Sepanjang 2019, Kejaksaan Temukan Aset Terpidana Bernilai Triliunan - strategi.id
Nusantara

Sepanjang 2019, Kejaksaan Temukan Aset Terpidana Bernilai Triliunan

Strategi.id – Direktur C bidang ekonomi dan keuangan pada Jamintel, Chairul Amir, mengatakan selama kurun waktu Januari – September 2019 pihaknya telah menemukan sejumlah aset milik terpidana kasus korupsi.

Temuan ini merupakan bagian dari 39 perkara/terpidana yang diminta oleh Pidsus Kejagung kepada Direktorat C untuk ditelusuri asetnya (asset tracing). Dari 39 perkara tersebut, Pidsus Kejagung mencari aset para terpidana itu mencapai Rp1,6 triliun. Dari jumlah itu, angka terbesar Rp1,4 triliun adalah uang pengganti kerugian negara yang harus disita dari terpidana Abdul Harman Al-Idrus.

“Hasil yang didapat selama sembilan bulan adalah ditemukan 37 unit kendaraan roda dua serta 75 petak lahan berupa tanah kebun, tanah saja, serta tanah dan bangunan. Aset teridentifikasi milik terpidana dan keluarganya,” kata Chairul di ruang kerjanya, Rabu (9/10/2019)..

Namun Chairul mengaku tidak menghitung nilai aset yang sudah ditemukan. “Tugas kami tidak sampai ke situ. Kami serahkan temuan itu ke Direktur Upaya Hukum dan Eksaminasi Pidsus. Nanti mereka yang menaksir nilai aset berdasarkan perhitungan dari appraisal,” kata Chairul.

Lebih jauh Chairul menjelaskan, direktorat yang dipimpinnya memang memiliki unit kerja penelusuran aset (asset tracing) yang mekanisme kerjanya membantu bidang lain, terutama Pidsus, Pusat Pemulihan Aset (PPA), Pidum, dan Perdata. Penelusuran itu dilakukan terhadap aset-aset yang diduga milik terdakwa yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang tidak ditemukan saat penyidikan, persidangan, sampai putusan dijatuhkan.

“Jadi tim penelusuran aset  melakukan penyelidikan terhadap aset-aset terpidana yang perkaranya sudah diputus dan diminta bayar uang pengganti,” imbuhnya.

Dua Pulau Dikembalikan

Di bagian lain, Chairul mengatakan bahwa pihaknya pun baru saja mengembalikan dua pulau di Sulawesi Selatan kepada Pemkot Makasar.

Pengembalian dua pulau itu, yaitu Pulau Lae Lae dan Pulau Samalona, dilakukan karena berdasarkan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan ditemukan bahwa kedua pulau itu tidak dikelola secara optimal oleh pihak ketiga.

“Pihak ketiga itu diberi konsesi mengelola pulau 25 tahun sejak 1991 untuk mengembangkan pariwisata. Ternyata kewajiban  membangun tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga. Ketimbang di kemudian hari terjadi masalah seperti beralihnya hak kepemilikan, kami menyarankan agar hak pengelolaan dicabut dan dikembalikan ke Pemkot Makasar,” kata Chairul.

Ditambahkan, perjanjian pengelolaan pulau oleh pihak ketiga tidak memuat hal-hal yang detil tentang hak dan kewajiban pengelola. Karena itu ke depan Kejaksaan meminta agar Pemkot Makasar lebih tertib lagi memberikan izin pengelolaan aset kepada pihak lain.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top