Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Senin (23/07/18) – strategi.id
Nusantara

Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Senin (23/07/18)

Strategi.id - Pimpinan DPR termasuk Ketua DPR, Bambang Soesatyo (duduk berbaju putih) mengadakan pertemuan informal dengan pimpinan Fraksi DPR di ruang kerja Ketua DPR, Kompleks Parlemen, Selasa, 30 Januari 2018. ( Foto: Istimewa )
Strategi.id - Pimpinan DPR termasuk Ketua DPR, Bambang Soesatyo (duduk berbaju putih) mengadakan pertemuan informal dengan pimpinan Fraksi DPR di ruang kerja Ketua DPR, Kompleks Parlemen, Selasa, 30 Januari 2018. ( Foto: Istimewa )

Strategi.id – Bambang Soesatyo (Bamsoet) sejak menjabat sebagai Ketua DPR terus melakukan gebrakan pembaruan di parlemen, khususnya menyangkut respons lembaga itu terhadap berbagai masalah publik.

Di internal, Bambang menguatkan barisan dengan memantapkan komunikasi antara pimpinan DPR dengan seluruh fraksi yang ada. Bila di era sebelumnya pertemuan antara pimpinan dewan dengan fraksi hanya yang diwadahi Badan Musyawarah (Bamus), kini Bambang berani membuat forum informal mingguan. Di situ, mereka membahas berbagai isu, dari yang ringan hingga yang berat.‎

Di sisi eksternal, Bambang rajin memantau isu-isu yang dirasakan publik, khususnya melalui media massa. Setiap pagi, Bambang memang meminta kepada stafnya agar dirinya diberikan isu-isu yang sedang dibahas oleh komisi-komisi di DPR plus yang berkembang di publik.

Seperti hari ini Ketua DPR RI  Bambang  Susatyo merespon atas isu-isu aktual, Senin (23/07/18) yang beredar lewat jaringan WA di masyarakat antara lain :

1. Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas dugaan suap pelaksanaan tugas atau pelayanan di dalam Lembaga Permasyarakatan (Lapas), (20/7), Ketua DPR:
a. Meminta Komisi III DPR mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mengusut tuntas dan menyeluruh guna mencegah berulangnya kasus tersebut;
b. Meminta Komisi III DPR memanggil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk meminta penjelasan dan secara serius melakukan evaluasi terhadap rasio jumlah sipir dan memperketat sistem pengawasan di dalam Lapas.
d. Meminta Komisi III DPR mendorong Menkumham mendesak Dirjen Permasyarakatan untuk melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana di seluruh Lapas di Indonesia, guna mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam Lapas seperti Lapas yang tidak sesuai dengan standar atau terjadinya over capacity.

2. Terkait adanya sejumlah indikasi adanya pemalsuan data dokumen perizinan penangkapan ikan yang ditemukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sehingga Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) belum dapat diterbitkan, Ketua DPR:
a. Meminta Komisi III DPR dan Komisi IV DPR mendorong KKP dan Kepolisian untuk melakukan investigasi terhadap indikasi pemalsuan data dokumen perizinan penangkapan ikan dan menindak tegas pelaku pemalsuan data tersebut yang menyebabkan tidak diterbitkannya SIPI;
b. Meminta Komisi IV DPR mendorong KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melakukan evaluasi terhadap sistem perizinan terintegrasi berbasis elektronik (online single submission/OSS) apakah sistem tersebut sudah didukung dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai serta kemampuan nelayan dalam mengaplikasikan sistem tersebut;
c. Meminta Komisi IV DPR mendorong KKP untuk memberikan penyuluhan secara berkala kepada nelayan dan pengusaha perikanan mengenai prosedur penangkapan ikan dan mengimbau kepada nelayan dan pengusahan perikanan agar tidak mengajukan dokumen ataupun informasi palsu yang dapat berpotensi merugikan negara.

3. Terkait rencana pemerintah menambah anggaran subsidi energi tahun 2018 tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan, Ketua DPR:
a. Meminta Komisi VII DPR mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) jika melakukan penambahan subsidi energi harus melalui mekanisme APBN Perubahan (APBN-P), mengingat setiap perubahan pada APBN harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta perlu melalui persetujuan DPR agar tidak bertentangan dengan Undang-undang;
b. Meminta Komisi VII DPR dan Komisi XI DPR mendorong Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan untuk melakukan rapat bersama dalam mencari alternatif solusi agar tidak ada penambahan subsidi energi tanpa melalui mekanisme APBN-P.

4. Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2-1) pada hari Senin (23/7), dengan tuntutan penyelesaian Honorer K2 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Ketua DPR:
a. Meminta Komisi II DPR dan Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk melakukan rapat bersama terkait komitmen pemerintah terhadap tenaga honorer K2 yang telah mengikuti tes CPNS pada tahun 2013;
b. Meminta Komisi II DPR mendorong Kemenpan-RB mencarikan solusi untuk tenaga honorer K2 yang tidak lolos tes CPNS pada tahun 2013.

5. Terkait Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2018 dengan tema Anak Indonesia Anak GENIUS (Gesit-Empati-Berani-Unggul-Sehat), Ketua DPR:
a. Berharap dalam peringatan ini dapat dijadikan momentum untuk mendorong lingkungan terkecil yaitu keluarga agar dapat berperan aktif dalam proses tumbuh kembang anak melalui pembentukan karakter, pendidikan dan kesehatan, mendorong Pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini, serta dapat menginspirasi agar anak Indonesia termotivasi untuk menjadi agen perubahan;
b. Mengimbau kepada anak Indonesia agar ASIAN Games 2018 dapat dijadikan momentum bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif di dunia olahraga dan belajar tentang sportivitas, sehingga menghasilkan generasi muda yang berprestasi;
c. Meminta Komisi VIII DPR mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk terus berupaya menciptakan kota dan lingkungan layak anak serta memperjuangkan dan menghormati hak-hak anak Indonesia yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak mendapat perlindungan, dan hak partisipasi, sehingga dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang GENIUS;
d. Mengimbau kepada para tenaga pendidik dan orang tua untuk terus berusaha menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak, seperti menghargai perbedaan, pluralisme, toleransi, rasa perdamaian dan persatuan, serta anti kekerasan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi maju yang melek teknologi dan memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik.

6. Terkait menurunnya performa maskapai Garuda Indonesia yang semakin sering mengalami keterlambatan (delay) dalam penerbangan pesawat, Ketua DPR:
a. Meminta Komisi V DPR mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama pengelola bandara (PT. Angkasa Pura) melakukan kajian terkait urgensi pembangunan dan perluasan area bandara (landasan pacu, terminal, apron), mengingat bandara yang ada saat ini sudah tidak memadai (overload).
b. Meminta pihak manajemen Garuda Indonesia untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik terhadap operasional jadwal penerbangan maupun penjadwalan tugas crew maskapai Garuda Indonesia, agar keterlambatan/delay dan fasilitas pelayanan dapat ditingkatkan;
c. Meminta pihak manajemen Garuda Indonesia agar dalam melakukan efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan, hak-hak, serta aspek keselamatan terhadap konsumen;
d. Meminta kepada pihak manajemen Garuda Indonesia agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan internal perusahaan secara profesional sehingga tidak berdampak kepada operasional pelayanan kepada konsumen. *(Bamsoet)*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top