Internasional

Rusuh Di Paris Tak Hanya Karena Kenaikan Harga Diesel

Aksi Protes di Paris ( foto : Stephane Mahe/Reuters / is)

Strategi.id – Setelah rangkaian demonstrasi di Paris dan beberapa kota besar yang berakibat pada meninggalnya sejumlah orang, pemerintah Prancis menunda kenaikan harga bahan bakar diesel yang menjadi pemicu protes.

Kenaikan pajak terhadap diesel digagas Presiden Emmanuel Macron sebagai langkah perlindungan terhadap lingkungan hidup, namun dianggap memberatkan.

Pihak berwenang tak menduga aksi protes atas kenaikan bahan bakar dan biaya hidup yang berujung kerusuhan bakal berlangsung hingga lebih dari dua minggu.

Demonstrasi ini dimulai sejak (17/11/18) lalu ketika para sopir kendaraan mendukung gerakan ‘rompi kuning’ yang mengumpulkan lebih dari 280 ribu orang di seantero Prancis untuk menggelar unjuk rasa menolak kenaikan pajak bahan bakar.

Presiden Prancis Emmanuel Macron awal tahun ini mengumumkan kenaikan pajak bahan bakar sebagai bagian dari rencana Prancis untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil tak terbarukan.

Aksi protes ini ini dikenal sebagai gerakan rompi kuning.

Presiden Emmanuel Macron akan mengadakan pertemuan darurat dengan perdana menteri dan menteri dalam negeri pada hari ini untuk membahas penanggulangan aksi kerusuhan dan mengajak pemrotes berdialog lebih lanjut.

Ketika ditanya tentang memberlakukan keadaan darurat, Griveaux mengatakan hal tersebut juga akan dibicarakan dalam kesempatan yang sama.

“Akan jadi tidak masuk akal jika setiap akhir pekan akan terjadi kerusuhan atau pertemuan di Prancis.”

Baca Juga: Rangkaian Demontrasi Di Prancis Memuntut Penundaan Kenaikan BBM Diesel

Aksi protes dimulai sejak 17 November dan dengan cepat menyebar berkat media sosial, dengan pemrotes memblokir jalan di seluruh Prancis dan menghalangi akses ke pusat perbelanjaan, pabrik dan beberapa tempat pengisian bahan bakar.

Pihak berwenang mengatakan kelompok-kelompok dari gerakan paling kanan hingga paling kiri serta “penjahat” dari pinggiran kota telah menyusupi gerakan rompi kuning di Paris pada hari Sabtu, meskipun Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner mengatakan sebagian besar dari mereka yang ditangkap adalah pemrotes tanpa kelompok yang datang karena terprovokasi.

Kerusuhan besar di Paris terjadi di Champs-Elysées. Setidaknya lima ribu polisi diturunkan untuk mengawal para pengunjuk rasa yang mengenakan rompi kuning.

Namun Juru Bicara Gerakan Rompi Kuning, Laetitia Dewalle, menegaskan mereka menggelar unjuk rasa damai.

“Kami berada di sini bukan untuk bertikai dengan polisi. Kami hanya ingin pemerintah mendengarkan keinginan kami,” kata Dewalle kepada kantor berita AFP.

Bukan cuma soal BBM

Protes yang dipaparkan kelompok demonstran jelas. Namun sebenarnya terdapat hal lain yang menyatukan Gerakan Rompi Kuning ini, di luar kemarahan mereka tentang peningkatan pajak dan biaya hidup sehari-hari.

Di sebuah negara di mana demonstrasi kerap diinisiasi partai politik dan serikat buruh, Gerakan Rompi Kuning terlihat berbeda.

Tidak ada pimpinan nasional yang muncul, tak ada struktur formal atau afiliasi tertentu yang mempersatukan pengunjuk rasa dari berbagai kalangan usia dan ideologi kiri atau kanan.

Kelompok orang yang mendukung Presiden Macron pun dilaporkan turut mendukung protes massal ini.

Penggalangan massa ini adalah sinyal bahwa Macron gagal mengembalikan kepercayaan publik terhadap politikus. Dan ketimpangan terus terjadi.

Baca JugaHarga BBM di Papua Turun Rp93 Ribu Jadi Rp6.450 per Liter

Para pengunjuk rasa yang terlibat kerusuhan dengan polisi Sabtu kemarin bukanlah warga negara yang termarjinalkan, tapi mereka yang mengklaim berjuang meski bekerja, yang merasa tak tahan dengan persoalan ekonomi Prancis, terutama saat kalangan kelas atas mendapatkan keringanan pajak.

Pemerintah Prancis menuding kelompok ultra-kanan berada di balik kekerasan di Paris. Tapi sebenarnya ada pula warga awam, baik yang turun ke jalan maupun tidak, yang mendukung Gerakan Rompi Kuning.

Keberagaman dan demokrasi Prancis selama ini telah menjadi kekuatan masyarakat negara itu, tapi juga membuat tujuan publik tak jelas serta sulit dikontrol.

Berikan Komentar

Berikan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

fourteen − 12 =

Atas