Prestasi Pemerintah Jokowi Dengan Menekan Angka Kemiskinan 2018 Dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN – strategi.id
Nusantara

Prestasi Pemerintah Jokowi Dengan Menekan Angka Kemiskinan 2018 Dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN

strategi.id - Prestasi Pemerintah Jokowi Dengan Menekan Angka Kemiskinan 2018 Dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN

Strategi.id – Presiden Joko  Widodo dengan Jas Biru dan dasi berwarna merah di hadapan para Anggota Majelis Perwakilan Rakyat  menyampaikan pidato nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 di Gedung MPR-DPR RI, Kamis (16/8/18).Prestasi Pemerintah Jokowi Dengan Menekan Angka Kemiskinan 2018 Dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN .Dalam laporan ini, Jokowi menyebut angka kemiskinan dan pengangguran 2018 menurun dari tahun sebelumnya.

Jokowi mengatakan tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen, dan angka kemiskinan turun dari 11,25 persen pada 2014 menjadi satu digit 9,82 persen pada 2018.

“Kinerja ekonomi tersebut telah mampu memperbaiki indikator utama kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen. Kemiskinan turun dari 11,25 persen pada 2014 menjadi satu digit 9,82 persen pada 2018,” kata Jokowi.

Selain itu, kata Jokowi, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan turun dari 0,406 menjadi 0,389. Serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan naik menjadi 71,5 pada tahun 2018. “Perbaikan indikator kesejahteraan rakyat itu terus kami upayakan di tengah dinamika yang ada,” menurut Jokowi.

Jokowi mengatakan reformasi fiskal dan struktural yang dilakukan pemerintahnya telah mengembalikan Indonesia ke peringkat layak investasi dari seluruh lembaga rating internasional. Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business juga meningkat tajam, naik 48 peringkat dalam tujuh tiga tahun terakhir.

“Logistic Performance Index Indonesia juga naik tujuh peringkat dalam 2014-2018. Capaian-capaian tersebut menjadi pemicu bagi kita semua untuk terus bekerja keras bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Jokowi kerja keras pemerintahan bersama dalam melakukan reformasi ekonomi telah membawa kepada momentum pertumbuhan. Reformasi di bidang fiskal juga telah menghadirkan APBN yang sehat, adil, dan mandiri.

“Sehat karena APBN disusun dengan prudent, realistis, dan efektif untuk memajukan pembangunan Indonesia, serta antisipatif menghadapi tantangan domestik dan global,” kata dia.

Jokowi mengatakan perbaikan struktural terus dipacu dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkokoh daya saing bangsa, memperkokoh ketahanan ekonomi, dan memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Kita harus terus menggiatkan investasi, ekspor, dan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang menciptakan produktivitas, nilai tambah tinggi, dan devisa negara,” tutur dia.

Guna menunjang tujuan-tujuan di atas, kata Jokowi, kebijakan fiskal dan APBN 2019 dirancang dengan tema ‘APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia’.

Tema tersebut diwujudkan melalui tiga strategi utama, yaitu mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif melalui kebijakan value for money untuk mendukung program prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan.

Jokowi menyebutkan gambaran dan proyeksi perekonomian Indonesia yang akan menjadi landasan dalam menyusun Asumsi Dasar Perhitungan RAPBN 2019, diperkirakan masih akan sangat dinamis dan menantang.

“Pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 persen. Pertumbuhan tersebut akan semakin adil dan merata, dengan mendorong makin cepat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal,” kata dia.

Selain itu, lanjut Jokowi, pihaknya akan memperkuat usaha ultra mikro, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kemudian, berusaha menekan ketimpangan antardaerah serta memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan, serta memperkuat ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan secara lebih fokus dan lebih cepat.

Dari sisi sektoral, kata Jokowi, sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja perlu didorong lebih maju. Sektor swasta didorong untuk semakin berperan, sehingga mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh.

“Untuk itu, penguatan industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah perlu didorong dan dikembangkan dengan memperkuat industri hulu hingga hilirm,” ujar dia.

Tak hanya itu, kata Jokowi, iklim investasi juga terus diperbaiki agar efisien dan terukur, melalui deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi. Hal ini penting untuk mendorong berkembangnya industri, khususnya industri skala kecil dan menengah di bidang manufaktur, konstruksi, serta industri jasa.

“Termasuk industri berbasis digital yang sangat bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang produktif dan inovatif,” kata dia.

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS), lanjut Jokowi, diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha.

Sementara, untuk mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, Jokowi mengatakan, pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi hanya 0,5 persen. Dalam periode 2015 hingga semester I 2018, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan Rp299,9 triliun, dengan nilai realisasi subsidi bunga KUR sebesar Rp32,1 triliun dan telah dinikmati oleh 12,3 juta UMKM.

“Program dana bergulir ultra mikro untuk masyarakat di lapis terbawah telah disalurkan sebesar Rp1,1 triliun kepada 392,1 ribu usaha mikro. Tahun 2019, Pemerintah terus meningkatkan bantuan kepada UMKM dan koperasi melalui subsidi KUR yang akan mencapai Rp12,2 triliun dan dana bergulir bagi usaha ultra mikro sebesar Rp3 triliun,” tutur Jokowi.

“Pada 2019, pemerintah akan berupaya menjaga inflasi pada rentang 3,5 persen plus/minus 1 persen. Tingkat inflasi yang rendah tidak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tetapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok,” pungkasnya.

Pengendalian inflasi, menurut Jokowi, dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa, khususnya pangan, melalui peningkatan kapasitas produksi nasional dan efisiensi di sepanjang rantai pasokan.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top