Gusar Dengan Situasi Negara SMI Lakukan Mobilisasi Nasional – strategi.id
Nusantara

Gusar Dengan Situasi Negara SMI Lakukan Mobilisasi Nasional

Strategi.id – Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) menilai hingga hari ini, sudah ada lima pemerintahan sejak Reformasi lahir. Masing-masing dari mereka memiliki agenda penegakan hak asasi manusia hanya sekedar bualan atau lipservice.

“Dalam praktiknya, dari era BJ Habibie hingga Jokowi, agenda penegakan HAM dilaksanakan setengah hati. Kalah prioritas dengan program pembangunan ekonomi yang kapitalistik, dalam jerat skema penyelamatan krisis global”. kata Nunung Lestari Ketua Umum Serikat Mahasiswa Indonesia pada wartawan Senin, (10/12/18).

Serikat Mahasiswa Indonesia menilai agenda-agenda internasional yang di selenggarakan pemerintah tak pernah berangkat dari kepentingan nasional dan masyrakat indonesia.

“Upaya penyelamatan kapitalisme dari kebangkrutan telah mengerek sejumlah pertemuan dan perjanjian kerjasama ekonomi baik skala regional maupun skala global”

Baca Juga: KPR: Pemilu 2019 Saatnya Rakyat Membangun Alat Politiknya Sendiri

Dari perjanjian WTO, UEI Cepa, MEA hingga varian perjanjian Free Trade Area, secara signifikan telah melemahkan peran Negara. Kedaulatan Negara menjadi kabur, bahkan regulasi ekonomi dengan mudahnya diintervensi kepentingan kapitalisme global.

“Pada akhirnya, Negara lebih banyak mewakili dan memperjuangkan kepentingan pemegang otoritas (korporasi) daripada kepentingan rakyatnya”,  Tambahnya.

SMI menilai ambisi pembangunan infrastruktur Pemerintahan Jokowi-JK yang termaktub dalam Nawacitanya, justru menjadi jalan mulus bagi praktik-praktik pelanggaran HAM di sektor agraria. Penggusuran demi penggusuran lahan produktif terus terjadi di Tanah Air.

Kemudian di pelanggaran HAM sektor ketenagakerjaan, dapat dilihat dari implementasi politik upah murah semakin dipertegas dengan keluarnya PP 78/2015.

Regulasi tersebut, mengatur sistem penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan formula berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi/ produk domestik bruto (PDB) dan inflasi nasional. Kemnakertrans mengeluarkan keputusan bahwa UMP tahun 2019 dibatasi maksimal naik sebesar 8,03 persen.

Baca Juga: KPR: Pertemuan IMF Di Bali Tak Akan Meyelesaikan Persoalan Rakyat

“Mengacu pada skema rezim upah murah tersebut, maka dapat dipastikan kenaikan upah buruh akan sangat kecil sekali. Jutaan keluarga buruh-tani yang merupakan representasi mayoritas keluarga miskin Indonesia, akan semakin tercekik karena tidak bisa menyesuaikan kecilnya upah dengan beban kebutuhan rumah tangga yang semakin mahal”. Tambah-nya

“Apalagi semenjak era kepemimpinan rezim Jokowi-JK, kebijakan anti rakyat seperti pencabutan subsidi BBM dan listrik, komersialisasi sektor publik (kesehatan, pendidikan, transportasi, dll) serta kenaikan tarif pajak rakyat yang cukup tinggi, akan memukul ekonomi keluarga buruh Indonesia”.

Sekjend SMI Sulton Umar memaparkan, pelanggaran HAM khususnya sektor pendidikan bukan hanya persoalan kekerasan fisik oleh aparat militer. Persoalan pendidikan, juga bukan hanya soal pembangunan infrastruktur pendidikan dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan.

“Hari ini, sistem pendidikan tak lebih sekedar instrumen yang memproduksi ketimpangan sosial. Sasarannya bukanlah untuk memperbaiki standar hidup manusia, melainkan untuk meningkatkan efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan-perusahaan, tanpa peduli dengan kerusakan ekologis dan manusiawinya”, kata Sulton pada wartawan.

Dalam hal ini Serikat Mahasiswa Indonesia berpandangan bahwa dengan di lepasnya pendidikan ke dalam pasar bebas, membuat kampus dan lembaga pendidikan semakin represif dan tidak demokratis

“Praktik kapitalisasi pendidikan ini jelas merupakan masalah besar kita bersama. Pendidikan harus dikembalikan ke tujuannya semula: pembebasan manusia dari kungkungan lingkungannya yang menindas”. Tambah-nya.

Ketua Umum SMI Nunung Lestari menambahkan, momentum hari HAM yang menjadi momen deklarasi politik Mobilisasi Nasional SMI membawa tuntutan persoalan pendidikan dan seruan membangun persatuan gerakan untuk melawan kebijakan-kebijakan anti rakyat.

“Riak perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan anti rakyat seperti upah murah, perampasan lahan rakyat oleh korporasi, drop out mahasiswa sepihak disambut dengan represifitas dari bentuk fisik (pemukulan, penculikan) hingga terwujud dalam kriminalisasi gerakan rakyat” .

Oleh karena itu, gerakan mahasiswa bersama gerakan rakyat menegaskan tekad untuk memperkuat persatuan semua sektor kerakyatan, serta terus mengupayakan pembangunan kekuatan alternative, sebagai senjata untuk merebut kedaulatan ekonomi-politik kembali ke tangan kelas pekerja menurut Nunung.

Aksi ini diikuti oleh ratusan mahasiswa yang datang dari 21 kota seluruh Indonesia, juga turut dihadiri Kesatuan Perjuangan Rakyat dan beberapa federasi buruh, organisasi pemuda serta organisasi masyarakat. Sasaran aksi adalah Kemenristek-Dikti menuju Istana Negara.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top