Sasaran-Sasaran Pembangunan Nasional Dirumuskan dalam GBHIP - strategi.id
Nusantara

Sasaran-Sasaran Pembangunan Nasional Dirumuskan dalam GBHIP

Strategi.id- bpip strategi pembangunan
Strategi.id-Sasaran-Sasaran Pembangunan Nasional Dirumuskan dalam GBHIP

Strategi.id- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, salah satu tugas Kedeputian Pengkajian dan Materi adalah menyusun Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP). Sesuai dengan itu, Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP telah berhasil merumuskan Sasaran-sasaran Pembangunan Nasional yang dituangkan ke dalam Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP).

GBHIP yang telah disusun, memuat pokok-pokok pikiran Pancasila; Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara; Empat uapaya untuk mewujudkan masyarakat Pancasila (Catur Upaya Pancasila); Pemahaman Demokrasi Pancasila; semuanya itu didasari semangat gotong royong untuk menciptakan keadilan sosial.

baca juga : Preambule UUD 1945, Declaration of Indonesian Independence

Rancangan GBHIP yang nantinya akan diserahkan kepada Presiden RI terpilih, akan melalui serangkaiuan proses akseptasi terlebih dahulu. Akseptasi tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan kementerian, lembaga dan pakar. Rangkaian FGD tersebut diselengarakan bersamaan dengan sosialisasi dan akseptasi substansi GBHIP.

FGD tersebut diselengarakan pada (27-28/9/19) di Hotel Bandara Internasional/Sheraton Bandara, Tangerang. FGD tersebut membahas dua tema besar, yaitu: Sasaran-saran Pembangunan Mental Ideologi, serta Pertahanan dan Keamanan. Sejumlah hal disampaikan Para Pakar di bidang pertahanan dan keamanan, antara lain:

Jendral (Purn.) Try Sutrisno menyampaikan konsep Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 30 ayat (2). Menurut Jendral (Purn.) Try pada masa lalu (terutama pada era perang kemerdekaan), SisHankamrata dipahami sebagai pengerahan sleuruh rakyat untuk melakukan perlawanan secara fisik. Namun dewasa kini konsepsi Hankamrata adalah membangun kesemstaaan semua aspek dan potensi, sehingga tersinergi dalam suatu sistem yang sederhana tetapi komprehensif, sefektif dan efisien.

Baca Juga : PANCASILA DIMANAKAH KAU BERADA?

Saat yang bersamaan, Sekretaris Jendral Kementerian Pertahanan RI, Laksamana Madya TNI Agus Setiadji mengutarakan tujuan pertahanan negara adalah menjaga, melindungi kedaulatan dan keutuhan NKRI serta keselamatan segenap bangsa. Laksamana Madya Agus juga menjelaskan lima (5) tujuan strategis pertahanan negara, dan enam (6) langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Pakar militer, keamanan dan pertahanan Dr. Connie Rahakundini Bakrie menjelaskan ada enam (6) konsepsi bela negara yang relevan pada era kekinian, yang kenamnya tertuang dalam nilai-nilai dasar bela negara. Ibu Connie juga menyingung soal religiusitas, yang merupakan suatu keadaan dan ketaatan seorang dalam meyakini suatu agama.

Keyakinan itu diwujudkan dalam pengalaman nilai, aturan kewajiban. Sehingga mendorongnya untuk bertingkah laku, bertindak dan bersikap sesiao dengan ajaran agama dalam kehidupan. Dr Connie Rahakundinie juga memberi usulan berupa Rekomendasi Sistem Perisai Pancasila Chakti  yang memuat aspek-aspek terkait dengan: penegakan ideologi; target penegakan ideologi ; pelaksana dan konsep dasarnya.

Baca Juga : Forum Cinta Pancasila Usulkan Revitalisasi BPIP

Dr. Donny Gahral Adian mengungkapkan ancaman bagi kedaulatan sebuah negara-bangsa dewasa ini menjadi semakin kompleks dan rumit. Sebagai contoh terorisme dan uang panas para spekulan. Para pengambil kebijakan dari kalangan militer maupun sipil perlu memahami jenis-jenis ancaman baru dan cara terbaik untuk menangkalnya.

Pemahaman baru tersebut perlu berpijak pada paradigma atau model yang juga baru, yaitu perang generasi ketiga bergeser menjadi perang generasi keempat. Media, diplomasi dan think tank memainkan peranan penting dalam perang tersebut. Perang pun sekarang berubah menjadi perang legitimasi, pertarungan sesungguhnya berlangsung di media elektronik maupun cetak. Di Indonesia perang melawan terorisme juga mengambil bentuk perang legitimasi. Membombardir ruang publik dengan opini-opini moderat, dan mengkampanyekan pluralism.

Bersamaan dengan yang lainnya, Dr. Airlangga Pribadi Kusuma menambahkan makna pertahanan selama ini sekadar mengkonsepsikan salah satu dimensi dari pengelolaan negara. Padahal pertahanan adalah fondasi pengelolaan negara. Dalam konteks Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, kata internasionalisme harus berpijak pada nasionalisme sejatinya bisa menjadi rujukan.

Baca Juga : Rakyat Tak Pernah Bersatu

Ketika nasionalisme dan kepentingan nasional ditinggalkan, maka internasionalisme tidak selalu memberi kesejahteraan pada suatu bangsa. Menurut Dr. Airlangga, kita bisa melihat pada konteks politik global masa kini. Kecenderungan bahwa pusat baru percaturan ekonomi dunia adalah the future of south Asia. Dominasi Eropa dan Amerika mulai menurun sejak era 1980-1990an.

Ini terjadi karena kedua pihak tersebut mengarusutamakan internasionalisme (globalisme) dalam percaturan dunia, dengan menegasikan kepentingan atau aspirasi nasional. Kebijakan-kebijakan ekonomi Eropa tidak ditangani masing-masing negara tetapi terpusat di Uni Eropa.

Selain bidang pertahanan dan keamanan, hal-hal penting juga disampaikan pakar dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan rohani, antara lain:

baca juga :Perang Dingin Globalisme Vs Proteksionisme

Prof. K.H Said Aqil Siraj menguraikan sejarah munculnya gerakan-gerakan yang sekarang disebut sebagai radikalisme dan perubahan dalam sistem bermasyarakat dan bernegara di dunia Islam. Munculnya fenomena ini di Indonesia tidak terlepas dari dinamika internasional, terutama yang berpusat di Timur Tengah.

Menurut Kyai Aqil penjelasan historisitas akan menyadarkan Bangsa Indonesia bahwa masiknya paham asing belum tentu sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Selain itu, Nabi Muhammad membentuk Negara Madinah bukan berdasarkan konstitusi agama, bukan berdasaran kesamaan suku, tetapi berdasarkan kesamaan visi di antara warganya.

Pada saat yang bersamaan, Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud, Prof. Dr. Dadang Sunendar memaparkan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia secara yuridis yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambag Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Baca Juga : Imamah VS Khilafah, Musnahnya Sebuah Peradaban

Dua rangkaian kegiatan FGD tersebut berjalan dengan lancar, dan dikawal langsung oleh Deputi Pengkajian dan Materi Prof. Dr. FX Adji Samekto beserta jajarannya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top