Presiden Harus Satu Komando - strategi.id
Dialektika

Presiden Harus Satu Komando

Strategi.id-Presiden Harus Satu Komando

Strategi.id- Oliver Garceau, menulis bahwa proses politik itu sebagai pola interaksi yang berganda, setara, bekerjasama, dan bersaing yang menghubungkan warganegara partisipan yang aktif dalam posisi utama pembuat keputusan.

Begitu pula Gabriel Almond menyatakan bahwa Proses politik berkenaan dengan proses input dan output, yang dalam model komunikasi politik, dijelaskan  hawa  komunikasi politik model input merupakan proses opini berupa gagasan, tuntutan, kritikan, dukungan mengenai suatu isu isu aktual yang datang dari infrastruktur ditujukan kepada supra stuktur politiknya untuk diproses menjadi suatu keputusan politik (berupa undang undang, peraturan pemerintah, surat keputusan dan sebagainya)

Baca Juga : Kegalauan Daya Tahan Ekonomis Dan Psikologis

Sedangkan komunikasi model outpun adalah proses penyampaian atau sosialisasi keputusan-keputusan politik dari suprastruktur politik kepada infrastruktur pilitik dalam suatu sistem pemerintahan.

Pointnya adalah semua fungsi  yang ditampilkan oleh suatu sistem pemerintahan yakni; sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan,pembuatan dan penerapan serta penghakiman atas pelaksanaan peraturan dilaksanakan melalui sarana komunikasi.

Lewat komunikasi misanya, para orang tua, guru, pemuka agama, menanamkan sosialisasi politik.Para pemimpin kelompok kepentingan, wakil-wakil serta pemimpin partai melaksanakan fungsi fungsi artikulasi dan agregasi politik mereka dengan mengkomunikasikan tuntutan dan rekomendasi untuk menjadi kebijakan pemerintah.

Para birokrat memperoleh dan menganalisis informasi dari masyarakat dan dari berbagai bagian pemerintah sendiri.Sama dengan itu proses penegakan hukum pun dilaksanakan dengan menggunakan sarana komunikasi.Meski arus komunikas ipolitik melintas semua fungsi yang terdapat pada suatu sistem pemerintahan namun tetap ada dalam satu sistem pemerintahan.

Baca Juga : UPDATE Korona 6 April: 2.491 Kasus Positif dan 192 Sembuh

Itulah sedikit gambaran ideal tentang suatu sistem pemerintahan yang menjadi latar belakang pembicaraan kita, dan  mari kita tengok sistem pemerintahan kita. Semua tau sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial, sistem negara yang dipimpin oleh presiden.

Presiden Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemelihan umum (pemilu).lebih detail memiliki ciri ciri. sistem pemerintahan presidensial, yakni:

1) Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 2)Presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat proses pemilu bukan parlemen. 3)Presiden mengangkat menteri dalam kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Presiden juga bisa memberhentikan menteri. 4) Para menteri bertanggung jawab kepada presiden.

Baca Juga : Ucapan Terimakasih Kepada Presiden Jokowi Telah Menolak Pembebasan Napi Koruptor

Wewenang Presiden

Presiden pun memiliki wewenang yaitu : 1)Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. 2)Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 3)Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 4) Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. 5) Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa). 6) Menetapkan Peraturan Pemerintah. 7) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 8) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 9)Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. 10)Menyatakan keadaan bahaya. 10) Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. 11)Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 12)Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 13) Memberi remisi, amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 14)Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU. 15)Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 16)Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR. 17)Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.18)Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

Itulah wewnang presiden yang harus diperhatikan, mengapa….?! Karena bila kita tidak menempatkan Posisi Presiden sebagai mana mestinya, bisa dipastikan bahwa penanganan pandemi Covid 19 tidak akan berjalan baik.

Terbukti hingga hari ini pasien positif yang dinyatakan sembuh sebanyak 134 Orang (Minggu ,(5/4/20) , ini menunjukkan betapa mekanisme penanganannya  masih On the Tract.

Mekanisme Pendelegasian Wewenang

Namun perlu diingat oleh seorang presiden bahwa mekanisme pendelegasiaan wewenang haruslah diikuti dengan payung hukum yang kuat sehingga seperti kata pepatah “tidak menjadi duri didalam daging”.

Hal ini lah yang perlu dihutung oleh seorang presiden. Dan jangan terulang lagi seperti yang beberapa waktu lalu terjadi, seperti contoh kasus ada yang mengatakan boleh pulang mudik,ada yang mengatakan tidak boleh pulang mudik.

Baca Juga : Jerry Massie: Apa Yang Salah Dengan Ide Rizal Ramli

Ada yang mengatakan akan dilakukan social distancing, lockdown dilakukan karantina, dilakukan darurat sipil, sampai akhirnya diputuskan Pembatasan Sosial Bersekala Besar atau (PSBB), dan itu disampaikan oleh mereka mereka yang dianggab kurang berkompeten.

Inilah masalah yang terjadi. Karena bila kita berbicara Citra atau Image maka yang muncul adalah penilaian atas ada Kognisi, persepsi ,Motivasi dan ada Sikap.Disini jelas presiden akan tercermin secara kognisinya, secara presepsinya, secara motivasinya dan secara sikapnya.

Lebih parah lagi hal itu tidak disampaikan oleh seorang Presiden, akan menjadi pukulan balik bagi seorang Presiden itu dan akan sangat berbahaya bagi efek para pendukungnya, mengingat masa jabaran kedua  Presdiden Jokowi saat ini masih tergolong baru.

Protokol Penanggulangan Covid-19

Mencermati Citra presiden jokowi yang mengalami degradasi, meskipun secara tindakan penulis memandang sudah baik dengan adanya Gugus Tugas Covid 17, dikeluarkanya 5 Protokol penanggulangan Pandemi Covid19 yaitu 1)Protokol Penanganan Kesehatan, 2)Protokol Komunikasi Publik, 3) Protokol Transportasi dan Area Publik 4) Protokol Area Pendidikan 5)Protokol Pintu Masuk Wilayah Indonesia,

Namun hingga hari ini hal itu belum menunjukan perubhan seperti hari ini Menteri Kesehatan mengeluarkan Permenkes No 9 Tahun 2020 dimana beberapa pasal seperti Pasal 3 ( 1) Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota. (2) Permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Baca Juga : Pepesthen Korona dan Bencana Kemanusian


(3) Permohonan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu kabupaten/kota.kembali mengeluarkan Permenkes No 9 Tahun 2020 dimana dalam pasalnya 3 dinyatakan  (1) Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota. (2) Permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.(3) Permohonan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu kabupaten/kota.

Dalam pasal 4 dinyatakan

(1) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

  1. peliburan sekolah dan tempat kerja;
  2. pembatasan kegiatan keagamaan;
  3. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  4. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
  5. pembatasan moda transportasi; dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.


(2) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

(3) Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

(4) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.

(5) Pembatasan kegiatan keagamaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.

(6) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.

(7) Pembatasan tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:
a. supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi;
b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan
b. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.

(8) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.

(9) Pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

(10) Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk:

a. moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; dan
b. moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

(11) Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan.

Tugas Mentri Atau Presiden

Bila melihat diatas menjadi pertanyaan, apakah menteri kesehatan memiliki wewenang mengatur pemerintah daerah, apakah menteri kesehatan memiliki wewenang mengatur pendidikan dan tempat kerja.Inilah yang menjadi anggapan bahwa terjadi kegamangan yang dilakukan oleh Presiden.

Belum lagi terkait pelepasan Narapidana yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Ham dimana didalamnya ada narapidana Korupsi.

Harus dicermati oleh Presiden adalah bahwa Presiden adalah kepala pemerintahan hal hal yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan adalah menjadi tanggung jawab Presiden seperti dalam wewenang Presiden yang salah satu butirnya dinyatakan Presiden memiliki wewenang menyatakan negara dalam keadaan bahaya, bila itu wajib dijalankan ya jalankan.

Baca Juga : La Peste

Bila harus melakukan darurat sipil ya jalankan dengan seluruh konsekuensi seperti yang tercantum dalam Perpu No 23 Tahun 1959.Kemudian apakah tidak melanggar HAM (Hak Azasi Manusia), dalam HAM ada yang namanya Derogable Right dan Non Derogable Rights, Non Derogable Rights adalah Hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun.

Sedangkan Derogable Rights adalah hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara, dan pengurangan atau pembatasan itu haruslah: 1)bersifat sementara 2) Dimaksudkan untuk tujuan mengatasi keadaan krisis 3) Dengan maksud dikembalikannya keadaan normal sebagaimana biasanya untuk mempertahankan hak hak azasi manusia yang sifatnya fundamental.

Dengan penjabaran tersebut diatas jelaslah bahwa dalam penanganan pengendalian Covid19 presiden harus mengambil komando sendiri dan tentunya dengan bantuan para menteri untuk memberikan masukan dan bukan untuk bertindak yang terkesan sendiri sendiri.

Diakhir penulis mengingatkan, bila presiden tidak mengambil kembali kendali Citra presiden dalam penanganan Pandemi Covid 19 ini akan semakin lemah, terlebih bulan april ini sudah mendekati bulan Ramadhan, banyak kegiatan kegiatan yang melibatkan banyak massa dan itu berhubungan dengan kebebasan orang untuk beribadah.. disitu Presiden harus tegas dan jelas tidak ada kebijakan bersayap yang disampaikan oleh menteri menterinya.

Penulis : Bayquni, Pengamat Komunikasi Politik

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top