Responsif, Partai Berkarya Langsung Copot Bacaleg Eks Napi Korupsi - strategi.id
Nusantara

Responsif, Partai Berkarya Langsung Copot Bacaleg Eks Napi Korupsi

Jakarta, Strategi.id – Partai Berkarya telah mencopot 16 orang bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang merupakan mantan narapidana perkara korupsi. Penggantian berkas 16 orang bakal caleg tersebut–baik untuk DPR maupun DPRD– dilakukan begitu mendapat pemberitahuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sebelum batas akhir penggantian berkas.

“Itu kan caleg-caleg ( mantan napi korupsi) yang ada di daerah ya. Sudah sampaikan ke Provinsi kabupaten kota yang mencalegkan, yang meloloskan sebelumnya agar dievaluasi dan diganti. Alhamdulilah mereka sudah tergantikan,” kata Ketua Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang seperti dikutip Kompas.com, Rabu (1/8/2018) malam.

Ke-16 bakal caleg mantan koruptor itu diganti dengan bacaleg cadangan. “Langsung kita minta segera diganti karena kan juga ada beberapa cadangan yang sudah masuk daftar antri. Kita gantikan mereka-mereka dengan yang fresh,” kata dia. Lebih lanjut saat ditanya mengenai berasal dari daerah pemilihan (dapil) mana 16 bacaleg eks napi korupsi, Badaruddin tidak mengetahui secara detail.  Sebab, hal tersebut masuk domain pengurus partai Berkarya di provinsi kabupaten atau kota yang bersangkutan. “Waduh aku nggak hafal. Aku lihat saja ada 16, ada beberapa daerah di Jambi, daerah timur satu dua,” lanjut Badaruddin.

Setelah tahap penggantian berkas bakal caleg yang bermasalah, KPU akan menyusun dan mengumumkan daftar calon sementara (DCS) pada 8-12 Agustus 2018. Pada tahap ini, seluruh data akan dibuka agar masyarakat dapat menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap DCS pada 12-21 Agustus 2018. Jika ada masukan, KPU akan mengklarifikasi kepada parpol pada 22-28 Agustus 2018. Parpol diberi waktu untuk memberi tanggapan pada 29-31 Agustus 2018.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi caleg. Pasal 4 Ayat 3 PKPU itu melarang parpol mencalonkan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Selain itu, pelarangan diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top