Politik Identitas Dan Demokrasi Kita - strategi.id
Corong

Politik Identitas Dan Demokrasi Kita

Strategi.id - Politik Identitas Dan Demokrasi Kita

Strategi.id – Reformasi memberi ruang politik bagi Rakyat untuk dapat mengakses informasi, kebebasa berekspresi dan menikmati demokrasi politik. Yang disebut terakhir tsb, mesti dimaknai sebagai suatu keterlibatan politik Rakyat dalam arti yang luas. Dimana ia merupakan suatu keadaan, terdapatnya partisipasi politik Rakyat secara langsung.

Keberlangsungan demokrasi politik dan kebebasan politik dinikmati oleh seluruh Rakyat Indonesia pada era sekarang ini. Tentulah, keadaan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh generasi pelanjut. Demokrasi yang berjalan pada keadaan kekinian bukan tanpa kritik dan sepi dari gugatan. Mulai dari gugatan tentang substansi demokrasi itu sendiri, sampai pada bergeraknya demokrasi kearah yang sangat liberal.

Disisi lain, muncul kekhawatiran disebagian anak bangsa melihat fenomena perkembangan partai politik yang menunjukkan watak oligarkis. Lebih jauh, pada pemerintahan Jokowi diperiode kedua ini, oligarki politik menunjukkan arah perubahan kualitas menuju plutokrasi.

Agaknya, plutokrasi menjadi suatu keniscayaan sejarah dari arah gerak demokrasi kita. Dimana para pemilik kapital lah yang mengatur dan mendominasi jalannya roda pemerintahan dan seluruh regulasi multi sektor.

Tentu pada akhirnya membuat regulasi atas nama kepentingan akumulasi kapital.
Jika kita menelisik lebih jauh, pastinya pula tidak terhindarkan untuk melakukan analisis tajam terhadap keberlangsungan jalannya pemerintahan Jokowi.

Membincang tentang menguatnya politik identitas, tentu mesti ditilik dari rangkaian peristiwa atau momentum politik yg membentuk suatu struktur historical. Politik identitas bermula dari suatu usaha politik dari kelompok2 politik dengan ideologi berbasis agama dan ideologi lainnya terhadap kolonial.

Pada perjuangan kemerdekaan, politik identitas menjadi suatu kekuatan politik yang cukup kuat untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Keadaan demikian berlanjut sampai tercapainya suatu konsensus nasional kemerdekaan dengan Pancasila sebagai ideologi bernegara.

Meski demikian, usaha untuk menggugat konsensus tersebut masih terus dilakukan. Munculnya piagam Jakarta adalah sebuah manifestasi dari gugatan terhadap konsensus nasional tersebut.
Ketidakpuasan kelompok Islam politik dalam rumusan yang termaktub dalam Pancasila. Pada pemerintahan Orla, politik identitas masih tetap tumbuh subur. Republik mengalami guncangan politik terus menerus. Pertikaian politik yang syarat dengan kekayaan gagasan atas nama ideologi dan agama menjadi pemandangan politik yg dominan.

Diera pemerintahan Orba, diberlakukan azas tunggal untuk mengantisipasi munculnya keretakan politik berbasis politik identitas. Namun, terdapat kelemahan dalam pemberlakuannya.

Hak demokrasi, kebebasan politik dan berekspresi menjadi tersumbat. Suatu kritik dari kalangan tertentu, diartikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap kekuasaan.

Potensi pembangkangan dihadapi dengan kekerasan dan aturan2 hukum yg berpihak pada penguasa. Hal tersebut menjadi ciri yang sangat tipikal dari pemerintahan orde baru.

Pendeknya, hak demokrasi bagi rakyat tercerabut dan sekaligus saluran kritik tersumbat. Reformasi membuka ruang politik kembali. Sebagai akibatnya, partai politik tumbuh subur. Tahun 1999 pemilu pertama yang diikuti oleh sejumlah Partai. Pemilu diera Reformasi yang paling akhir dilakukan pada tahun 2019 dimana Jokowi terpilih untuk kedua kalinya sebagai Presiden RI. Terhitung 5 kali pemilu sudah dilakukan diera reformasi ini.

Jokowi merupakan Presiden kedua yang memimpin selama dua periode setelah SBY pada era reformasi. Jika kita teliti lebih dalam, perbedaan dua Presiden yang memimpin dua periode, berkaitan dengan kekuatan politik identitas, tentu akan didapati perbedaan yang mencolok. Sebagai basis material mutlak, politik identitas merupakan suatu fakta yang tersedia di Repulik ini.

Didalam pemerintahan SBY, tidak dapat ditampikkan, bahwa terdapat pula semangat politik identitas tersebut. Namun, ia tidak menjadi segi yang memimpin dan dominan dalam pergulatan politik Indonesia.

SBY bersama dengan Partai Demokratnya berhasil menekan tumbuh kembangnya dan hegemoni politik identitas dalam pergulatan politik Republik. Meski demikian, bukan berarti pula bahwa hiruk pikuk politik Indonesia miskin dengan pertarungan politik gagasan. Perselisihan politik pun kerap diisi dengan pertarungan gagasan dan nilai tentang masa depan Indonesia.

Berbeda dengan Jokowi dengan pengusung utamanya, yaitu PDIP. Sejak awal pencalonan Jokowi dipemilu 2014, telah terjadi fragmentasi politik berbasis politik identitas yang memaksa Rakyat untuk saling berhadap-hadapan. Kondisi pembelahan politik berbasis politik identitas terus berlanjut pada 2019.

Picu utama makin mengentalnya politik identitas tersebut diawali dengan pemilihan Gubernur DKI, dimana PDIP mengusung Ahok, yang sudah barang tentu didukung pula Jokowi, baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai Kader PDIP, tentu bukan sesuatu hal yang terlarang untuk mendukung calon Gubernur yang diusung oleh Partainya.

Pasca pemilu 2019, terjadi suatu manuver politik kuasa. Dimana, Prabowo sebagai lawan tanding Jokowi pada Pilpres bersedia menjadi Menteri dalam kabinet Jokowi. Yang perlu digaris bawahi adalah, Prabowo sebagai Capres lawan Jokowi didukung kalangan politik Islam. Maka, persepsi publik pun pecah menjadi beberapa kubu.

Kubu pertama, menganggap bahwa dalam demokrasi, adalah sah pasca pemilihan dan sudah terdapat pemenang, “konsolidasi demokrasi” dilakukan. Langkah politik yang diambil Jokowi dengan membawa Prabowo sebagai Menteri tentu memiliki harapan dan pesimisme massa Rakyat.

Pada satu sisi, ada harapan terurainya konflik politik dilevel massa rakyat. Bahwa kompromi adalah suatu bagian yang niscaya dalam politik. Lebih jauh, terurainya konflik politik atas nama politik identitas. Pada point ini, memberikan pendidikan politik yang baik untuk Rakyat.

Namun, seiring perjalanan, politik identitas tidak kendur. Bahkan, seolah tetap diberi ruang yang cukup luas dan strategis dalam mewarnai panggung politik.

Disisi lain, muncul hipotesa, bahwa kemunculan politik identitas ini adalah design dari kekuasaan sendiri. Pendeknya, ia merupakan suatu rekayasa keadaan dimana terjadinya peruncingan antar kelompok gerakan berbasis politik identitas.

Tujuan utamanya tidak lain adalah, tidak terjadinya persatuan dikalangan rakyat untuk dapat merespon situasi politik yang berkaitan langsung dengan nasib kehidupan mereka. Dipenghujung, tentulah kuasa akan lebih mudah menelurkan regulasi tanpa adanya hambatan dan tantangan secara signifikan dari rakyat.

Penulis Oleh: Samson, (Direktur Eksekutif Analitika Institut).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top