Dialektika

Pilpres 2019, Come Back-nya Orde Baru

Strategi.id - Pilpres 2019, Come Back-nya Orde Baru

Strategi.id – Makin memasuki detik-detik jelang Pilpes 2019, berbagai propaganda dalam bentuk kampanye hitam semakin berkembang viral membentuk sebuah turbulensi medan magnet yang secara sentripetal mampu menyerap semua ruang kesadaran hilang larut dalam berbagai silang pendapat pro maupun kontra.

Ruang maya yang dipenuhi oleh media sosial seolah menjadi medan peperangan hiperealitas yang sudah memposisikan semua yang terlibat dalam posisi semua lawan semua. Sekali lagi, semua lawan semua. Dalam peperangan hiperealitas di medan maya, tak ada satupun pernyataan yang tidak terbantahkan dengan berbagai argumen pembenaran yang seringkali dipaksakan. Setiap pernyataan dengan mudah dipelintir dan dimanipulasi untuk saling menjatuhkan satu sama lain.

Dalam turbulensi viral berkecepatan tinggi, banyak sampah-sampah informasi yang terbang berhamburan melayang di ruang maya akibat kebodohan, kelatahan dan kesoktahuan yang akut. Ataupun mungkin secara sengaja dimunculkan sebagai bagian dari perang hegemoni untuk memenangkan dukungan publik atas tafsir subyektif yang diyakini dan diperjuangkan oleh masing-masing pihak yang berperang.

Baca Juga : SJR : Waspada Kebangkitan Orde Baru

Semua yang terlibat melakukan direct action bahkan dengan mengabaikan budi nurani kemanusiaan dan kewarasan akal pekertinya. Setiap kelompok bergerak dengan  “hukum permainannya sendiri” sehingga menciptakan situasi anarcho syndicalism yang tidak lagi mempercayai bahkan mengabaikan dan menabrak pagar pagar etika, norma hukum dan konstitusi dengan segala proses dan prosedurnya.

Tak bisa dipungkiri bahwa setiap kelompok kepentingan pasti membawa kepentingannya masing masing dengan memainkan persepsi publik yang seringkali mengalami bias tafsir akibat terjebak masuk ke dalam ruang simulacra yang penuh tipu daya. Sementara realita yang sesungguhnya tetap berputar pada porosnya menciptakan gaya sentripetal sekaligus gaya sentrifugal dimana ruang simulacra yang diciptakan oleh kontestasi politik kedua kubu semakin lama semakin menguatkan ilusi yang sedang dijejalkan untuk mengaburkan realita yang sesungguhnya terjadi.

Kontestasi yang terjadi antara kedua kubu, Joko Widodo sebagai petahana di satu sisi versus Prabowo di pihak lain menarik semua kalangan lapisan masyarakat untuk ikut masuk ke dalam wilayah pro dan kontra. Sehingga tak lagi menjadi penting siapa pro kepada siapa ataupun siapa yang kontra terhadap siapa, karena semua berujung pada situasi chaotic, semua lawan semua. Bagi elit politik yang sedang berkontestasi, yang terpenting semua bidak harus ada di atas papan catur agar tidak ada satupun variabel bebas yang lepas dari kendali ilusi yang ingin mereka ciptakan.

Baca Juga : Swasembada Beras Orba Sekadar Cerita

Tak heran meski kontestasi seolah masih sama, antara Jokowi versus Prabowo, namun kelompok kelompok yang dulu di Pemilu 2014 masih malu malu bersembunyi dibalik layar, kini justru menggeliat muncul ke permukaan. Kelompok Cikeas di bawah komando SBY meski seperti biasanya bermain aman, play safe, namun sesekali mencuri curi panggung dengan memainkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai striker tunggal agar bisa memperkuat bargaining position untuk terus bertahan dengan mencoba bermain “mendayung di antara dua karang” sambil berharap munculnya momentum krusial agar bisa leading dengan memainkan peran kenegarawanan seolah menjadi katalisator dari turbulensi politik yang terjadi.

Kelompok baru tapi pemain lama yang juga mulai muncul bermain adalah AM. Hendropriyono yang bertandem dengan Luhut Binsar Panjaitan dengan memainkan dua ujung tombak kembarnya. Dengan posisinya saat ini di kubu Jokowi, mudah sekali bagi mereka berdua memainkan bidak bidak caturnya melalui Jenderal Andika Perkasa menantu dari A.M. Hendropriyono yang baru saja dilantik menjadi KSAD pada Kamis (22/11/2018). Ujung tombak kedua adalah Diaz Faisal Malik Hendropriyono, putra kandung AM. Hendropriyono yang saat ini juga menjabat sebagai staf Khusus Presiden Jokowi sekaligus juga sebagai Ketua Umum PKPI salah satu partai yang tergabung dalam koalisi partai politik pendukung Jokowi.

Jika Pilpres 2019 berlangsung dalam soft scenario yang berjalan mulus tanpa ontran ontran dan kerusuhan, dengan kedua ujung tombak kembarnya yang masih baru tumbuh mekar, maka bisa dipastikan atas restu Jokowi, Pemilu 2024 akan jadi milik AM. Hendropriyono dan Luhut Binsar Panjaitan yang akan mengawal penyerahan tongkat estafet kekuasaan dari Jokowi kepada Andika Perkasa dan Diaz Hendropriyono.

Baca Juga : Ketua Fraksi Hanura Inas N Zubir : Telah Muncul Genre Politik Baru Neo Orbaisme

Namun jika ternyata situasi hard scenario yang kemudian muncul dengan chaotic dan penuh kerusuhan sosial, maka dengan posisi politik yang dipegang oleh Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD dan Diaz Hendropriyono sebagai Ketua Umum PKPI, kelompok ini pun tetap berpeluang besar untuk tetap bisa menancapkan kuku kekuasaannya untuk jangka panjang.

Satu kelompok lagi yang sama sekali tak boleh diabaikan dan tak bisa dipandang sebelah mata yaitu kelompok Cendana yang mewarisi imperium Orde Baru dengan kekuatan dananya yang berlimpah hasil korupsi peninggalan Soeharto. Sebagai penjudi ulung, kemunculan kelompok ini di pemilu 2014 hanya sekedar shadowing yang muncul di belakang layar baik di pihak Prabowo maupun di pihak Jokowi. Dengan kekuatan dananya yang “tidak bernomor seri”, mereka memasang pot taruhannya di kedua kubu sehingga siapapun yang menang, mereka pasti ikut menang.

Berbeda dengan Pilpres 2014, kelompok Cendana saat ini dengan gerbong Partai Berkarya dibawah komando Hutomo “Tommy” Mandala Putra mulai ikut berani bersuara dengan lantang membawa jargon jargon yang berisi romantisme keberhasilan bapaknya semasa Orde Baru untuk dihadirkan kembali sebagai ilusi yang mengandung senyawa represif dan opresif berbau amis bersimbah darah. Tidak hanya itu, keluarga besar Cendana bahkan dengan terang benderang muncul dalam photo photo dengan formasi penuh di ruang publik menyatakan dukungannya terhadap Prabowo. Titiek Soeharto mantan istri Prabowo pun tak kalah giat berkampanye keliling untuk mengajak semua kalangan memilih mantan suaminya. Bahkan pion pion Cendana yang selama ini bersembunyi macam Rocky Gerung pun diturunkan ke medan peperangan dengan berbekal kemampuan retorikanya untuk terus menggonggong dan merongrong lawan politik Prabowo.

Baca Juga : MPI Gelar Talkshow Bersama RR dan RG Bertajuk Menuju Indonesia Baru

Bagi Jokowi ini merupakan pertarungan yang terakhir dengan adanya pembatasan dua kali masa jabatan. Itu artinya bagi Prabowo ini juga kali yang terakhir ia berkesempatan untuk melakukan rematch terhadap Jokowi demi membuktikan bahwa sesungguhnya ia yang lebih layak dan pantas untuk menjadi Presiden Indonesia. Jikapun 2024 Prabowo masih berkeinginan untuk maju lagi sebagai calon Presiden, maka ia harus siap siap berhadapan dengan generasi baru seperti halnya Agus Harimurti Yudhoyono, Diaz Hendropriyono ataupun Puan Maharani. Jikapun tidak, Cendana sudah mempersiapkan Tommy Soeharto untuk ikut berkontestasi menggantikan Prabowo yang sudah semakin uzur.

Apapun pilihan skenarionya, dengan formasi dan posisi kekuatan politik dan logistik pendanaan yang dimiliki, harus diakui bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, hingga saat ini semua kelompok yang terlibat di pentas politik tetap merupakan bagian dari sel-sel yang diternakkan dan dibudidayakan oleh Orde Baru dengan ideologi dan segala paradigma kekuasaan yang membuatnya mampu berkuasa selama 32 tahun dengan cara cara represif, opresif dan penuh tipu daya bagi sebesarbesarnya kemakmuran dan kejayaan kelompoknya diatas pengorbanan rakyat indonesia sebagai tumbalnya.

Orde Baru tentu tidak sebatas hanya tertuju kepada kelompok Cendana semata, namun harus dipahami sebagai sebuah slagorde yang despotik dimana setiap selnya bergerak secara diaspora dengan hanya satu tujuan, yaitu memenangkan kekuasaan dengan segala cara seberapapun biaya dan pengorbanan yang harus dikeluarkan, by all means at all costs.

Orde Baru-lah yang dengan sistematis mampu melakukan rekayasa genetika kebangsaan sehingga bangsa ini mengalami kerusakan DNA Pancasila sebagai sebuah sistem keyakinan (belief system) dan sistem nilai (value system) dalam setiap aspek perikehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara.

Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang bertumbuh kembang dengan subur semasa Orde Baru dengan dukungan cara cara yang represif dan opresif bukan sekedar hanya menimbulkan kerugian material, tetapi jauh lebih parah dari itu, kita sebagai bangsa telah mengalami kerugian immaterial yang tak ternilai dengan rusaknya nilai nilai dasar di semua aspek perikehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara yang tidak lagi berlandaskan pada Pancasila sebagai falsafah dasarnya.

Ini yang sesungguhnya membuat kontestasi Pilpres 2019 terasa ngeri ngeri sedap untuk terus diikuti setiap perkembangannya dalam perikehidupan yang sudah dikuasai oleh ilusi dengan nilai-nilai materialistik kebendaan yang serba hedonistik dan instan akibat praktek kekuasaan Orde Baru yang sarat KKN, meskipun pada akhirnya tidak ada lagi pertarungan politik zero sum game di tingkat elit politik, yang ada hanya proses mutasi untuk melahirkan strain mutan mutan baru dari Orde Baru yang lebih canggih dalam mengejar ambisi kekuasaan dengan saling menyandera dan berbagi kekuasaan.

Di tingkat akar rumput, dalam situasi tersebut rakyat lagi lagi jadi korban dari ilusi yag diciptakan oleh para elit politik yang berkontestasi. Sebagai konstituen dari salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, mereka yang sudah habis habisan menaruh harapan besar pada pilihan politiknya sampai sampai harus terlibat perseteruan habis habisan baik secara langsung maupun tidak langsung di media sosial terhadap para pendukung lawan politiknya, bahkan sampai sampai dengan mengorbankan tali hubungan keluarga dan kekerabatan akibat perbedaan pilihan politik. Toh pada akhirnya mereka ini ternyata juga harus menerima kenyataan bahwa para elit politik yang didukungnya malah dengan seenaknya bermain mata dengan lawan politiknya demi berbagi kekuasaan.

Sudah bisa diduga bahwa akhir kisah dari kontestasi yang seolah olah heroik penuh gegap gempita kehebohan selalu saja menghadirkan plot cerita yang sesungguhnya berupa kompromi politik. Rakyat sebagai penonton yang bertindak sebagai konstituen terpaksa hanya bisa merasa tertipu dan menyimpan kekecewaan beserta segala sumpah serapahnya dengan membawa luka sosial yang masih belum kering dan terasa perih akibat konflik horisontal antar pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Itulah harga yang harus dibayar dengan come back-nya Orde Baru ke pentas politik Pilpres 2019. Menjadi terjelaskan kepada siapa sesungguhnya ingin disampaikan pesan dibalik tulisan yang acapkali muncul di bagian belakang bak truk yang berlalu lalang, “Piye kabare le?, sih penak jamanku to???

Pastinya pesan itu bukan untuk rakyat dan bangsa Indonesia.

Bandung, 28 November 2018

Berikan Komentar

Berikan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

two × four =

Atas