Rakyat Harus Awasi Sidang Gugatan Perindo dan JK – strategi.id
Nusantara

Rakyat Harus Awasi Sidang Gugatan Perindo dan JK

Strategi.id - Rakyat Harus Awasi Sidang Gugatan Perindo dan JK
Strategi.id - Rakyat Harus Awasi Sidang Gugatan Perindo dan JK

Strategi.id – rakyat harus mengawasi dan mewaspadai gugatan Perindo terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta periode wapres tidak dibatasi. Sebab bisa jadi kekuatan uang dan pengunaan kekuasaan akan menjadi faktor yang akan mengintervensi lembaga peradilan, yang berdampak pada independensi putusan hakim.

Apalagi, setelah Perindo mengajukan gugatan, tak lama kemudian Wapres Jusuf Kalla mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam perkara itu. JK yang saat ini menjabat sebagai wapres yang ke-2 kali, secara terang-terangan meminta MK untuk memprioritaskan gugatan yang diajukan oleh Perindo.

“JK bahkan meminta agar bisa diputuskan sebelum waktu pendaftaran Capres -Cawapres .
Rakyat bertanya, Ada apa ini?”, Tanya Adi Kurniawan, Ketua Umum ormas Baranusa di Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Pada 10 Juli 2018 Perindo mendaftarkan gugatan, dan MK menyidangkan perdana permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut pada 18 Juli 2018.

Ada 6 tahapan acara persidangan yang biasa dilakukan MK, mulai dari Sidang Panel, Rapat Panel, Sidang Pleno, Rapat Permusyawaratan Hakim, Minutasi Putusan, dan terakhir Proses Pemutusan Hasil Sidang.

“Kami mencermati, ada indikasi pemaksaan percepatan proses sidang, sekadar untuk mengejar target batas pendaftaran capres-cawapres tanggal 10 Agustus 2018. Publik pantas menduga ada permainan tidak wajar oleh MK dalam menangani sidang gugatan diajukan Perindo tersebut,” ujarnya.

Adi juga mengatakan Sidang Panel dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pokok permohonan/dan atau pengesahan alat bukti, seharusnya dan biasanya mebutuhkan waktu minimal 3-4 minggu untuk bisa diputuskan, tetapi majelis hakim meminta Perindo mengajukan selambat-lambatnya 14 hari ke depan untuk memperkuat dalil konstitusionalnya.

Peraturan MK Nomor 1/2018 tidak membatasi waktu sidang. “Namun ada kesan menganak-emaskan kasus tersebut”, imbuh Adi.

Untuk itu, Adi Kurniawan mengatakan Barisan Relawan Nusantara (BARANUSA) yang merupakan bagian dari pendukung militan Jokowi menuntut MK untuk segera menghentikan dan menolak sidang gugatan Perindo atas uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebab, ketentuan masa jabatan 2 periode adalah amanat UUD 1945 dan bukan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Kedua, rakyat harus megawasi dan mewaspadai kemungkinan terjadinya praktik-praktik suap dan transaksional yang merugikan rakyat.

Selain itu, Baranusa meminta KPK melacak dan mengawasi dengan segenap kewenangannya atas adanya indikasi permainan uang yang merugikan negara dan penyalahgunaan jabatan dalam pengajuan gugatan tersebut.

“Terakhir, kami meminta Bapak Jusuf Kalla untuk berjiwa besar dengan menghormati hasil amandemen UUD 1945 tentang masa jabatan capres dan wapres 2 periode demi terciptanya alih generasi,” tutup Adi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top