Program Sertifikasi Tanah Jokowi Lebih Mengedepankan Kepemilikan Pribadi - strategi.id
Corong

Program Sertifikasi Tanah Jokowi Lebih Mengedepankan Kepemilikan Pribadi

Strategi.id - Indonesia Muda: Usir Dan Tangkap Pembawa Pesan Kepihak Berwajib
Strategi.id - Program Sertifikasi Tanah Jokowi Lebih Mengedepankan Kepemilikan Pribadi

Strategi.id – Ada lima prinsip dasar melatar belakangi kelahiran UUPA yaitu: Pertama, pembaruan hukum agraria agraria kolonial menuju hukum agraria nasional; Kedua yang menjamin kepastian hukum; Ketiga Penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah di Indonesia; Keempat mengakhiri penghisapan feodal dan perombakan struktur penguasaan tanah; Kelima sebagai wujud implementasi atas pasal 33 UUD 1945.

Dari kelima prinsif yang melatar belakangi lahirnya UUPA diatas. Lebih mengedepan Semangat Nasionalisme dalam bidang pertanahan dan merupakan Wujud nyata Penguasaan atas Tanah Oleh Negara. Jika kita melihat program sertifikasi tanah yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi lebih mengutamakan kepelimilikan Pribadi.

Cara berfikir Jokowi yang lebih mengedepankan Hak milik Pribadi yang mewarnai program sertifikasi Tanah. Membuat Jokowi menuduh serampangan Kepada bapak Prabowo Subianto.

Tuduhan serampangan ini tentunya tidak mengherankan, sesuai dengan karakter Ugal-ugalannya Bapak Joko widodo dalam menjalankan Pemerintahan Selama 4 Tahun yang berdampak pada kesejahtraan rakyat Indonesia.

Baca Juga : Jokowi Minta Urusan Pertanahan Gunakan Sistem Berbasis Digital

Wujud penguasaan Negara atas Tanah yang tertuang dalam Prinsip Dasar UUPA, mengatur tentang penggunaan Tanah yang dapat Mensejahtrakan Rakyat Indonesia. Salah Satunya diatur dalam Pasal 28 Undang -undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

(1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

(2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar. Dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik. Sesuai dengan perkembangan zaman.

(3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pemberian HGU tentunya memberikan Pemasukan kepada kepada Kas Negara. Yang menggaji Pegawai Pemerintahan yang dipimpin Bapak Joko widodo secara Ugal-ugalan selama 4 tahun. Disamping itu juga menciptakan Lapangan Pekerjaan lebih banyak kepada Rakyat Indonesia.

Hak Guna Usaha milik Perusahaan Yang kelola Bapak Prabowo Subianto yang sewaktu-waktu bisa dikembalikan ke negara. Tentunya sangat berbeda dengan Program Sertifikasi Tanah Bapak Joko widodo yang mengedepankan Kepemilikan Pribadi. Dimana dapat dikembalikan kepada negara harus melalu ketetapan Pengadilan, Ganti Rugi dan atau Jual Beli dengan Pemerintah.

Disamping tuduhan serampangan Bapak Joko widodo mungkin Lupa. Sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare. Atau hampir setengah Pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer persegi. Dari 5,1 juta hektare (51.000 kilometer persegi), sebanyak 3,1 juta hektare telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami.

Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sekitar 10 juta hektare.
Kelompok perusahaan itu dikendalikan 29 taipan yang perusahaan induknya terdaftar di bursa efek, baik di Indonesia dan luar negeri.

Dimana dalam Proses Penguasaan dan Penerbitan HGUnya masih menyisakan segudang masalah bagi masyarakat adat dan Petani sampai sekarang.

Siapa para taipan–yang dalam bahasa Jepang artinya tuan besar–yang menguasai kelompok perusahaan sawit itu?

Mereka adalah Grup Wilmar (dimiliki Martua Sitorus dkk), Sinar Mas (Eka Tjipta Widjaja), Raja Garuda Mas (Sukanto Tanoto), Batu Kawan (Lee Oi Hian asal Malaysia), Salim (Anthoni Salim), Jardine Matheson (Henry Kaswick, Skotlandia), Genting (Lim Kok Thay, Malaysia), Sampoerna (Putera Sampoerna),Dan Surya Dumai (Martias dan Ciliandra Fangiono).

Lalu Grup Anglo-Eastern (Lim Siew Kim, Malaysia), Austindo (George Tahija), BW Plantation-Rajawali (Peter Sondakh), Darmex Agro (Surya Darmadi), DSN (TP Rachmat dan Benny Subianto), Gozco (Tjandra Gozali), Harita (Lim Hariyanto Sarwono), IOI (Lee Shin Cheng, Malaysia), Kencana Agri (Henry Maknawi), Musim Mas (Bachtiar Karim), Sungai Budi (Widarto dan Santosa Winata), Tanjung Lingga (Abdul Rasyid), Tiga Pilar Sejahtera (Priyo Hadi, Stefanus Joko, dan Budhi Istanto).

Baca Juga : Capai Target, Gubernur Sulut Apresiasi Program Sertifikat Tanah Jokowi

Disamping itu Perusahaan Luhut Binsar Panjaitan Sejak tahun 2005, Grup Toga Sejahtera Kalimantan Timur (Kaltim) , PT Perkebunan Kaltim Utama I (PKU) dan PT Kutai Energi, disebut-sebut telah mengambil 1.300,59 hektar. Ijin lokasi diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara dengan nomor 10/DPtn/UM-10/V-2004, tanpa sosialisasi dan pembebasan tanah kepada kelompok tani dan masyarakat adat.

Dari Prinsif dasar yang melatar Belakangi Lahirnya Undang-undang Pokok Agraria dan Segudang Masalah yang bertahun-tahun bergejolak dimasyarakat akibat Penerbitan Hak Guna Usaha Kepada beberapa Group Yang telah kami uraikan diatas.

Sebagai seorang presiden sudah Sepantasnya Bapak Joko Widodo Mencabut tudingan Nuansa cara Pandang mengedepankan Hak Milik Pribadi dari pada Penguasaan Negara atas Tanah pada Debat Pilpres yang diselenggarakan 17 Februari kemaren dan memohon maaf kepada Bapak Prabowo Subianto

OLEH : Ali Zubeir Hasibuan,SH ( TIM ADVOKASI INDONESIA MUDA )

Berikan Komentar

Berikan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Atas