Preambule UUD 1945, Declaration of Indonesian Independence - strategi.id
Dialektika

Preambule UUD 1945, Declaration of Indonesian Independence

presiden-soekarno di sidang umum PBB
Preambule UUD 1945, Declaration of Indonesian Independence

Strategi.id – Preambule UUD 1945, Declaration of Indonesian Independence  oleh Mahendra Dandhi Uttunggadewa

Pembuka Kalam

“Maka dari itulah saya tadi tandaskan, bahwa Proklamasi kita tak dapat dipisahkan dari Declaration of Independence kita yang berupa Undang-Undang Dasar ’45 dengan Pembukaannya itu.” 

“Proklamasi” tanpa “Declaration” berarti bahwa kemerdekaan kita tidak mempunyai falsafah. Tidak mempunyai Dasar Penghidupan Nasional, tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai arah, tidak mempunyai “raison d’être,” tidak mempunyai tujuan selain daripada mengusir kekuasaan asing dari bumi Ibu Pratiwi.”

(Ir. Soekarno, Re-So-Pim — Revolusi-Sosialisme Indonesia-Pimpinan Nasional)

Sejak dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, proses dialektika perjalanan sejarah Indonesia telah membawa perikehidupan bertanah-air, berbangsa dan bernegara sampai pada titik nadir terendahnya. Betapa tidak, alih-alih perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia seharusnya justru membawa rakyat Indonesia masuk ke dalam gerbang kemerdekaan tetapi malah membawa rakyat Indonesia semakin menjauh dari pintu gerbang kemerdekaan.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satunya berisi penetapan atas berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 maka Proklamasi kemerdekaan Indonesia menemukan kembali raison d’etre dari kemerdekaan Indonesia yang sejati. Dalam pidatonya seperti yang dikutip tersebut di atas, Presiden Soekarno memperjelas dan mempertegas bagaimana posisi dan pola hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan (Proclamation of Independence) dengan Preambule UUD 1945 yang ditempatkan sebagai Deklarasi Kemerdekaan (Declaration of Independence).

Baca Juga :PDIP Ingin Bamsoet Jadi Ketua MPR Yang Berani Amandemen UUD

Dengan kata lain, Presiden Soekarno ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya cita-cita dari Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dinyatakan secara tertulis di dalam Preambule UUD 1945. Itu artinya bahwa setiap sendi perikehidupan bertanah-air, berbangsa dan bernegara mutlak haruslah berkiblat pada Preambule UUD 1945. Tata kelola Negara dan sistem pemerintahan juga harus tunduk dan berpegang teguh untuk menjalankan apa yang diamanatkan dalam Preambule UUD 1945 dan batang tubuhnya.

Suasana Di Sidang BPUPKI menjelang hari hari kemerdekaan ( foto : is)

Tetapi sejarah berkata lain, terobosan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno atas kekacauan politik yang terjadi ketika itu dengan mengeluarkan Dekrit Presiden malah menuai ancaman dari Neo Kolonialisme Imperialisme (Nekolim)  yang tak pernah rela melihat Indonesia menjadi sebuah Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Keinginan Nekolim untuk tetap menguasai dan mengeksploitasi potensi manusia dan kekayaan alam Indonesia (exploitation de l’homme par l’homme et de nation par nation) dan menjadikan rakyat Indonesia tetap menjadi bangsa budak dan budak dari bangsa-bangsa (een natie van koelies en een koelie onder de naties) seolah menjadi semacam kebiasaan buruk yang berulang kali kambuh akibat dari penyakit kejiwaan akut yang turun temurun.

Akibatnya, lebih kurang 6 tahun setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden dan 9 bulan setelah Conference of The New Emerging Forces (CONEFO) pada tanggal 7 Januari 1965 bertepatan dengan deklarasi keluarnya Republik Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Nekolim berhasil menjatuhkan Soekarno dalam sebuah pengkhianatan melalui skenario putsch, sebuah kudeta yang dilakukan oleh faksi dalam tubuh militer dengan memanfaatkan turbulensi politik dan memanasnya situasi konflik dalam negeri yang diciptakan oleh para antek dan komprador demi kepentingan Nekolim. Sejak itu, Nekolim terus menerus berusaha memastikan bahwa Indonesia tetap dalam kendali penguasaan mereka dengan memastikan siapapun presidennya berikut dengan sistem tata kelola Negara dan pemerintahan tidak lagi tunduk dan berpegang teguh kepada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 seperti yang telah diamanatkan di dalam Preambule UUD 1945 melainkan haruslah tunduk dan takwa terhadap titah Nekolim.

Baca Juga : Legenda Aktivis ” Bos” Rahman Tolleng

Jikalau situasi kemelut ini terus berlangsung, maka proses Balkanisasi yang sudah dipersiapkan oleh Nekolim tinggal menghitung hari mengingat sudah semakin terlihat munculnya social distrust, social disorder dan social disobeidience yang bisa menyulut timbulnya konflik horisontal yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu, upaya untuk selalu mengajak setiap anak bangsa agar kembali pada jati diri bangsa yaitu kepada cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dengan mengingatkan dan menyadarkan segenap anak bangsa untuk menjadikan Preambule UUD 1945 sebagai raison d’etre, pandangan hidup, tujuan hidup, falsafah hidup serta pegangan hidup dalam perikehidupan bertanah-air, berbangsa dan bernegara sekaligus juga sebagai upaya penyelamatan rakyat, tanah-air, bangsa dan Negara serta masa depan peradaban dunia itu sendiri.

Tentang Preambule UUD 1945

“Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.

Dan dengarkan sekali lagi Pembukaan Undang-Undang Dasar ’45:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjoangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

“Demikianlah bunyi Proklamasi beserta anak-kandungnya yang berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar ’45. Alangkah jelasnya! Alangkah sempurnanya ia melukiskan kita punya Pandangan-Hidup sebagai bangsa, kita punya Tujuan-Hidup, kita punya Falsafah-Hidup, kita punya Rahasia-Hidup, kita punya Pegangan-Hidup!

Karena itu maka Proklamasi dan Undang-Undang Dasar ’45 adalah satu “pengéjawantahan” daripada kita punya isi-jiwa yang sedalam-dalamnya, satu Darstellung daripada kita punja deepest inner self.”

(Ir. Soekarno, Re-So-Pim — Revolusi-Sosialisme Indonesia-Pimpinan Nasional)

BPUPKI
Suasana Di Sidang BPUPKI menjelang hari hari kemerdekaan ( foto : is)

Alinea Pertama

Istilah jalur rempah (spice route) tentu tidak setenar jalur sutera (silk route) yang lebih menempatkan China dalam posisi yang strategis sebagai pemain utama penghasil sutera dalam perdagangan dunia di masa silam. Sementara jauh sebelum itu rempah-rempah sudah lebih awal muncul sebagai komoditas penting dalam perdagangan dunia. Bahkan rempah-rempah yang juga berupa wewangian seperti kapur Barus (Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah) yang diolah dari kayu kamper telah dikenal di Mesir sebagai salah satu bahan mumifikasi sejak 5.000 tahun yang lalu, belum lagi rempah-rempah palawija terbaik dunia juga berasal dari seluruh pelosok Nusantara.

Seiring dengan semakin surutnya kekuasaan aristokrasi – monarkhi dan semakin berkembangnya kelas menengah di Eropa maka secara ekonomi peran perdagangan internasional semakin jauh berkembang sehingga melahirkan sistem ekonomi yang kemudian dikenal sebagai merkantilisme. Sengitnya persaingan dagang antar negara akibat praktek merkantilisme mendorong terjadinya pengiriman besar-besaran armada kapal dagang langsung ke tempat dimana sumber-sumber komoditi rempah-rempah bermula. Bahkan tidak hanya dengan cara berdagang, cara-cara aneksasi dan agresi yang represif dan opresif dengan peperangan sering kali digunakan untuk memastikan mereka mendapatkan harga “semurah-murahnya” dan sekaligus menyingkirkan para pesaingnya. Era kolonialisme dan imperialisme pun dimulai.

Baca Juga : Suka Atau Tidak Suka, Tiada Hari Ibu Tanpa Gagasan PKI Kebangkitan Perempuan

Di Nusantara, Portugislah yang pertama kali merebut dan menduduki Malaka. Setahun kemudian, tahun 1512 Portugis telah menginjakkan kakinya di Ternate – Maluku dan baru kemudian disusul Spanyol pada tahun 1521 di Tidore – Maluku. Daftar penjajahan dan penindasan di Nusantara pun semakin panjang dengan masuknya Belanda, Inggris hingga Jepang yang akhirnya dipuncaki dengan pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Terhitung 433 tahun lamanya proses penjajahan dan penindasan berlangsung di Bumi Nusantara sejak Portugis hadir di Maluku pada tahun 1512 sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Sungguh wajar jikalau proses panjang penindasan dan penjajahan yang dirasakan selama 433 tahun akhirnya membawa kesadaran tertinggi bangsa Indonesia akan betapa sakralnya arti kemerdekaan dalam pemaknaan yang hakiki. Merdeka sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dan terlepas dari penindasan dan penjajahan dalam bentuk apapun. Kesadaran itulah sebagai titik anjak dan dasar pijakan atas lahirnya rumusan yang kemudian tertuang di dalam alinea pertama Preambule UUD 1945.

Sharir , Soekarno dan Hatta (foto : is)

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”

Preambule UUD 1945 sebagai Declaration of Independence menjadikan alinea pertama tersebut di atas adalah sebuah pesan kepada dunia bahwa suku-suku bangsa Nusantara yang pada 28 Oktober 1928 diikrarkan menjadi bangsa Indonesia, menyerukan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Bangsa yang dimaksud tentu tidak hanya dimaksudkan hanya sebatas bangsa Indonesia melainkan juga bangsa-bangsa lain di dunia. Lebih dari itu, dalam jiwa dan spirit Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa yang dimaksud sejatinya adalah meliputi semua ciptaan Tuhan yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa meliputi hewan dan juga tumbuhan, yang terlihat dan tidak terlihat.

Kata kemerdekaan dalam pemaknaan Declaration of Indonesian Independence tentulah berbeda artinya dengan sekedar kebebasan (liberalism) yang cenderung justeru menghasilkan penindasan dan penjajahan dalam wajah lain bernama Globalisasi dengan bertopengkan isu-isu  Human Rights, Gender, Democracy, Economic Liberalism – Free Trade yang sesungguhnya bahkan lebih biadab dari para pendahulunya.

Baca Juga : Pengarusutamaan Pancasila, Itu yang Utama!

Kemerdekaan yang dimaksud dalam makna hakikinya adalah tidak ada lagi penjajahan dan penindasan dalam segala bentuknya karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan seperti yang disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam  pidatonya To Build the World A New di muka Sidang Umum PBB ke XV tanggal 30 September 1960, “Kita menginginkan satu dunia baru penuh dengan perdamaian dan kesejahteraan, satu dunia baru tanpa imperialisme dan kolonialisme serta tanpa exploitation de l’hommepar l’homme et de nation par nation”, penjajahan antar manusia dan penjajahan antar bangsa.

Tidak boleh ada penindasan dan penjajahan di atas dunia karena setiap apapun ciptaan yang ada di alam semesta dengan segala isinya merupakan ciptaan dari Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Dan Sang Maha Pencipta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tidak lain hanya menciptakan perikehidupan yang berkeadaban penuh dengan rahmatan lil alamin.

Baca Juga : PANCASILA DIMANAKAH KAU BERADA?

Tidak pernah ada ruang kesemestaan boleh menghadirkan suatu perikehidupan yang berkebiadaban dimana terjadi eksploitasi, penistaan, penindasan dan penjajahan antara sesama ciptaan. Semua ciptaanNya hidup bergotong-royong dalam alunan orkestrasi simponi kesemestaan yang senantiasa dipandu oleh derigensi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Alinea Kedua

Selama 433 tahun lamanya proses penjajahan dan penindasan berlangsung di Bumi Nusantara sejak Portugis hadir di Maluku pada tahun 1512 sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, selama itu pulalah perjuangan dan perlawanan terhadap penindasan dan penjajahan terus dilakukan dengan segenap jiwa dan raga tanpa kenal rasa lelah dan putus asa. Tak terhitung pengorbanan harta benda, tenaga, keringat, darah, bahkan korban jiwa untuk bisa merdeka lepas dari penindasan dan penjajahan.

Baca Juga : Pemilu Idol

Tak terhitung juga kegagalan demi kegagalan yang terus menerus terjadi di dalam setiap front pertempuran. Upaya pecah belah melalui politik devide et impera yang dilakukan oleh penjajah membuat kekuatan perlawanan bumiputera menjadi lemah untuk kemudian dengan mudah dikalahkan. Perlawanan-perlawanan yang bersifat lokal dan sporadis ternyata tak cukup kuat untuk mengusir penjajah dari persada Nusantara Ibu Pertiwi. Kesadaran tersebut yang kemudian membimbing sekelompok pemuda Nusantara dari berbagai daerah untuk berkumpul pada 27-28 Oktober 1928 dan kemudian berikrar untuk menjadi Indonesia yang akhirnya dikenal sebagai Sumpah Pemuda :

  1. KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH AIR INDONESIA
  2. KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA, MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA
  3. KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGJOENJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA

Yang diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya :

  • Kemauan
  • Sejarah
  • Bahasa
  • Hukum adat
  • Pendidikan dan kepanduan
Soekarno dan Hatta serta tokoh tokoh Politik Indonesia (foto : is)

Proses metamorfosa dari perjuangan pergerakan kedaerahan menjadi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia pada akhirnya menemukan bentuk kesejatian melampaui jamannya. Adanya kesatuan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia mendorong setiap anak bangsa memiliki kesamaan tekad yaitu : INDONESIA MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL dan MAKMUR.

“Dan perjoangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Kendati demikian, kemerdekaan yang sudah diperoleh tidak lantas boleh membuat rakyat Indonesia tenggelam dalam euphoria kemerdekaan yang memabukkan dan melenakan namun tetap dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa apa yang sudah dicapai baru menghantar rakyat Indonesia kepada kemerdekaan politik sebagai sebuah Negara. Kemerdekaan yang bersifat formalistik dimana rakyat Indonesia baru berkesempatan mengatur dirinya sendiri secara administratif. Inilah sejatinya yang dimaksud dengan menghantar ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Sesungguhnya terdapat kesadaran bahwa masih ada proses panjang yang harus diperjuangkan tidak saja untuk merdeka sebagai sebuah Negara tetapi jauh lebih fundamental adalah merdeka sebagai sebuah bangsa.

Baca Juga : Rakyat Tak Pernah Bersatu

Proses ini menjadi urusan yang belum selesai (unfinish business), suatu proses lanjutan untuk memastikan rakyat Indonesia masuk ke dalam gerbangnya kemerdekaan dan tinggal di istana kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Menjadi merdeka 100% adalah ketika daulat rakyat mampu ditegakkan sebagai sebuah bangsa berdaulat di atas kedaulatan wilayah negaranya yang dengan seluruh kekayaan alam dan segenap budi pekerti manusianya mampu berdiri di atas kakinya sendiri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan setinggi-tingginya kemuliaan peradaban umat manusia.

Ir. Soekarno dalam pidatonya di Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa, “Di dalam tahun ’33 saya telah menulis satu risalah. Risalah yang bernama ‘Mencapai Indonesia Merdeka’. Maka di dalam risalah tahun ‘33 itu, telah saya katakan, bahwa kemerdekaan, politieke onafhankelijkheidpolitical indenpendence, tak lain dan tak bukan, ialah satu jembatan, satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu, bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat. Di dalam Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat, di dalam Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan “jembatan”. Di seberang jembatan, jembatan emas, inilah, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia Merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi.”

Suasana KAA 1955 di Bandung (foto : is)

Alinea Ketiga

Kemerdekaan tentu saja tidak jatuh dari langit. Suatu proses panjang dari perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah mampu melewati satu tahap dengan menghantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Meski demikian seberapapun hebatnya sebuah perjuangan pergerakan kemerdekaan tetaplah akan hanya menjadi perjuangan yang tak berujung dan tak berkesudahan tatkala Allah Yang Maha Kuasa tidak berkehendak merubah nasib suatu kaum. Hanya atas kehendak Allah Yang Maha Kuasa sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dan hanya dengan keyakinan dan keinginan luhur itu pula Indonesia bisa meraih kemerdekaannya.

Baca Juga : Preambule UUD 1945, Declaration of Indonesian Independence Page 4

Proses panjang dialektika sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia memberikan hikmah atas kebenaran sebuah ayat (QS. 13:11), “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka”. Alinea ini juga sekaligus menyampaikan pesan kepada dunia sekaligus kepada generasi penerus bangsa bahwa kemerdekaan yang dicapai bukanlah pemberian dari bangsa atau negara lain manapun di dunia melainkan semata-mata atas perjuangan dari suatu kaum yang bernama bangsa Indonesia untuk mengubah nasibnya yang tertindas dan terjajah menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Alinea ketiga Preambule UUD 1945 secara tegas dan jelas menyampaikan pesan itu.

“Atas berkat rakhmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Baca Juga : Politik Dagang – Dagang Politik

Suatu keinginan luhur dari para leluhur yang telah lebih dulu berpulang namun tetap mewariskan semangat dan daya juang kepada generasi penerusnya agar melanjutkan apa yang sudah mereka perjuangkan demi kemerdekaan bangsanya untuk mengembalikan kemuliaan peradaban Bhumi Nusantara.  Adalah suatu kemuliaan yang dimiliki umat manusia tatkala mampu meletakkan dirinya sebagai pelanjut dan penerus dari cita-cita leluhurnya juga sebagai hamba dari Yang Maha Pencipta sehingga setinggi apapun pencapaian yang telah diraih itu hanya dimungkinkan semata hanya berkat restu leluhur dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Cita-cita luhur hanya akan terkabul dan terwujud jika datang dari suatu keluhuran budi nurani dan kecerdasan pekerti sejati.

Alinea Keempat

Hakekat dari ‘kemerdekaan adalah hak segala bangsa’ telah dijelaskan dalam alinea pertama. Demikian pula dengan tujuan kemerdekaan untuk membentuk sebuah Negara yang merdeka, berdaulat, bersatu adil dan makmur juga telah dijelaskan dalam alinea kedua. Alinea ketiga dengan jelas dan tegas menyatakan adanya kesadaran luhur bahwa hanya karena atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa maka rakyat Indonesia memperoleh kemerdekaannya.

Kedekatan Soekarno dan JFK ketika kunjungannya di negara Adikuasa tersebut ( Foto : Is)

Kemerdekaan yang diperoleh rakyat Indonesia merupakan pengakuan sekaligus penegasan dan peneguhan bahwa sejatinya rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi Negara Indonesia. Meski demikian tidak berarti perjuangan telah selesai karena kemerdekaan rakyat semestinya juga sekaligus merupakan kedaulatan bangsa dan Negara. Perjuangan tidak berhenti hanya sekedar membentuk sebuah Negara tetapi lebih dari itu adalah mewujudkan cita-cita untuk melahirkan kembali suatu tatanan peradaban silih asih-asuh-asah dalam perikehidupan bertanah-air, berbangsa dan benegara yang gemah ripah-rapih-repeh loh jinawi tata tentrem kerta raharja, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea keempat menyatakan :

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Kemerdekaan yang diperoleh tidak hanya memberi hak kepada rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraannya. Sebagai rakyat merdeka yang berkehidupan cerdas dan berkesejahteraan maju, bangsa Indonesia juga berkewajiban melindungi segenap bangsa dan tumpah darahnya untuk memastikan bahwa sejarah kelam penindasan dan penjajahan tidak boleh terulang lagi di Bhumi Persada Nusantara. Lebih dari itu, bangsa Indonesia wajib memastikan bahwa tidak boleh lagi ada penindasan dan penjajahan di atas dunia seperti yang pernah dialami oleh rakyat Indonesia selama ratusan tahun, tidak boleh lagi ada penindasan dan penjajahan antar manusia yang satu terhadap manusia yang lain dan antar bangsa yang satu terhadap bangsa yang lain (exploitation de l’homme par l’homme et de nation par nation) dan tidak boleh ada satu bangsa menjadi budak dari bangsa lain (een natie van koelies en een koelie onder de naties) sehingga tercipta perdamaian dunia dan keadilan sosial yang memuliakan manusia.

Baca Juga : Preambule UUD 1945, Declaration of Indonesian Independence Page 5

Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai sebuah kepanityaan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan kemerdekaan yang diperolehnya dalam suatu susunan Undang Undang Dasar Negara Indonesia agar memastikan rakyat menegakkan hak dan kewajibannya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga : Menguji Kepemimpinan Perempuan di DPR

Kelima hal yang disebut terakhir itulah yang oleh Ir. Soekarno diuraikan dan diperkenalkan pertama kali sebagai Pancasila dalam pidatonya di Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian akhirnya pada sidang PPKI ditetapkan sebagai falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

Kalam Penutup

Tak bisa dipungkiri bahwa proses panjang perjalanan bangsa sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 secara dialektis memperlihatkan betapa sesungguhnya penindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh kepentingan asing masih berlangsung hingga saat ini dengan berbagai bentuk variannya sesuai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan jaman. Semangat penguasaan dan eksploitasi dibungkus rapi dan indah dengan bertopeng jargon-jargon dan idiom-idiom yang seolah suci tetapi dipenuhi hidden agenda penguasaan dunia, The New World Order.

Sekalipun nampaknya telah terjadi perubahan geopolitik dunia baik ekonomi maupun politik internasional paska runtuhnya Uni Sovyet (balkanisasi) akan tetapi arah perkembangan sejarah peradaban umat manusia justru mengalami penurunan dan kemunduran hingga mencapai titik nadirnya. Pertarungan ideologi antara kapitalisme dengan komunisme pun telah berakhir. Dunia kemudian digiring ke arah agenda besar bernama Globalisasi dengan mengangkat lima isu utama : Human Rights, Gender, Democracy, Economic Liberalism – Free Trade dan Clean Government (anti KKN) yang dicanangkan oleh World Economic Forum di Davos yang menurut Samuel Huntington, “Indeed, the World Economic Forum’s main purpose is to function as a socializing institution for the emerging global elite, globalization’s ‘Mafiocracy’ of bankers, industrialists, oligarchs, technocrats and politicians. They promote common ideas, and serve common interests: their own.” Lebih jauh Huntington menambahkan, “[The Davos Class] have little need for national loyalty, view national boundaries as obstacles that are thankfully vanishing, and see national governments as residues from the past whose only useful function is to facilitate the elite’s global operations.

Baca Juga : Preambule UUD 1945, Declaration of Indonesian Independence Page 6

Kedaulatan politik dari setiap pemerintahan Negara direduksi melalui penciptaan Regional Economic yang meniscayakan terjadinya lalu lintas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja antar Negara di suatu kawasan regional secara bebas tanpa hambatan pajak dan cukai. Dengan kata lain, penciptaan Regional Economic dalam jangka panjang diarahkan pada terciptanya United State of e-Global System dibawah kendali Cyber Capitalism.

Di sisi lain, ledakan populasi penduduk dunia yang tidak diiringi dengan pertumbuhan luas daratan seringkali kemudian dipelesetkan dengan istilah bonus demografi yang terkesan ramah dan manis tetapi sejatinya justru menyimpan potensi persaingan yang rawan dengan konflik kepentingan yang semakin sengit bahkan kejam untuk menguasai kawasan-kawasan yang berkelimpahan dengan kesuburan dan kekayaan alam demi penguasaan atas sumber-sumber pangan, air dan energi yang menjadi kebutuhan utama manusia.

Bapak Republik Indonesia Tan Malaka yang Misterius

Jika di jaman dulu kawasan khatulistiwa sudah jadi ajang perebutan atas hasil rempah dan palawija oleh bangsa-bangsa non-khatulistiwa, tentu di saat ini dengan munculnya “bonus demografi”, kawasan khatulistiwa yang subur akan vegetasi dan kaya akan mineral tambang akan semakin menjadi incaran dari bangsa-bangsa yang hidup di kawasan non-khatulistiwa untuk memenuhi kebutuhan hidup atas pangan, air dan energi. Lebih dari itu, keistimewaan dan keunggulan dari Indonesia yang membuatnya lebih sexy dibanding Negara lain yang terletak di khatulistiwa selain karena letaknya sebagai Negara kepulauan yang memiliki kekayaan laut dan berada di jalur perhubungan laut antar benua dan antar samudera (Sea Lane of Communication) juga terletak di kawasan Ring of Fire yang sangat keberlimpahan akan kekayaan tambang mineral dan energi. Aktifitas vulkanik deretan gunung berapi yang dikenal sebagai Ring of Fire merupakan dapur pengolahan dan penghasil kekayaan mineral dan energi terbesar di dunia.

Pertarungan dan perebutan hegemoni di antara kepentingan asing untuk memenangkan penguasaan atas Indonesia masih terus berlangsung walau dalam rupa bentuk dan tampilan yang berbeda. Perkembangan dan kemajuan teknologi berperan besar dalam menentukan strategi perang yang digunakan. Dengan sengitnya rivalitas memperebutkan ruang hidup yang serba terbatas, “bonus demografi” bukanlah anugerah melainkan musibah kemanusiaan yang memicu terjadinya peperangan untuk berebut menjadi survival of the fittest. Lahan yang subur dan kaya sepanjang khatulistiwa tak mungkin mampu mencukupi pasokan kebutuhan pangan, air dan energi buat mereka yang disebut sebagai bonus demografi.

Baca Juga : Ojo Nokohi Wong!

Peperangan yang terjadi antara “tuan rumah” dengan para “tamu pendatang”, antara mereka yang tinggal di khatulistiwa dengan mereka yang berasal dari non-khatulistiwa berlangsung dengan tidak seimbang, peperangan asimetris (asymmetric warfare). Peperangan yang menggunakan seluruh sektor kehidupan manusia sebagai medan perangnya tanpa lagi melihat sipil ataupun militer. Peperangan tertutup tetapi menghalalkan segala metodologi dan teknologi apapun untuk digunakan mengalahkan musuh yang kemudian dikenal sebagai Proxy War.

Soekarno dalam pembelaannya di persidangan , Indonesia Menggugat ( foto : is)

Peperangan yang tidak lagi dilakukan antar Negara atas kepentingan ideologis apapun melainkan antara mereka yang ingin mengambil alih ruang hidup melawan mereka yang akan diusir dari ruang hidupnya. Peperangan yang dilakukan untuk memastikan sekelompok kecil orang berjaya memenangkan ruang hidup bagi dirinya sementara sekelompok besar yang lain binasa karena saling memangsa satu dengan yang lain. Penindasan dan penjajahan jenis baru inilah yang saat ini saya sebut sebagai Post Modern Kolonialisme-Imperialisme (POSMOKOLIM).

Situasi peperangan asimetris melalui proxy war yang saat ini sedang berlangsung memang membuat sekelumit paparan di atas terlihat seperti cerita hantu di siang bolong bagi mereka yang terperangkap di dalam candu ilusi kehidupan yang memabukkan dan melenakan. Banyak anak bangsa, anak negeri ini yang tak menyadari bahwa nasib masa depan mereka berikut dengan keturunannya tengah berada dalam serangan bahaya perang asimetrik.

Baca Juga : Ini Debat Idol, Bukan Diskusi Kelompencapir

Tapi bagi mereka yang mewarisi darah juang para leluhurnya akan menerima panggilan sejarah untuk tak pernah berhenti berjuang mengubah nasib kaumnya bersama-sama bergotongroyong mengembalikan arah gerak sejarah negeri ini kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai mana yang diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945. Bagi mereka hanya berlaku satu semboyan, “BANGKIT MELAWAN DEMI MASA DEPAN ATAU DIAM LALU MATI TERGILAS RODA SEJARAH!

AKHIR WAKTU

Dan ketika bumi semakin tua dan rapuh

Di tempat manusia berpijak

Tak ada lagi rasa

Tak ada lagi karsa

Tak ada lagi cipta

Para utusan diam membisu

Tak ada lagi masa

Tungku telah padam

Raga telah sirna

Desah napas terakhir

Wajah tak bermuka

Penulis oleh Mahendra Dandhi Uttunggadewa mantan Aktivis FKSMJ’98 dan  aktif sebagai Pengamat budaya

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top