Setelah 51 Persen Saham Freeport Dikuasai – strategi.id
Nusantara

Setelah 51 Persen Saham Freeport Dikuasai

Strategi.id - Setelah 51 Persen Saham Freeport Dikuasai
Strategi.id - Setelah 51 Persen Saham Freeport Dikuasai

Strategi.id – Kamis (27/9/2018), jadi hari bersejarah bagi Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. Secara resmi, keinginan Indonesia untuk menguasai 51 persen PT Freeport Indonesia (PTFI) terwujud. Kebahagian terpancar dari raut wajah para menteri yang menghadiri pendantanganan Sales and Purchase Agreement (SPA) antara PT Inalum, PT Freeport-McMoRan Inc, dan PT Rio Tinto Indonesia.

Selanjutnya, apakah kebahagian yang dirasakan oleh para menteri juga turut dirasakan oleh Rakyat Papua secara keseluruhan? Sebelum penandatanganan tersebut, Pemerintah Pusat telah melaksanakan penandatanganan perjanjian dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk kepemilikan 10 persen setelah divestasi saham PTFI dilaksanakan.

Di atas kertas, keuntungan jelas akan dirasakan oleh Rakyat Papua. Semoga pada apa yang ditulis di atas kertas bisa juga terealisasi. Pemerintah Pusat harus benar-benar melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dari keuntungan kepemilikan saham 10 persen oleh Pemerintah Daerah tingkat I dan II. Jangan sampai apa yang ditulis sebagai perjanjian di atas kertas, tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya.

Semoga keuntungan tersebut bisa dimaksimalkan untuk membangun Masyarakat Papua. Sehingga tidak kita dengar lagi ada kasus kejadian luar biasa campak, kurang gizi dan sebagainya yang menimpa generasi penerus Bumi Cendrawasi.

Selain penandatanganan SPA, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga memastikan PTFI melaksanakan kewajibannya untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun.

Jonan berjanji akan terus memonitor dan mengevaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan selesai dalam kurun waktu 5 tahun. Pembangunan smelter ini sempat menjadi polemik, lantaran ada rencana pembangunan smelter akan dilaksakana di Gersik, Jawa Timur. Sebaiknya pembangunan smelter dilakukan di Papua.

Namun pembangunan smelter harus dilakukan dengan memperhatikan segala macam aspek. Baik lingkungnan, tradisi dan kebudayaan lokal yang ada di Papua. Bukan sekadar meninjau amdal saja, tapi lebih dari itu harus juga meninjau kearifan lokal dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi smelter yang dibangun.

Baik pembangunan smelter ataupun pemanfaatan keuntungan dari 10 persen saham PTFI diharapkan bisa semakin mensejahterakan Rakyat Papua. 

Demikianjuga dalam pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsusu). Itu semua mustahil terjadi, jika pengawasan yang dilakukan sekadar formalitas.

Mungkin orang Papua tidak terlalu membutuhkan uang dari Pemerintah Pusat, karena alam Papua tentunya lebih kaya. Tapi uang tersebut bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Rakyat Papua.

Pengawasan dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik, niscaya akan lahir generasi unggul Papua yang mampu bersaing di tingkat lokal, regional maupun global.Pemerintah Pusat hanya bisa memfasilitasi, tapi yang mengerti cara membangun Rakyat Papua, ya Orang Papua itu sendiri. Semoga Rakyat Papua bisa merdeka 100 persen, merdeka dari pembodohan dan pemiskinan!

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top