Sishankamrata Perekonomian Indonesia, Bergotong Royong Hadapi Krisis Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 - strategi.id
Dialektika

Sishankamrata Perekonomian Indonesia, Bergotong Royong Hadapi Krisis Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Strategi.id - Sishankamrata Perekonomian Indonesia, Bergotong Royong Hadapi Krisis Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Strategi.id –

*Sishankamrata Perekonomian Indonesia, Bergotong Royong Hadapi Krisis Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19*

Hampir setahun Indonesia dihantam pandemi Covid-19, krisis soal dan ekonomi masih mengancam hingga kini. Walaupun kita telah memasuki era kebiasaan baru/kenormalan baru, krisis belum bisa dikatakan berlalu. Setelah hampir satu caturwulan diberlakukan pengetatan aktivitas (PSBB) pada Maret hingga Juni 2020 lalu, dan dilanjutkan dengan diberlakukannya status kenormalan baru sambil mengatur status pengetatan aktivitas, perputaran roda perekonomian nasional mengalami perlambatan.

Pada 2020 pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia berada di zona negatif. Ada ahli yang berpendapat bahwa Indonesia sudah masuk ke kategori krisis ekonomi. Ahli lainnya mengatakan Indonesia berada di ambang krisis, tetapi belum mengalami krisis, seperti yang dialami negara Jepang, Korea, Thailand dan Singapura. Di tengah pandemi Covid-19, krisis Kesehatan dan ekonomi merupakan keniscayaan yang harus dihadapi. Dalam menghadapinya, diperlukan kerjabersama serta bergotong royong pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang ada.

Gotong royong dalam menghadapi suatu masalah bukanlah hal yang baru bagi Bangsa Indonesia. Itu merupakan tradisi dan budaya yang telah ada sejak jaman dahulu, dan kemudian digali oleh Bung Karno dari dalam jiwa Bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan kedalam Pancasila. Kelima sila itu, intisarinya adalah gotong royong. Gotong royong itu kemudian dirumuskan ke dalam salah satu sistem yang dibutuhkan oleh suatu negara merdeka, itulah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

Sishankamrata dalam kondisi konvensional, berfungsi dalam menghadapi ancaman dan gangguan yang bersifat fisik, seperti serangan agresi militer dari negara lain serta tindak kejahatan teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris. Pada era kekinan, ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara bisa diperluas tak hanya ancaman yang bersfat fisik, lebih dari itu ancaman krisis Kesehatan dan ekonomi bisa juga dikategorikan sebagai ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pasal 30 ayat 2 mengamanatkan usaha-usaha untuk pertahanan dan keamanan negara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diposisikan sebagai kekuatan utama, dan didukung oleh seluruh Rakyat Indonesia. Kini, di tengah ancaman krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19, sishankamrata mungkin bisa diterapkan dalam menghadapi krisis ekonomi yang dialami Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bisa menjadi komando dalam melaksanakan sishankamrata bidang perekonomian. Sementara panglima teknis dalam menghadapi dan pemulihan pasca krisis, dikomandoi oleh Kementerian Keuangan. Didukung oleh kementerian dan lembaga lain, sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing. Sebagai contoh dalam usaha untuk terlepas dari krisis, pemerintah mencoba mengambil langkah teknis dengan cara berhutang. Utang bisa membuat suatu negara ketergantungan atau jika kita melihatnya secara politis. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi ketergantungan, akan lebih baik jikalau utang dengan menjual surat berharga negara (SBN) lebih gencar diedarkan di kalangan masyarakat mampu di Indonesia.

Krisis ekonomi memang mnghantam perekonomian masyarakat, tetapi mungkin bagi sebagian masyarakat lain, masih ada dana yang dialihkan untuk berinvestasi jangka panjang. Selain dialihkan untuk invest ke perusahaan-perusahaan Investasi tersebut, bisa dialihkan sebagian untuk membeli SBN. Selanjutnya, dalam hal pemanfaatan utang pada jangka pendek bisa dimanfaatkan untuk memutar roda perekonomian secara bertahap.

Pembangunan memang menjadi fokus sasaran alokasi anggaran belanja negara yang salah satunya diperoleh dari utang. Namun, belanja pegawai pemerintah juga memakan porsi yang cukup besar dalam anggaran belanja negara. Salah satu kebijakan teknis yang dalam kendali dan bisa dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan berupaya mengajak atau mengeluarkan kebijakan agar seluruh pegawai pemerintah membelanjakan uangnya ke sektor-sektor usaha yang memerlukan dukungan agar bisa membantu memberikan dorongan bagi perputaran roda perekonomian.

Hal-hal seperti itu hanya bisa dilakukan jika ada komando dari para pemilik kewenangan dan institusi yang bisa mengeluarkan kebijakan, serta kesadaran dari seluruh elemen masyarakat. Pola tersebut bisa digunakan untuk jangka pendek, jangka panjang usaha-usaha untuk mempercepat roda perputaran ekonomi tentunya dengan memanfaatakn pundi-pundi perekonomian nasional, seperti memaksimalkan peran BUMN/BUMD komersil dalam memperoleh keuntungan. Juga memaksimalkan penyerapan pajak dalam rangka distribusi kesejahteraan dan pembangunan nasional.

Penulis Oleh: Amos Sury’el Tauruy, (Pemerhati Ekopolin)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top