Pidsus Kejagung Mulai Terapkan SPDP Online – strategi.id
Nusantara

Pidsus Kejagung Mulai Terapkan SPDP Online

Strategi.id - Pidsus Kejagung Mulai Terapkan SPDP Online

Strategi.id – Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung kini menerapkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara online menyangkut penanganan kasus korupsi. SPDP online itu dikirimkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Setiap memulai penyidikan perkara korupsi, jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia menyampaikan SPDP-nya secara online ke Sekretariat Aksi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berada di gedung KPK. Ini akan terus berkembang sampai tahap penuntutan dan eksekusi,” ujar Jampidsus Adi Toegarisman di Kejagung, Jumat (05/04/19) pekan lalu.

Saat ini, jajaran Pidsus di seluruh Indonesia sudah memiliki akun yang langsung terhubung ke Sekretariat Aksi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di KPK.

Penerapan SPDP online telah diuji coba di tiga Polda dan Kejati, yaitu Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sistem SPDP online telah dibangun sejak 2017. Ini merupakan salah satu implementasi dari Nota Kesepahaman bersama antara KPK, Kejaksaan RI dan Polri yang ditandatangani pada 29 Maret 2017 tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nota Kesepahaman bersama itu antara lain menyebutkan, para pihak bersinergi dalam penanganan perkara tipikor, pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan, penindakan, dan pelaporan. KPK membuat dan mengembangkan sistem pelaporan SPDP secara elektronik melalui jaringan komputer dan diterapkan oleh para pihak.

Jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia sendiri sudah mengikuti pelatihan sistem pelaporan SPDP online bagi para user (data entri dan verifikator) yang digelar KPK pada Oktober 2018 lalu di Jakarta.

Buat Kebijakan Teknis

Jampidsus melanjutkan, dirinya selaku pengendali sudah membuat beberapa kebijakan menyangkut teknis penanganan perkara korupsi. Jajaran Pidsus di seluruh Indonesia sudah punya pemahaman yang sama, yaitu penuntutan yang bermuara pada keadilan. “Kami sudah punya rumusannya. Tinggal dituangkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung,” ujarnya.

Terkait dengan itu, Jampidsus mengeluarkan lima kebijakan aksi pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu lingkup tindak pidana korupsi, teknis penanganan perkara korupsi, tentang penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Termasuk di dalamnya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Saat ini, kata Jampidsus, pemerintah memprogramkan penegakan hukum bermuara pada berkurangnya tindak pidana korupsi. “Sasaran adalah para penegak hukum. Artinya penegak hukum itu ya penegak hukum yang profesional, teknisnya memadai, dan integritasnya harus baik,” ujarnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top