Dialektika

Pilpres 2019, Negeri Tanpa Pemimpin Bangsa

Strategi.id / Pilpres 2019, Negeri Tanpa Pemimpin Bangsa

Strategi.id – Semua spekulasi tentang siapa capres dan cawapres yang selama ini berkembang dari berbagai analisis mulai pengamat politik berlatar belakang akademis hingga pengamat politik tongkrongan warung kopi akan berakhir per tanggal 10 Agustus 2018 seiring dengan berakhirnya batas waktu masa pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Genderang perang Pemilu Presiden 17 April 2019 telah mulai ditabuh. Siapa-siapa saja paslon yang akan berkontestasi menjadi terang benderang muncul di permukaan siap untuk jadi sasaran tembak lawan tandingnya. Terhitung resmi sejak 10 Agustus 2018 hingga 17 April 2019, kita akan disuguhi bagaimana sebuah proses politik yang konon katanya berlangsung melalui proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Sayangnya praktek demokrasi yang tengah berlangsung saat ini tak lebih cuma kemesuman politik yang dilakukan oleh kartel (oligarki) politik dengan memainkan praktek mobokrasi dimana rakyat dimobilisasi sebagai ornamen demokrasi. Semua hingar bingar kemesuman politik yang penuh gegap gempita disponsori oleh para plutokrat yang terdiri dari para pemburu rente dimana mereka beramai ramai ikut menginvestasikan dananya demi mengamankan kelangsungan bisnisnya.

Kemesuman politik seperti ini pada akhirnya menghidupkan sistem kleptokrasi, suatu pemerintahan yang dikendalikan oleh para pemimpin korup (kleptokrat). Kekuasaan digunakan untuk mengeksploitasi rakyat dan kekayaan alam demi menambah pundi-pundi kekayaan pribadi dan memperhebat kekuatan politik mereka.

Lucunya, kemesuman politik yang terjadi akhirnya dijadikan semacam prosesi ritual lima tahunan yang disakralkan atas nama konstitusi dalam konteks bernegara. Sebuah prosesi ritual yang mempertemukan pemerintah sebagaiGusti dengan rakyat sebagai kawula di sebuah pasar politik yang bernama demokrasi untuk berinteraksi dan bertransaksi politik secara langsung.

Apa yang terjadi mirip-mirip dengan pementasan teater dimana pemerintah bertindak sebagai Event Organizer-nya, partai partai politik dan para paslon adalah para aktor pemainnya, para pengusaha menjadi sponsornya, sedang rakyat sebagian jadi figuran, sebagian lagi cuma jadi penonton. Itulah sejatinya praktek demokrasi liberal yang berlangsung saat ini.

Gambaran di atas nampak terkesan satire karena memang intensinya diniatkan untuk menyindir situasi politik yang tengah berlangsung saat ini. Tentu bukan tanpa alasan, mengingat kemesuman politik yang tengah terjadi saat ini tidak memiliki relevansi dan tidak berkorelasi langsung dengan kepentingan bangsa karena siapapun tahu bahwa anatomi negara terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah dan pengakuan dari negara lain; sementara bangsa tidak berada dalam domain negara. Itulah yang membedakan antara negara dan negeri.

Berbeda dengan negara, unsur-unsur negeri terdiri dari bangsa, tanah air, budaya dan peradaban. Bangsa adalah kumpulan orang yang memiliki naluri pertalian (relation intinct) sistem nilai (value system) dan sistem keyakinan (belief system) dalam suatu pranata kehidupan berupa tata-titi, tata ciri dan tata cara yang mengatur pola koneksi dan pola relasi antar manusia berdasarkan pola koneksi dan pola relasi manusia dengan tanah airnya berikut bumi dan langit (alam) dimana mereka tinggal, sehingga melahirkan kesamaan budaya yang membentuk peradaban suatu negeri.

Dalam konteks kekinian, perikehidupan yang berlangsung di Indonesia sama sekali belum merepresentasikan apa yang disebut sebagai negara bangsa (nation state) seperti apa yang dimaksud oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya tentang PANCASILA pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI, “Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.

Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia… Satu Nationale Staat Indonesia bukan berarti staat yang sempit… Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu Nationale Staat… Kesinilah kita semua harus menuju : mendirikan satu Nationale Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian…”

Apa yang disampaikan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya tersebut jelas didasarkan pada apa yang telah dimaklumatkan dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, yang menetapkan:

  • Pertama: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia.
  • Kedua : Kami putra dan putri Indoneia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.
  • Ketiga : Kami putra dan putri Indoneia mengaku berbahasa yang satu, Bahasa Indonesia.

Diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya :

  • Kemauan
  • Sejarah
  • Bahasa
  • Hukum adat
  • Pendidikan dan kepanduan

Sehingga dengan demikian menjadi benar dan sahih bahwa kemerdekaan Indonesia sejatinya dilahirkan oleh bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam kalimat pertama teks Proklamasi 17 Agustus 1945, “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia…”

Nilai nilai kebangsaan yang dimaklumatkan dalam Sumpah Pemuda disublimasikan ke dalam Pancasila untuk menjadi dasar negara Republik Indonesia sebagai perwujudan dari nation state seperti yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Perlu disadari bahwa berbagai kemesuman politik yang tengah berlangsung saat ini secara konstitusional tidak lagi berdasarkan UUD 1945 tetapi berdasarkan UUD 2002 yang merupakan produk dari hasil amandemen terhadap UUD 1945 sejak tahun 2002. Dengan begitu nyata terlihat betapa UUD 2002 memberikan legitimasi atas terselenggaranya berbagai kemesuman politik yang dilakukan oleh negara terhadap negeri secara konstitusional dengan melakukan pengabaian terhadap Sumpah Pemuda dan Pancasila sebagai sistem nilai dan sistem keyakinan dalam perikehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks itu menjadi tepat apa yang dinyatakan oleh Ir. Soekarno, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Bangsa dari sebuah negeri yang harus tetap berperang melawan penjajahan oleh negara yang dilakukan oleh pemerintah dan rakyatnya sendiri. Peperangan antara alam nyata versus alam maya, realita versus ilusi!!!

Apa yang telah diungkap di awal tulisan dengan satire senyatanya merupakan tengara sekaligus fakta bahwa kemesuman politik baik yang terjadi dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden bukanlah proses politik yang berangkat dari proses permusyawaratan sehingga sudah barang tentu tidak akan pernah mampu melahirkan wakil wakil rakyat dan pemimpin berorientasi kerakyatan yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan demi kepentingan bangsa.

Pemilu Presiden hanya akan menghasilkan terpilihnya seorang Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan tetapi pastinya, siapapun yang terpilih, ia bukan pemimpin bangsa yang akan memimpin negeri ini.

Bagi mereka yang eling dan waspada, Pemilu Legislatif dan Presiden 2019 tidak lebih hanya sebuah pembuktian faktual bahwa senyatanya demokrasi telah bermutasi menjadi demonkrasi (demoncracy). Demokrasi telah berubah sifat dan perilakunya menjadi demonik yang serba penuh dengan tipu daya kemesuman, kenistaan, cemar, kejam, bengis dan keji.

Jikalau praktek demonkrasi tetap dipertahankan dan terus berlangsung dari waktu ke waktu, maka jangan heran jika anak anak negeri dalam jangka panjang akan kehilangan keteladanan akan sikap kepemimpinan, kebangsawanan dan kenegarawanan.

Inilah nasib sebuah negara merdeka tetapi sejatinya belum merdeka sebagai sebuah negeri. Negeri tanpa pemimpin yang terjajah oleh negaranya sendiri secara konstitusional !!!

Berikan Komentar

Berikan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 + ten =

Atas