Ribuan Karyawan Pertamina Desak Rini Soemarno Dicopot - strategi.id
BUMN

Ribuan Karyawan Pertamina Desak Rini Soemarno Dicopot

Jakarta, Strategi.id – Ribuan anggota Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FAPPB) melakukan demonstrasi di depan Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (20/7/2018). Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno dicopot dari jabatannya.

Demonstrasi besar-besaran karyawan Pertamina yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini mengakibatkan kemacetan mengular sepanjang jalan Medan Merdeka Selatan, mulai dari kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat hingga ke dekat Gedung Antara.

Dalam orasinya, karyawan Pertamina menuntut agar Menteri BUMN Rini Soemarno dicopot dari jabatannya karena dianggap tak mampu bekerja dan mempertahankan perusahaan BUMN untuk menyejahterakan rakyatnya sendiri.

Permintaan para pekerja Pertamina agar Rino Soemarno dicopot karena keputusan Kementerian BUMN yang mengakuisisi Pertagas oleh PGN.  Mereka menganggap keputusan itu berkedok aksi korporasi. “Menuntut agar CSPA dibatalkan, serta seluruh proses akuisisi tersebut dihentikan,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Bagus Bramantio saat berorasi di depan Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

“Kalau tak mampu bekerja, Bu Rini turun saja. Masih banyak orang mampu yang mau dengarkan permintaan rakyatnya,” kata dia.

Bagus menyebut keputusan akuisisi dari tiga opsi ini korporasi terlalu terburu-buru, tanpa kajian ,dan tidak transparan. Akuisisi perusahaan yang sepenuhnya milik BUMN kepada perusahaan publik ini, kata dia, berdampak pada transfer profit kepada pihak asing. Bahkan mengancam kedaulatan kepemilikan perusahaan BUMN yang semestinya dikelola negara.

“Intinya begini, kami akan tetap jaga dan bela perusahaan ini, jangan sampai aset negara hilang begitu saja karena ketamakan satu atau beberapa golongan,” katanya.

Akuisisi ini juga dianggap bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana perbuatan hukum dalam proses penggabungan atau pengambilalihan perseroan wajib memperhatikan kepentingan karyawan yakni aspirasi para pekerja itu sendiri.

“Tapi mereka selalu mengabaikam permintaan kami terkait hal itu,” kata Bagus.

Bagus juga menyebut agar pihak BUMN segera membentuk kembali Direktorat Gas, Energi Baru Terbarukan di Pertamina sebagai bukti keseriusan pemerintah mendorong perusahaan pertamina menjadi leader holding di Indonesia.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top