilan rendah, ‘human trafficking’ , memicu maraknya pekerja seks komersial anak (PSKA), dan sebagainya. Semua itu akan turut berkontribusi pada pelanggengan ketimpangan struktur sosial-enonomi di tengah masyarakat.

Untuk itu setidaknya beberapa agenda strategis berikut ini harus didesakkan dan dimenangkan oleh rakyat Indonesia secara luas.

Pertama, peraturan perundangan yang mengatur perkawinan anak harus dipastikan tidak lagi mengandung ambiguitas dan multi tafsir dalam penerapannya. Yakni dengan merevisi UU Perkawinan dengan menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 18 tahun sehingga sesuai dengan batasan usia dewasa dalam UU Perlindungan Anak.

Kedua, harus dirumuskan strategi budaya dan dialog untuk mereorientasikan
nilai-nilai tradisi dan budaya yang selama ini dipandang lemah atau tidak berperspektif perlindungan anak, lantaran ‘membuka pintu’ bagi praktik perkawinan anak, agar justru lebih mampu berperspektif perlindungan anak secara utuh.

Ketiga, terkait pesta demokrasi pemilu 2019, menjadi sangat penting rakyat memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dilegislatif dan juga presiden-wakil presiden yang punya komitmen perlindungan anak yang kuat, diantaranya yang punya greget memastikan bekerjanya sistim hukum yang tidak memberi peluang praktik perkawinan anak.

Oleh : Nanang Djamaludin, Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top